Tinjau Ulang Pembangunan Kawasan Industri Pariwisata di Sumba Barat: Kapolri Harus Usut Tuntas Peristiwa Penembakan di Pantai Marosi, Sumba Barat

Pernyataan Pers ELSAM

 Tinjau Ulang Pembangunan Kawasan Industri Pariwisata di Sumba Barat: Kapolri  Harus Usut Tuntas Peristiwa Penembakan di Pantai Marosi, Sumba Barat

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) harus mengusut tuntas peristiwa penembakan masyarakat yang terjadi di Pantai Marosi Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Kapolri juga harus menyelidiki indikasi keterlibatan PT. Sutera Marosi Kharisma (PT. SMK) dalam peristiwa yang mengakibatkan seorang warga yang bernamaPoru Duka (40 tahun) meninggal akibat tertembak bagian dadanya. ELSAM juga meminta Kapolri agar memerintahkan jajarannya untuk menghentikan praktik-praktik intimidasi dan kekerasan kepada masyarakat.

Bupati Sumba Barat dan Gubernur NTT harus memberikan pemulihan kepada masyarakat pesisir pantai Marosi agar dapat memperbaiki kehidupannya pasca peristiwa penembakan tersebut. Bupati Sumba Barat dan Gubernur NTT harus secara aktif dan partisipatif memberikan peluang dan fasilitasi kepada masyarakat pantai Marosi untuk dapat mengelola kawasan pariwisata di wilayah tersebut. Sehingga, program pembangunan kawasan pariwisata di wilayah pantai Marosi, Sumba Barat dapat dilakukan bersama-sama dengan komunitas, dan memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Peristiwa penembakan terjadi di pesisir pantai Marosi, Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur terjadi pada 25 April 2018 yang lalu. Penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polres Sumba Barat itu telah menewaskan Poru Duka (40 tahun) akibat tertembak dadanya. Selain itu, beberapa warga juga terluka dan mengalami penganiayaan.  Bahkan salah satu korban yang terluka adalah seorang anak yang masih duduk di bangku SMP.

Peristiwa ini sendiri dilatarbelakangi oleh sengketa lahan antara PT. SMK, yang ingin mengembangkan industri pariwisata di wilayah tersebut dengan masyarakat. Sengketa ini telah berlangsung sejak 1994, yang sebelumnya masyarakat berkonflik dengan PT. Sukses Graha Pratama. Di tahun 2016, PT. SMK yang ingin berinvestasi di wilayah tersebut dengan membangun hotel kemudian muncul. Lagi-lagi masyarakat tetap menolak untuk melepas lahannya, walaupun telah dimediasi oleh Bupati Sumba Barat. Namun hasil mediasi tersebut kemudian memuncukan hasil bahwa peninjauan lokasi harus dilakukan untuk pengukuran ulang, walaupun masyarakat masih memiliki hak legalitas terhadap lahan tersebut dan tidak pernah ada bukti pelepasan dari masyarakat kepada pihak perusahaan. Hasil mediasi inilah yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 25 April 2018 oleh pemerintah setempat bersama aparat keamanan untuk melakukan pengukuran ulang, walaupun ditolak oleh masyarakat.

Keberpihakan yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah setempat terhadap pihak swasta didasari pendapat bahwa pembangunan daerah pariwisata di wilayah tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Industri pariwisata menjadi industri yang menggiurkan bagi para investor. Namun di sisi lain, kebutuhan lahan untuk  memenuhi industri pariwisata tersebut juga semakin tinggi dan tidak jarang kemudian memicu konflik dengan masyarakat. Pemerintah daerah pun kemudian juga mulai memetakan daerah-daerah baru untuk dibangun industri pariwisata. Hal ini pada akhirnya juga akan menghancurkan daerah-daerah pariwisata berbasis komunitas.

Industri pariwisata merupakan salah satu bagian dari sektor bisnis yang dewasa ini telah dibebankan tanggung jawab “Penghormatan” Hak Asasi Manusia, sebagaimana UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Sehingga sudah seharusnya PT. SMK dapat mencegah aktivitas mereka dari timbulnya dampak hak asasi manusia. Bahkan sepatutnya, entitas bisnis memberikan pemulihan tatkala terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dari aktivitas bisnis mereka.Tanggung jawab ini tidak hanya mengacu pada akibat dari tindakan mereka sendiri (atau karena gagal dalam bertindak), tetapi juga dari dampak tidak langsung yang terjadi dari akibat hubungan operasi bisnis, barang dan layanannya. Perusahaan, dalam hal ini bisa melakukan uji tuntas Hak Asasi Manusia dalam kegiatan bisnis mereka.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengucapkan belasungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dan terluka. ELSAM menilai pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan sangat berlebihan, sehingga menyebabkan tertembaknya beberapa warga dan menewaskan seorang warga. Aparat keamanan juga diketahui mengancam sejumlah warga yang mendokumentasikan tindakan kekerasan tersebut. Keberpihakan pemerintah setempat beserta aparat keamanan sangat terasa ditunjukkan kepada pihak perusahaan, tanpa menelusuri lebih jauh permasalahan utama dari sengketa tersebut.

Jakarta, 27 April 2018

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman

Direktur Eksekutif

Informasi lebih lanjut silakan hubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi), telepon 0812 1996 984 atau Ari Yurino (Staf Advokasi HAM), telepon 0858 8206 3232

Comments

share on:

Leave a Response