Kasus Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana: Praktik Penggunaan Pasal Tindak Pidana Penyebar Kebencian untuk Mengekang Ekspresi

Pernyataan Pers ELSAM

Kasus Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana: Praktik Penggunaan Pasal Tindak Pidana Penyebar Kebencian untuk Mengekang Ekspresi

  

Pada 26 November 2017,  Koramil dan Kepolisian Sektor Cibaliung Cibitung menangkap Alnoldy dan istri. Keduanya dibawa ke Polsek Cibaliung. Mereka dibawa ke ruang interogasi, direkam, dan diinterogasi selama 1 jam. Keduanya dibawa ke Polres Pandeglang. Millah (istri Alnoldy) mengatakan di Kantor Polres Pandeglang keduanya bertemu dengan perwakilan warga. Dalam pertemuan itu suami istri itu menandatangani kesepakatan bersedia keluar dari desa demi menciptakan situasi kondusif. Karena ada kesepakatan itu, keduanya menganggap kasus tersebut selesai.

Dugaan keduanya meleset. Polisi tetap melakukan pemeriksaan. Bahkan setelah pemeriksaan, polisi meminta Alnoldy menandatangani dan memberi cap jempol beberapa hasil tangkapan gambar status Facebook yang dianggap sebagai barang bukti. Tak berapa lama kemudian Alnoldy mengetahui sudah ada Laporan Polisi No: LP/222/XI/2017/Banten/Polres Pandeglang terkait kasus ini.

Lantas pada 29 November 2017, polisi meminta tanda tangan surat kuasa penanganan barang-barang Alnoldy dan istri yang masih ada di rumah untuk diamankan. Setelah itu polisi mengeluarkan Sprindik No: SP.Sidik/158/XI/2017/Reskrim. Sehari berikutnya,Millah mendapat kabar mendapat kabar status hukum Alnoldy berubah menjadi tersangka dan ditahan di Polres Pandeglang.

Kasus Alnoldy Bahari menjadi satu contoh dari meningkatnya kasus dengan dakwaan melakukan tindakan pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antara golongan (SARA) dan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Alnoldy dijerat didakwa Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal Penodaan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 156A KUHP karena status-status dalam akun sosial media Facebook miliknya dianggap sebagai tindakan pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antara golongan (SARA) dan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Beberapa status Facebook dijadikan bukti Penegak Hukum untuk mempidanakan Alnoldy diantaranya:

  • Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain selain Allah swt. Bila belum melihat Allah maka anda adalah saksi palsu; 
  • Buku sekeren apapun kalau ditawarkan ke daerah yg masih banyak orang tololnya, maka ia akan jadi bungkus tempe;
  • Kalau alim ulama abal-abal sudah masuk ke dunia berpolitik maka ayat Al Quran bukanlah lagi pedoman sebagai kebenaran mutlak;

Kini kasus Alnoldy disidangkan di PN Pandeglang dan Alnoldy didampingi Kuasa Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam menghadapi kasus tersebut

Tindak Pidana penyebaran rasa kebencian atau penodaan agama dalam UU ITE lebih mudah digunakan untuk menjerat orang yang dianggap melakukan penodaan agama dibanding Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Setara Institute pernah mencatat, ada 97 kasus penistaan agama terjadi di Indonesia dalam kurun antara 1965 dan 2017. Jika dilihat lebih detail sebelum pada masa Orde Baru hanya ada sembilan perkara penistaan agama, namun pascareformasi jumlah kasusnya membengkak menjadi 88. Media sosial menjadi salah satu medium untuk mengungkapkan berbagai ekspresi, termasuk konten penodaan agama.

Mempidanakan orang dengan tuduhan menodai agama melalui sosial media merupakan tindakan berlebihan dan kerap sewenang-wenang. Indonesia merupakan negara yang menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam konstitusinya, yaitu Pasal 28 F UUD 1945 dan dalam berbagai Undang-Undang diantaranya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No 12 Tahun 2005. Oleh karenanya, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu hak dasar yang kuat dalam sistem hukum nasional karena jelas dilindungi oleh Konstitusi dan sejumlah instrumen hukum lainnya. Pelanggaran atas hak-hak tersebut bukan saja melanggar hukum tetapi juga melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Hukum Indonesia yang terkait dengan ujaran kebencian dan penodaan agama diantaranya Pasal  28 ayat(2) dan Pasal 156 dan 156a KUHP adalah ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan internasional hak asasi manusia, termasuk konsep ujaran kebencian secara umum. Hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya jaminan hak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, termasuk pengaturan pembatasan yang diperbolehkan. Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 156 KUHP dan praktik yang selama ini berlangsung merupakan ancaman nyata terhadap jaminan kebebasan bereskpresi dan berpendapat;

Pada dasarnya pengaturan mengenai tindak pidana penyebaran kebencian dibutuhkan untuk menjaga nilai pluralitas dan melindungi hak‐hak masyarakat secara luas. Namun pengaturan tersebut harus disinergikan dengan perlindungan hak kebebasan ekspresi termasuk bentuk-bentuk pembatasannya.

Rumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang semula bertujuan untuk membatasi praktik penyebaran kebencian kini justru digunakan untuk membatasi kebebasan ekspresi. Hal ini disebabkan karena rumusan tersebut tidak tepat karena multitafsir sehingga memperbesar celah disinterpretasi atau salah mendefinisikan jenis tindak pidana penyebaran kebencian. Terlihat dari unsur “pernyataan yang mengandung permusuhan” tidak ditafsirkan secara jelas sehingga pada praktiknya sering disalahgunakan untuk membatasi kebebasan ekspresi yang sah.

Berkaitan dengan kasus Alnoldy yang kini disidangkan di PN Pandeglang, ELSAM merekomendasikan agar:

  1. Penggunaan pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 156 dan 156a KUHP untuk mendakwa Alnoldy Bahari tidak memenuhi prinsip ujaran kebencian dan penodaan agama karena tidak terpenuhinya unsur “bertujuan menghasut” sebagai salah satu unsur tindak Pidana. Maka, penggunaan pasal-pasal tersebut terhadap Alnoldy Bahari justru tidak sejalan dengan Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil politik;
  1. Majelis Hakim perkara nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl di Pengadilan Negeri Pandeglang, sepatutnya memberikan putusan bebas terhadap Terdakwa Alnoldy Bahari. Karena kasus ini akan memperpanjang korban dari ketentuan Pidana yang bertentangan dengan Hukum Hak Asasi Manusia, dan semakin memperburuk situasi kebebasan berekspresi di Indonesia;
  1. Jikalau Pengadilan akan menerima Pasal 28 ayat (2) Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP sebagai suatu norma yang berlaku dan eksis, Pengadilan harus menerapkan secara hati-hati termasuk dalam menerjemahkan adanya ancaman ‘tindakan’ terjadinya permusuhan dan kebencian atas dikemukakannya pendapat atau ekspresi Terdakwa Alnoldy Bahari. Hal ini dikarenakan adanya tanggung jawab pengadilan untuk melihat jaminan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi UU Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 Tahun 2005 Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

 

 

Jakarta, 17 April 2018

Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman, SH., MH.

Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Sekar Banjaran Aji (Staf Advokasi Hukum), 081287769880 atau Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi), telp 08121996984

Untuk informasi proses persidangan silahkan hubungi Andi Komara (LBH Jakarta), 081298220243

Comments

share on:

Leave a Response