Pasar Permanen Mama-mama Papua Di Jayapura, Buah Panjang Perjuangan SOLPAP dalam Advokasi Hak Ekosob Perempuan Papua

papua2

(Jayapura: 7 Maret 2018 – ELSAM) Sudah 14 tahun lamanya Mama-Mama pedagang asli Papua di Jayapura bersama Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP) berjuang mewujudkan pasar tradisional yang layak untuk beraktivitas dan sesuai dengan kebutuhan para pedagang asli Papua. Perjuangan itu tak hanya memakan energi besar, tapi juga cucuran keringat dan air mata, hingga hilangnya nyawa orang penting dibalik gerakan itu, Robert Jitmau-Koordinator SOLPAP, yang ditabrak sebuah mobil dan meninggal pada Jum’at 21 Mei 2016. Perjuangan itu sementara ini membuahkan hasil. Pasar yang mulai dibangun pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut telah diresmikan pada Rabu, 7 Maret 2018 bertepatan dengan hari jadi Kota Jayapura ke 108.

Peresmian pasar mama-mama Papua sedianya akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada kunjungan terakhirnya ke Papua, namun batal terjadi. Wali kota Jayapura Benhur Tomi Mano (BTM) mewakili Joko Widodo meresmikan pasar yang berada di Gurabesi, Jayapura Utara itu.

Dalam sambutannya di hadapan warga Jayapura, para pedagang, dan perwakilan legislatif, Wali kota Jayapura menegaskan peran dan fungsi pasar setelah peresmian ini. Menurutnya, pasar ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua khususnya pedagang asli Papua di kota Jayapura yang diakuinya sebagai kota dagang dan jasa di Provinsi Papua. Dengan begitu, hadirnya pasar Mama-mama tersebut dapat membantu para pedagang di sekitar pusat kota Jayapura.

BTM juga menghimbau pada satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) Kota Jayapura untuk dapat membantu Pemerintah Kota Jayapura dalam mengarahkan para pedagang yang berada di sekitar Kota Jayapura untuk berjualan di dalam pasar, bukan di luar.

“Jangan ada lagi pedagang asli Papua yang berdagang di pingiran jalan yang berdebu”, kata BTM.

Wali kota yang diusung oleh partai Nasdem itu juga berharap Pasar mama-mama Papua yang terdiri dari empat lantai ini dapat merangkul semua pedangang asli Papua, termasuk mama-mama pedagang asal suku asli Jayapura yaitu Port Numbay sebagai pemilik tanah.

Agar tujuan-tujuan itu tercapai, BTM meminta agar semua pihak tunduk di bawah pemerintahannya, tak terkecuali SOLPAP sebagai kordinator para pedagang asli Papua. Bahkan BTM mengatakan akan melantik Kepala Pelaksana Pasar sebagai perwakilan pemerintah di pasar itu. Sehingga dalam kesempatan yang dihadiri ratusan orang tersebut ia meminta dukungan, kerjasama, baik kepada pemilik hak ulayat maupun masyarakat luas.

Perjuangan SOLPAP

Sementara itu koordinator SOLPAP Frengki Warer, yang saat peresmian pasar justru duduk pada deretan belakang dari para tamu undangan, menyesalkan kebijakan pemerintah Kota Jayapura. Menurutnya Pemerintahan Kota Jayapura tidak konsisten dengan pembahasan tertutup yang dilakukan beberapa kali bersama SOLPAP. Bahwa pasar akan dikelola secara bersama-sama antara pemerintah kota dan SOLPAP demi kepentingan para pedagang yang berada di bawah binaan SOLPAP.

Kekecewaan Frenki dan SOLPAP cukup beralasan. Pasar mama-mama Papua adalah hasil usaha nyata SOLPAP bersama para pedagang selama 14 tahun terakhir  ini. Pendirian pasar permanen adalah buah perjuangan panjang yang datang dari SOLPAP dan para pedagang asli Papua. Bukan atas inisiatif pemerintah. Sebelumnya, mama-mama pedagang Papua melakukan aktivitas ekonominya di pasar sementara, yang diberikan oleh Mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu. Lokasi itu berjarak sekitar 100 meter dari pasar permanen ini.

