Meletakkan (Kembali) Proses Pembaruan Hukum Pidana Dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional

ELSAM-Jakarta. Pada tanggal 2-3 Mei, ELSAM bersama dengan Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melakukan Konsultasi Nasional Hukum di Hotel Sari pan Pasific, Jakarta. Kegiatan Konsultasi Nasional terdiri dari Seminar Utama dan lima panel dengan tema-tema yang berbeda. Secara garis besar, seminar ini dilaksanakan untuk mengupas persoalan proses pembaharuan KUHP sebagai bentuk kontrol masyarakat sipil.

Terdapat sejumlah tujuan pelaksanaan kegiatan ini, yakni: 1) mengetahui perkembangan dan dinamika proses pembaruan hukum pidana yang tengah berjalan; 2) mendorong reaktualisasi nilai-nilai dan kerangka dasar pembaruan hukum pidana nasional yang dibentuk berdasarkan proses yang demokratis dan melibatkan para pihak yang berkepentingan; 3) mengidentifikasi dan memetakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembaruan hukum pidana; dan 4) mendorong penyusunan peta jalan pembaruan hukum pidana nasional yang berisi indikator yang dapat merespon kebutuhan pembangunan hukum nasional.

Selain seminar utama yang membahas mengenai arah pembaruan hukum pidana di Indonesia, acara ini juga dilanjutkan dengan beberapa diskusi panel yang membahas isu berbeda. Mulai dari pembahasan hukum adat, keadilan restoratif, kesiapan infrastruktur pembaruan hukum pidana, hingga kaitannya dengan Suistainable Development Goals. Adapun pemateri dalam seminar dan diskusi panel mewakili multi-pengambil kebijakan, mulai dari akademisi hukum, pengambil kebijakan yakni pemerintah, serta praktiksi hukum.

Seminar Utama: “Merancang Arah Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”

Diskusi ini dihadiri oleh Enny Nurbaningsih, selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Ketua Perumus Pemerintah untuk Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Enny mencoba menjabarkan mengenai posisi RKUHP dalam pembaharuan hukum pidana. Seminar ini juga dihadiri oleh Luhut MP Pangaribuan, sebagai Ketua Umum Peradi mewakili advokat Indonesia berbicara mengenai perspektif advokat terhadap RKUHP dan pembaharuan hukum pidana. Sedangkan perwakilan pemerintah, hadir pula Prahesti Pandanwangi, selaku Direktur HAM dan Regulasi Bapennas yang menyoal mengenai kesiapan Negara dalam mengimplementasikan RKUHP. dan Agustinus Pohan, perwakilan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan yang membahas mengenai Paradigma Retributif dalam Pembaharuan Hukum Pidana.

Panel I: “Penguatan Alternatif Pemidanaan untuk Mencapai Keadilan Restoratif”

Panel I diskusi ini membahas mengenai keadilan restoratif yang ingin dicapai dalam RKUHP beserta hambatan-hambatannya. Perwakilan Komisi III DPR RI, yakni Asrul Sani dari Fraksi PPP membahas mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan politik di dalam alternatif pemidanaan dalam rangka pembaharuan hukum nasional. Untuk memberikan gambaran mengenai konsep keadilan, Sri Wiyanti Edyono, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) memaparkan mengenai konsep restorative justice dalam pembaharuan hukum pidana.

Sedangkan hambatan-hambatan mencapai itu, dipaparkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementrian Hukum dan HAM, Mardjoeki. Dirinya memaparkan terkait dengan potensi kelebihan penghuni lapas dan rutan apabila RKUHP disahkan. Menurut Mardjoeki, hal ini akan berimplikasi pada beban anggaran (APBN). Selain itu, Subhan Panjaitan dari Rumah Cemara yang menceritakan pengalamannya selama ini terkait hambatan dan tantangan penerapan rehabilitasi di dalam hukum pidana. Diskusi ini juga dihadiri oleh Nella Sumika Putri, mewakili akademisi dari Fakultas Hukum Universitas dan dimoderatori oleh Arsil dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

Panel II: “Reaktualisasi Hukum Adat dalam Hukum Negara”

Panel ini secara khusus membahas mengenai dilematis aktualisasi hukum adat yang menjadi wacana untuk dicantumkan dalam RKUHP. Muladi, selaku tim perumus RKUHP mengawali diskusi dengan membahas rasionalisasi eksistensi hukum adat dalam RKUHP. Kemudian dilanjutkan pemaparan dari Erma Suryani Ranik, perwakilan Komisi III mengenai politik perlindungan masyarakat adat dan korelasinya RKUHP dengan undang-undang sektoral lain. Rikardo Simarmaata, akademisi dari FH UGM juga memaparkan arah sistem hukum adat dalam RKUHP.

Sulistyowati, Guru Besar Universitas Indonesia membahas membahas mengenai keadilan gender yang terproyeksikan dalam masyarakat adat dari sudut pandang arah pembaharuan hukum pidana. Kajian ini disempurnakan dengan perspektif filsafat hukum kaitannya dengan hukum adat dalam RKUHP oleh Tristam Pascal Moeliono, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Parahayangan (UNPAR). Panel ini dimoderatori oleh Tody Sasmitha, akademisi dari FH UGM.

