Dilematis Reaktualisasi Hukum Adat Dalam Hukum Negara

ELSAM-Jakarta. Sebagai rangkaian acara konsultasi nasional hukum pidana yang diselenggarakan ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, pada 2 Mei 2018 dilaksanakan panel diskusi bertajuk ‘Reaktualisasi Hukum Adat Dalam Hukum Negara’ di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta. Panel ini mengundang narasumber Muladi, selaku tim perumus RKUHP, Erma Suryani Ranik dari Komisi III DPR RI, serta tiga akademi pakar hukum adat yaitu Rikardo Simarmata dari Universitas Gadah Mada (UGM), Sulistyowati Irianto dari Universitas Indonesia, danTristam Pascal Moeliono dari Universitas Parahyarangan (Unpar).

Panel diskusi diawali oleh Muladi yang menyampaikan bahwa pada saat ini proses pembahasan RKUHP sudah cukup rampung. Menurutnya, apabila tidak segera disahkan, RKUHP akan kehilangan momen untuk menjadi isu prioritas di masa mendatang. Dalam kesempatan ini, Muladi juga membantah adanya persoalan living law RKUHP yang dikritisi karena dianggap bertentangan dengan isu asas legalitas pidana. Alasannya, pasal ini telah menjadi amanat dari guru-guru besar hukum pidana sejak Seminar Hukum Nasional pada 1963.

Muladi menyampaikan kondisi saat ini yang dia ungkapkan sudah akan rampung. Menurutnya RKUHP jika tidak disahkan di tahun ini belum tentu akan menjadi prioritas di masa mendatang. Selanjutnya terkait dengan pro-kontra Pasal 2 living law  dan hukum adat, menurut Prof. Muladi hal itu baik RKUHP secara keseluruhan maupun akomodasi hukum adat merupakan amanat dari guru-guru besar sejak Seminar Hukum Nasional pada 1963. Menurutnya tidak ada alasan untuk menolak pasal 2 terkait living law di dalam RKUHP.

“Ini (pasal 2 RKUHP – red) tidak perlu dikhawatirkan karena ini sifatnya localized dan ini dibenarkan oleh konstitusi bahwa masyarakat itu harus diakui dengan hak yang melekat. Bangsa kita sangat pluralistik, jadi konstitusi kita mengakui hukum adat. Misi dari RKUHP ini adalah misi partikulastik, yang dihormati dalam KUHP nantinya”.

Muladi setidaknya memberikan empat alasan sekaligus tanggapan sehubungan dengan kritik untuk pasal 2 dan turunannya di dalam RKUHP. Pertama rumusan pasal 2 RKUHP sudah konstitusional dan sesuai dengan Prinsip HAM. Kedua, diikuti dengan pembatasan yang jelas sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) di mana batasan hukum adat yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, HAM, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Ketiga, dalam ketentuan penutup diberi waktu untuk sosialisasi yakni dua tahun terhitung sejak diundangkan. Hal ini bertujuan untuk memberi ruang untuk pengetahuan masyarakat mengenai aturan-aturan baru dalam KUHP baru. Keempat, akan dibuat Kompilasi Hukum Adat (KHA) dalam bentuk peraturan daerah (perda). Agar akomodasi hukum adat dalam hukum pidana sesuai dengan 4 (empat) makna asas legalitas (lex praevia, lex certa, lex scripta, lex stricta), hukum adat yang bisa dijadikan sumber atau bermuatan kriminalisasi akan dibuat kompilasinya dalam bentuk perda.

Terkait KHA di dalam cakupan perda, Tristam mengartikan pluralisme hukum sebagai pertemuan antar berbagai sistem hukum yang mengatur bidang tertentu dalam satu waktu dan tempat. Sehingga dalam pluralisme hukum, kedudukan hukum adat, hukum agama, dan hukum negara adalah sejajar. Sedangkan kodifikasi hukum adat ke dalam Perda berarti memasukkan substansi hukum adat dalam hukum negara. Meskipun demikian,  Tristam juga mempertanyakan kodifikasi antara hukum adat dan hukum negara sebagai suatu jawaban atas bentuk kesetaraan di antara keduanya.

“Hukum masyarakat adat dibedakan dari hukum tertulis sehingga pertanyaannya adalah apakah itu hukum negara? Masyarakat adat diberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri, mereka harus dihormati dan dilindungi oleh negara sebagai hak asasi kolektif termasuk di dalamnya membuat sistem hukum sendiri dalam payung hukum nasional, jika ada syarat lain bahwa pengakuan keberadaan masyarakat dan hukum itu diatur melalui perda, maka artinya, Pemerintah Indonesia yang kemudian bisa menapis masyarakat hukum adat mana saja yang boleh hidup” Tanggap Tristam yang juga merupakan dekan fakultas hukum Unpar.

Keraguan yang sama disampaikan oleh Sulistyowati apabila persoalan hukum adat yang dimasukkan ke dalam perda. Menurut Sulistyowati, kesulitan pertama yang akan dihadapi adalah melakukan kodifikasi terhadap ribuan komunitas adat yang ada di Indonesia. Permasalahan kedua adalah dengan merangkum hukum adat yang ada dalam bentuk kodifikasi seolah-olah menjamin bahwa hukum adat tersebut tidak berubah (dinamis). Selain itu permasalahan ketiga, terkait dengan isu perempuan di dalam masyarakat adat.

“Walau ada kompleksitas semacam itu, saya mendukung promosi hukum adat, tapi ada persoalan yang sifatnya paradimagtik dan argumentasi yang berasal dari kenyataan sosial di lapangan sehingga saya ingin bilang ini mesti hati-hati dirumuskannya seperti apa”, ujar Sulistyowati. []

Penulis : Riska Carolina

Comments

share on:

Leave a Response