Mari Bantu Pemerintah Menutup Defisit Anggaran #KoinUntukUtang

(Medan, 22 April 2018) Kebijakan defisit dalam APBN, menimbulkan permasalahan utama, yaitu bagaimana menutup defisit tersebut dan dari mana sumber anggarannya. Maka cara konvensional pemerintah akan meminta utang baru untuk menutup defisit, dan tentu utang baru untuk pembiayaan proyek/program, termasuk menggenjot penerimaan pajak. Selama lima tahun belakangan ini, pembiayaan utang dalam APBN rata-rata Rp 374 triliun, dan pembayaran utang rata-rata Rp 415 triliun per tahunnya.

Berangkat dari pengalaman Pemerintah Indonesia yang melakukan pembangunan bertumpu pada utang, adalah lemahnya akuntabilitas sang pemberi utang terhadap keberhasilan proyek. Contoh-contoh proyek utang yang gagal:

NO Proyek Lembaga pembiayaan Dampak Keterangan
1 Waduk Kedung Ombo (1989) – 181,2 Juta USD Bank Dunia & Exim Bank Jepang Dampak sosial & ekologi- menenggelamkan 37 desa di Jateng
2 Bali Irrigation Sector Project (1978) – 108,9 juta USD ADB Merusak sistem Subak di Bali. Menimbulkan konflik horizontal antara pengguna irigasi. Diakui ADB melalui Project Performance Audit 1992.
3 Proyek UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Bank Dunia Melawan konstitusi Pasal 33 UUD 1945 Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi 2013

Proyek-proyek gagal tersebut seharusnya masuk dalam kalkulasi pertanggungjawaban dan penghapusan hutang bukan hanya oleh Negara peminjam, tetapi juga oleh sang kreditor karena dampak buruk dari uang yang dipinjamkannya.

Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur telah berkali-kali mendorong agar pemerintah mencari alternatif kreatif untuk mengatasi defisit anggaran ini, sehingga tidak terlalu bergantung kepada utang. Karena itu, renegosiasi dengan argumen utang najis (odious debt), pengalihan utang (debt swap) maupun utang ekologis (ecological debt) harus dipertimbangkan dengan serius oleh pemerintah. Koalisi mendorong inisiatif pemerintah yang berani dan berbeda dari rezim lainnya, untuk melakukan renegosiasi untuk penghapusan utang lama, jika tidak, maka pembiayaan negara akan terus-menerus dengan pendekatan ‘gali lubang, tutup lubang’.

Alih-alih mencari solusi kreatif, Pemerintah justru melakukan ‘penyelundupan hukum’ agar lembaga keuangan internasional dapat membiayai swasta, melalui PT. Indonesia Infrastructure Finance (IIF) yang lahir berdasarkan Keputusan Menkeu No. 396/KMK.010/2009. Dengan komposisi saham 30% oleh BUMN PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dari IFC (grup Bank Dunia) dan ADB masing-masing 19,99%, DEG KFW sebesar 15,12% dan SMBC sebesar 14,90%. Dalam Annual Report 2017, IIF berhasil memperoleh 14 kesepakatan pembiayaan baru dengan total komitmen sebesar Rp. 3,965 Triliun sehingga total keseluruhan komitmen menjadi Rp. 14,485 Triliun per akhir 2017. Adapun proyek unggulan di tahun 2018 adalah proyek pembiayaan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dengan kapasitas 227 MW di Jawa Barat.

Masalahnya, walaupun Bank Dunia dan ADB pemegang saham, PT IIF bekerja tidak tunduk kebijakan pengaman (safeguard policy) dari Bank Dunia maupun ADB. Ini terlihat dari proyek-proyek yang didanai PT. IIF, yaitu pembangunan Bandara Kulonprogo, Yogyakarta dan Proyek SPAM (Sistem Pembiayaan Air Minum) Umbulan, Jawa Timur. Konflik di tingkat tapak, potensi korupsi, dan potensi perusakan lingkungan tidak menjadi pertimbangan bagi PT. IIF. Contoh lain, proyek SPAM Umbulan sudah jelas bertentangan dengan konstitusi, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 yang membatasi aktivitas swasta dalam pengelolaan air. Bahkan PT. IIF tidak memiliki kejelasan terlebih dari segi akuntabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur menuntut:

  1. Pemerintah harus terus menerus melakukan audit (penghitungan) serta renegosiasi kepada kreditur untuk mengurangi tumpukan utang dengan skema odious debt, ecological debt dan debt swap;
  2. Operasional PT. IIF harus dihentikan karena terindikasi melanggar konstitusi, Pasal 11 ayat (2) UUD 1945;
  3. Perangkat pengawasan keuangan Negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus lebih progresif melakukan pengawasan, khususnya pada aliran-aliran dana proyek dan kebijakan infrastruktur yang bersumber dari utang;

Dalam rangka memperingati Hari Bumi tahun ini, hari dimana inisiatif mandiri dan kolektif masyarakat untuk menyelamatkan bumi diperingati, Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur menuntut agar pemerintah bekerja serius untuk menutup defisit dalam anggaran tanpa mengorbankan kepentingan bangsa. Hari ini juga kami menegur pemerintah dengan “Koin untuk utang” karena hingga saat ini pemerintah abai terhadap masyarakat dan lingkungan hidup yang saat ini sudah turut serta membayar utang.

Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur

WALHI – debtWATCH Indonesia – ELSAM – ILRC – WALHI Sulawesi Selatan –WALHI Jawa Barat – TuK Indonesia – KRuHA

 

Narahubung:

Edo Rakhman (WALHI) – 081356208763

Diana Gultom (debtWATCH Indonesia) – 08159202737

Andi Muttaqien (ELSAM) – 08121996984

Catatan Editor:

  1. PT. IIF adalah perusahaan berstatus swasta dan bergerak di bidang pembiayaan proyek infrastruktur komersial dengan produk berupa Produk Investasi dan Jasa Konsultasi.
  2. Lembaga Keuangan Internasional seperti Bank Dunia dan ADB memiliki kewajiban untuk tunduk pada kebijakan internalnya yang sering disebut sebagai safeguards policy. Kebijakan-kebijakan ini mengikat kepada proyek yang didanai keseluruhan atau sebagian. Kebijakan LKI ini tidak dapat ditawar. Biasanya dia mengikuti standar perlindungan HAM (sosial dan masyarakat adat) dan lingkungan hidup (keanekaragaman hayati, limbah, potensi kerusakan lingkungan, dll) internasional. Apapun proyeknya, dia harus memiliki standar minimum atau lebih baik dari standar LKI tersebut.
  3. Selain IIF, upaya penyelundupan untuk pembentukan fasilitas penjaminan dengan utang juga telah dipraktikkan Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) atau PT Penjaminan Infstructure Indonesia dalam proyek PLTU Batang (batu bara) di Jawa Tengah. Ini merupakan proyek infrastruktur skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) sesuai Perpres 67/2005 pertama yang diwujudkan dengan memperoleh fasilitas penjaminan bersama IIGF dan Pemerintah RI sesuai Perpres 78/2010. Dalam proyek ini, IFC menjadi Penasihat Transaksi dan mengkampanykan bahwa ini merupakan Public Private Partnerships pertama Indonesia yang sukses. Namun, nyatanya dampak terhadap lingkungan, hilangnya lahan pangan, dan penggusuran warga masih menjadi persoalan di lapangan.
  1. Odious debt (utang najis), yaitu “doktrin hukum yang menyatakan bahwa utang yang dibuat oleh rezim yang bukan untuk kepentingan publik seharusnya tidak dapat ditegakkan dan dilaksanakan.” Utang najis pertama kali diartikulasikan dalam konteks pasca-Perang Dunia I, oleh ahli hukum Alexander Nahum Sack, dalam bukunya  Pengaruh Transformasi Negara pada  Hutang publik dan Kewajiban Keuangan Lainnya. Sack (1929) menulis sebagai berikut:

“Utang ini bukan kewajiban bagi bangsa itu untuk turut serta menanggung pembayarannya, itu adalah utang rezim yang melakukan utang,… Dengan alasan ini utang ‘najis’ tidak dapat dianggap membebani Negara, utang tersebut tidak memenuhi salah satu syarat yang menentukan legalitas utang negara, yaitu: utang Negara harus dikeluarkan dan dana dari itu digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan Negara.”

Utang najis juga telah menjadi preseden internasional dalam beberapa kasus. Tahun 1898 terjadi negosiasi damai setelah perang Spanyol melawan Amerika, dan  Negara Soviet menolak utang tsar pada tahun 1921 dengan menggunakan alasan yang sama. Bahkan, pada tahun 1996 Bank Dunia menunjukkan kesediaan untuk berangkat dari praktik pinjaman internasional tradisional dengan meluncurkan inisiatif Heavily Indebted Poor Countries (HIPC), yang menyediakan penghapusan utang bagi negara-negara miskin berdasarkan tingkat utang dan pendapatan suatu Negara.

  1. Utang  ekologis adalah utang atas kerusakan lingkungan hidup dengan mengacu kepada tanggung jawab penduduk yang hidup di negara-negara industri atas kerusakan yang berlanjut akibat pola-pola produksi dan konsumsi mereka. Utang ekologis adalah utang yang diakumulasikan oleh negara-negara industri terhadap negara-negara Selatan karena perampasan sumber daya alam, timbulnya kerusakan lingkungan, dan pemakaian ruang lingkungan secara bebas untuk menimbun limbah berbahaya, seperti gas-gas efek rumah kaca, oleh negara-negara industri.
  2. Dalam skema  Debt Swap, negara kreditor akan membatalkan hutang negara debitor jika negara debitor menyisihkan dana untuk tujuan yang disepakati bersama. Penyisihan tersebut dianggap pembayaran atau pelunasan hutang. Contohnya, Debt for environmental swap yang didefinisikan sebagai pembatalan hutang dalam pertukaran dengan komitmen atas mobilisasi sumber daya domestik untuk pelestarian lingkungan/sumber daya alam. DN/ES yang pertama kali dilakukan di Amerika Latin pada periode krisis ekonomi tahun 1980-an, merupakan alternatif mekanisme yang digunakan negara-negara berkembang dalam mengurangi tingginya hutang luar negeri, dan sekaligus meningkatkan dukungan bagi pelestarian lingkungan, misalnya Taman Nasional, riset dan pendampingan kelompok-kelompok masyarakat. Sedangkan dengan Jerman, Indonesia pernah melakukan pengalihan utang untuk pendidikan. Mendikbud saat itu menjelaskan, pemotongan utang sebagian dari program pembangunan gedung sekolah di pedalaman. Gedung yang pembangunannya dibiayai APBN tersebut, kemudian Jerman nilai sebagai bagian cicilan utang. Program lain adalah pengiriman dosen dari Indonesia menempuh pendidikan jenjang S3 bidang sains, teknologi, dan riset di Jerman. Program ini berjalan bertahap hingga 2016.

Comments

share on:

Leave a Response