Perang Dagang Bukan Solusi Hadapi “Kampanye Negatif” Produk Kelapa Sawit Indonesia

Pernyataan Pers ELSAM
Perang Dagang Bukan Solusi Hadapi “Kampanye Negatif” Produk Kelapa Sawit Indonesia

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta izin Wakil Presiden untuk membuat tindakan balasan terhadap Uni Eropa. Ia mengancam Indonesia bisa menghentikan pembelian pesawat buatan Eropa, Airbus, dan Boeing (buatan Amerika Serikat). AS ikut menerapkan pajak tinggi bagi CPO impor asal Indonesia (Republika, 10 April 2018)

ELSAM berpendapat bahwa Pemerintah Indonesia, seperti disampaikan Menteri Perdagangan, terlalu berlebihan dalam merespon Resolusi Parlemen Uni Eropa terkait larangan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai biofuel (bahan bakar nabati) mulai tahun 2021. Sikap Pemerintah yang menyatakan bahwa akan memboikot pesawat Airbus dan mengancam untuk menghentikan impor ikan dari Norwegia juga salah sasaran. Pemerintah terlampau defensif dalam merespon isu-isu yang dikampanyekan masyarakat global terkait produk kelapa sawit Indonesia. Hal ini disebabkan karena, walaupun Resolusi Parlemen Uni Eropa disepakati, namun proses pembuatan kebijakan masih panjang dan belum final.  Ada tiga lembaga utama dalam proses legislasi di Uni Eropa, yaitu Parlemen Uni eropa, Dewan Uni Eropa, serta Komisi Uni Eropa.  Sehingga, kebijakan terkait resolusi tersebut belum tentu disetujui oleh Parlemen atau Dewan Uni Eropa, dan masih memungkinkan terjadi perubahan.

Selain itu, seperti yang tercantum dalam press release Perwakilan Uni Eropa di Indonesia, “Parlemen Eropa melakukan pemungutan suara untuk meniadakan BBN (bahan bakar nabati) berbasis minyak sawit dari penghitungan target Energi Terbarukan Uni Eropa. Hal tersebut sama sekali tidak akan membatasi jumlah BBN berbasis minyak sawit yang dapat diproduksi atau diimpor dan dikonsumsi di Uni Eropa”.  Dengan kata lain, Pemerintah Indonesia seharusnya meyakinkan Uni Eropa untuk memasukkan minyak sawit sebagai bagian dari perhitungan target Energi Terbarukan Uni Eropa, bukan memboikot produk-produk yang berasal dari Uni Eropa.

Alih-alih memperbaiki kondisi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Pemerintah fokus terhadap perluasan perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan produktifitas. Tidak hanya memperluas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, melainkan juga ke negara-negara di Afrika, seperti Nigeria dan Madagaskar.  Hal ini tidak merespon kampanye-kampanye “negatif” yang “menyerang” Pemerintah Indonesia, tindakan Pemerintah justru akan memperbanyak tekanan masyarakat internasional demi memastikan adanya perbaikan di perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Sikap yang diambil Menteri Perdagangan tersebut menunjukkan tidak adanya konsolidasi antar Kementerian/Lembaga terkait persoalan kelapa sawit di Indonesia, padahal menurut Pemerintah, kelapa sawit adalah kepentingan nasional. Apabila ada tekanan global terhadap kepentingan nasional kita, seharusnya Pemerintah tidak “menyerang” balik tanpa merefleksikan kondisi riil di lapangan.  Kelapa sawit yang merupakan kepentingan nasional Indonesia harus mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah agar masyarakat Indonesia secara keseluruhan mendapatkan manfaat dan keuntungan dengan besarnya lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pengusaha.

Berkaitan hal tersebut di atas, ELSAM merekomendasikan agar:

  1. Presiden Jokowi menggunakan pendekatan-pendekatan diplomasi dan persuasi dalam merespon resolusi parlemen Uni Eropa tersebut. Presiden Jokowi dan jajaran Kementerian mulai berkomunikasi intensif dengan Parlemen Uni Eropa dan Pemerintah negara-negara Uni Eropa untuk mengetahui latar belakang pembentukan resolusi dan implikasinya terhadap diplomasi dan hubungan ekonomi Indonesia-Uni Eropa;
  2. Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementrian/Lembaga terkait lainnya melakukan langkah-langkah aktif dalam memperbaiki kondisi perkebunan kelapa sawit di Indonesia agar menjadi produk yang berkelanjutan dan ramah terhadap hak asasi manusia;
  3. Presiden Jokowi memastikan adanya konsolidasi diantara Kementerian/Lembaga dalam merespon isu-isu terkait kelapa sawit. Sehingga, suara atau pernyataan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia menjadi utuh dan bulat merepresentasikan sikap resmi Pemerintah Indonesia. Tidak terpecah-pecah diantara Kementerian/Lembaga;

Jakarta, 12 April 2018

Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman, SH., MH.

Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Kania Mezariani (Staf Advokasi HAM), 087882337180 atau Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi), telp 08121996984

Comments

share on:

Leave a Response