Panel III: Tantangan Harmonisasi hukum pidana dan sistem peradilan pidana – Kesiapan Infrastruktur/Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Secara garis besar, panel ini membahas mengenai arah praktik sistem peradilan pidana serta persiapan infrastruktur dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan terbaru RKUHP. Narasumber yang merupakan perwakilan aparat penegak hukum serta praktisi hukum yakni:  Brigjen Pol. Agung Makbul yang mewakili Kepolisian, perwakilan Mahkamah Agung, Suhadi selaku Ketua Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Nikolas Simanjuntak selaku Ketua Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan DPN Peradi. Ketiga narasumber memaparkan proteksi dan tantangan dari institusi/kelembagaan masing-masing dalam mengimplementasikan RKUHP. Kemudian, Arteria Dahlan, perwakilan Komisi III DPR RI membahas topik yang cukup berbeda yaitu mengenai dengan rasionalitas DPR tentang kesiapan penegak hukum dalam pembaharuan hukum nasional. Panel ini dimoderatori oleh Siti Rakhma Mary Herwati selaku Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI.

Tema IV: Meneropong Korelasi Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Investasi

Panel diskusi ini mencoba mengupas kaitannya pembaharuan hukum pidana dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Dengan narasumber yang fokus pada isu pembangunan, forum ini mencoba melihat korelasi pidana diluar konteks hukum yakni kaitannya dengan iklim perekenomian termasuk investasi.

Panel dibuka oleh Satrio Anindito selaku Program Manager, Indonesia Global Compact Network (IGCN) Secretary-General, Business and Human Rights Working Group yang membahas mengenai rule of law, SDGs, dan Investasi. Kemudian dilanjutkan oleh Roby Arya Brata selaku Analis Hukum dan Kebijakan di Sekretariat Kabinet yang membahas mengenai pendekatan Regulatory Impact Assesment (RIA) terhadap implementasi RKUHP dan dampaknya pada pencapaian SDGs.

Perwakilan dari Komisi III DPR RI yakni Aziz Syamsudin berbicara mengenai pertimbangan politik anggaran dalam penyusunan RKUHP. Kemudian dilanjutkan oleh Robert Endi Jaweng dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) terkait dampak investasi pada peraturan daerah yang selama ini terjadi di Indonesia. Panel IV ini dimoderaratori oleh Feri Sahputra, Asisten Peneliti & Advokat dari Puskapa.

Tema V: Pengarusutamaan Perlindungan Khusus terhadap Kelompok Rentan dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Isu utama dari panel diskusi ini adalah melihat perlindungan terhadap kelompok rentan di Indonesia dalam RKUHP. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, isu ini cukup menyeruak dan mendapat perhatian mengingat banyaknya indikasi pasal diskriminatif dalam RKUHP terutama terhadap kelompok rentan (lihat di sini). Panel ini dimulai dengan pemaparan Ni Made Martini Puteri, akademisi dari Kriminologi UI yang membahas mengenai implikasi RKUHP terhadap regulasi khusus dan data-data terkini jumlah kekerasan dan tindakan kriminalisasi terkait perlindungan kelompok rentan. Sedangkan Yuli Rustinawati selaku Ketua Perkumpulan Arus Pelangi membahasa terkait potensi dampak pengesahan RKUHP terhadap identitas gender dan orientasi seksual berbeda.

Selain itu, Muhd. Abdullah Darraz  dari Maarif Institute membahas potensi dampak RKUHP dari sisi minoritas agama dan kepercayaan. Diskusi ini juga diperkaya dengan pemaparan dari Eko Riyadi, S.H, M.H perwakilan dari Pusat Kajian HAM Universitas Islam Indonesia (UII). Selanjutnya Reza Fikri Febriansyah selaku Kepala Seksi Pembahasan RUU II Ditjen PP Kemenkumham yang membahas mengenai sejauh mana sejauhmana pelibatan kelompok rentan dalam penyusunan RKUHP dari sisi pemerintah yang sebenarnya dalam panel diskusi dirasa masih kurang. Diskusi ini dipandu oleh Khotimun Sutanti dari dari LBH Apik.

Workshop Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Acara konsultasi nasional ini diakhiri dengan loka karya jaringan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Adapun pesertanya terdiri dari jaringan masyarakat sipil di Jakarta dari berbagai fokus isu, gabungan lembaga bantuan hukum dari berbagai daerah dan perwakilan organisasi mahasiswa. Tujuan dari lokakarya ini adalah selain untuk konsolidasi perjuangan hak asasi manusia, juga untuk pembaharuan informasi seputar kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait RKUHP dan rencana advokasi ke depan. Lokakarya ini diharapkan mampu menghasilkan perumusan strategi advokasi untuk pembaharuan hukum nasional yang sejalan dengan semangat keadilan.

Untuk materi dari narasumber terkait dapat dilihat di http://reformasikuhp.org/konsultasi-nasional-pembaruan-hukum-pidana/

Riska Carolina

Comments

share on:

Leave a Response