Kebijakan pemerintah untuk memuat semua pedagang yang ada di pusat Kota Jayapura tidaklah tepat. Dan justru akan menimbulkan konflik antar pedagang, baik pedagang yang berada di bawah binaan SOLPAP sebagai yang harus dipriotitaskan maupun pedagang luar yang belum didata dan jumlahnya justru lebih banyak”, jelas Frengki.

Kapasitas pasar yang tidak dapat menampung jumlah pedagang dan tidak diatur dengan baik justru akan menjadi masalah baru. Terlebih menurut SOLPAP, saat peresmian itu lantai tiga dan empat pasar belum bisa difungsikan. Fasiltas air bersih dan pembuangan untuk kebersihan sayuran, buah-buah, dan ikan belum maksimal.

Tidak perlu waktu lama untuk membuktikan apa yang di khawatirkan Frengki dan SOLPAP. Satu jam setelah penutupan acara peresmian pasar permanen itu, terjadi pertengkaran antara para pedangan yang saling berebut dan klaim tempat jualan. Sehingga ketua SOLPAP Frenki Warer turun tangan. Ia mengarahkan para pedagang yang berada di bawah pengawasannya untuk tetap tertib, tidak saling berebut tempat, sebab telah dilakukan pengundian tempat sejak kemarin malam. Namun ketidaktertiban pasar mulai semakin terlihat ketika para pedagang di luar binaan SOLPAP memasuki pasar, kemudian mematok beberapa bagian pasar sebagai tempatnya. Untuk menghindari konflik antara pedagang, Frengki Warer mengarahkan para pedagang SOLPAP untuk kembali ke pasar sementara saja.

papua

Setelah berada di pasar sementara, aktivis SOLPAP melakukan rapat bersama mama-mama pedagang. Pembukaan oleh Frengki Warer, mengatakan bahwa kembalinya mereka ke pasar sementara karena tidak ingin  konflik, karena justru akan merugikan sesama pedagang Papua.

Kemudian, pihak ondoafi pemilik ulayat meminta SOLPAP memfasilitasi pertemuan dengan  pemerintah untuk kejelasan peran masyarakat pemilik ulayat. Ada juga pedagang yang mengakui berasal dari keluarga almarhum Robert Jitmau.

Keputusan terakhir yang di ambil pada sore itu adalah bahwa SOLPAP akan meminta pertemuan bersama pihak pemerintah kota Jayapura pada pukul 19.00 7 Maret 2018. Di situ sekaligus dapat membarikan aspirasi terkait persoalan yang mungkin tidak dipikirkan oleh pemerintah. SOLPAP juga akan berkoordinasi dengan ketua unit pasar yang telah dilantik oleh Wali kota Jayapura untuk menanyakan bagaimana seharusnya pasar itu dikelola sesuai dengan format pemerintah.

Delince Gobai, Pembela HAM di Jayapura dalam pendokumentasiannya pada polemik pasar permanen mama-mama pedagang asli Papua di Jayapura, yang hasil pendokumentasiannya telah diterbitkan oleh ELSAM pada 2016 mengungkapkan, bahwa ketika pasar permanen berdiri itupun bukan berarti masalah selesai. Bukan berarti pula pemerintah Kota Jayapura selesai sudah menjalankan kewajiban. Perlu dan penting bagi Pemerintah untuk melakukan  upaya peningkatan kapasitas mama-mama pedagang asli Papua. Misalnya pemberian pendidikan kewirausahaan dengan memperhatikan sumber daya yang ada, bagaimana mengkases modal usaha, serta bagaimana memasarkan hasil usaha, sehingga para pedagang asli mampu bersaing dengan pedagang pendatang. Pendekatan hak ekonomi sosial budaya dalam advokasi ini adalah prioritas. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak mengingkari kewajibannya yang tertuang dalam Otsus Provinsi Papua juga mandat Konstitusi.***

Tim Pemonitor:

  1. Narasi: Yason Ngelia (Alumni Kursus Dasar Pembela HAM Angkatan III ELSAM-PBI)
  2. Foto: Stillman Renggi (Alumni Kursus Dasar Pembela HAM Angkatan IV ELSAM-PBI)
  3. Foto: Harun Rumbarar (Aktivis Komunitas Papuan Voice)
  4. Editor Narasi: Adiani Viviana (ELSAM)
share on:

Leave a Response