ELSAM Menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum dari Panja Pengamanan Data Pribadi Komisi I DPR RI

ELSAM-Jakarta. Pada hari Selasa, 10 April 2018 Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang sejumlah pengamat dan ahli hukum internet dan telekomunikasi digital di Indonesia. Yakni perwakilan dari Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia), Cyber Law Centre Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (FH UNPAD), dan salah satunya Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Pada RDP kali ini, perwakilan masyarakat sipil dan ahli memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai perkembangan isu hukum teknologi secara global dan kaitannya di Indonesia.

Salah satu isu yang diangkat mengenai perlindungan data pribadi dan mengenai pendaftaran sim card telepon. Mengingat data menjadi salah satu ‘minyak’ yang nilai keuntungannya tinggi di abad 21, maka diperlukan adanya perlindungan warga negara terkait data pribadi. Hal ini terlihat dari kasus Facebook dan Cambridge Analytics yang melanggar privasi warga dengan menggunakan data pribadi yang terdapat di sosial media pengguna.

Sinta Dewi, Ketua Cyber Law Centre FH UNPAD menyatakan bahwa urgensi adanya regulasi perlindungan data pribadi semakin meningkat. Hal ini akan berkaitan dengan pular bisnis teknologi informasi yaitu keamanan (security) dan perlindungan data (data protection). Hal ini juga menjadi salah satu kebutuhan dalam menjamin keberlangsungan ekonomi digital di masa mendatang.

“Jika tidak ada UU PDP maka kita berbicara bisnis teknologi informasi untuk masa depan itu non sense menurut saya” ungkap Sinta Dewi yang juga menjadi salah satu akademisi yang merancang RUU Perlindungan Data Pribadi.

Wahyudi Djafar, Direktur Riset ELSAM menguatkan pemaparan Sinta Dewi dengan mengutip resolusi dewan HAM PBB di 2012 dan 2013 yang diadopsi majelis umum PBB yang mengacu pada Pasal 19 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, menegaskan bahwa: “perlindungan bagi setiap orang saat mereka offline itu juga akan berlaku saat mereka online” dan “perlindungan privasi pada seseorang pada saat dia offline itu juga melekat jika mereka online. Berdasarkan kedua resolusi tersebut, PBB mendorong kepada negara-negara anggota untuk memperbarui hukum nasionalnya yang berkaitan dengan privasi.

“Ini diharapkan sebagai sandaran Indonesia untuk mencoba menyelaraskan dan menguatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi”, papar Wahyudi Djafar.

Kasus Facebook menurut Wahyudi Djafar, adalah suatu rekayasa data analytic yang tidak seiring dengan perlindungan privasi warga negaranya. Jika berlangsung secara terus menerus, praktik ini akan dilanggengkan dengan mempengaruhi preferensi pilihan personal pengguna sosial dengan konsekuensi mengesampingkan hak-hak individu warga negara.

“Kerangka hukum haruslah didesain sehingga mesin, teknologi, termasuk juga artificial Inteligent bisa sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi namun sayangnya Indonesia cukup tertinggal dalam merespon pembentukan aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi”, tambahnya.

Selain itu, ELSAM juga menilai bahwa kebijakan pendaftaran atau registrasi SIM Card yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia bukan merupakan kebiakan yang populer. Hal ini terlihat dari studi penelitian ELSAM yang mencatat, bahwa dari 57 negara yang sudah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi secara spesifik, hanya 6 negara yang memiliki kebijakan registrasi SIM Card pribadi.

Adapun hal ini didukung karena alasan pemberlakuan kebijakan registrasi SIM Card untuk meningkatkan keamanan nasional dan penegakan hukum tidak sepenuhnya efektif. Misalnya di Mexico dan Canada, kebijakan registrasi SIM Card dibatalkan karena tidak terbukti menurunkan angka kejahatan. Melainkan justru membangun momok surveillance negara terhadap warganya. Hal ini jelas menjadi ancaman bagi wartawan investigasi, whistle-blower, saksi, dan kelompok minoritas dan korban diskriminasi yang justru berkontribusi pada kesehatan demokrasi.

“Praktek yang umum di negara-negara dunia ketiga, adalah minimnya akses untuk memiliki KTP maupun kartu keluarga di daerah-daerah pedalaman. Selain itu simcard adalah teknologi yang terlambat satu langkah, lalu mengapa negara harus repot-repot membuat aturan untuk meregistrasi simcard dibandingkan fokus pada perlindungan data”, jelas Wahyudi Djafar

Mendengar penjelasan para ahli dari masyarakat sipil tersebut Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Satya Widya Yudha mengakui urgensitas daripada UU PDP ini. Bahkan Ia pun mendesak untuk DPR untuk menjadikan UU PDP sebagai undang-undang prioritas dalam prolegnas 2018-2019. Menurutnya, dalam rapat dengar pendapat ini tidak ada satupun fraksi yang menentang dibentuknya UU PDP, sehingga tidak ada alasan juga bagi DPR untuk menundanya.

“Kami membutuhkan bantuan teman-teman (ahli dan pegiat teknologi informasi) untuk memberikan moral force di luar bahwa UU PDP ini sangat diperlukan” tambahnya. []

Riska Carolina

Comments

share on:

Leave a Response