Upaya Mengikat Secara Hukum Korporasi Transnational dalam Diskusi AEFP

ELSAM-Jakarta, Dalam rangka Perundingan keempat Perjanjian Kemitraan Komprehensif UE-Indonesia (Indonesia-European Union Comprehensive Partnership Agreement atau IEU-CEPA) yang dilaksanakan di Solo, Jawa tengah pada 19-23 Februari 2018, masyarakat sipil dari Asia dan Eropa mengadakan Asia-Europe People’s Forum (AEFP) dengan tema Perdagangan yang Adil dan Kepatuhan Korporasi:  “Kesejahteraan Masyarakat dan Tantangan dari Agenda Perdagangan Bebas” di Jakarta, 18 – 22 Februari 2018.  Rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah aksi serta workshop untuk membahas tentang tantangan dari perundingan perjanjian ekonomi tersebut.

Salah satu topik yang dibahas dalam sesi workshop adalah tentang bagaimana bisnis dan hak asasi manusia dapat membentuk kepatuhan korporasi dalam agenda global perdagangan bebas.  Sesi dimulai dengan pembahasan tentang dampak-dampak dari Perjanjian perdagangan Bebas atau FTA (Free-trade agreement). Kemudian dilanjutkan alat atau ‘tools’  dan mekanisme untuk memastikan pemulihan bagi yang terdampak, serta pembahasan tentang Perjanjian Bisnis dan HAM.  Moderator sesi tersebut adalah Jaybee Garganera dari Aliansi Tigil Mina (ATM), dengan David Sitorus dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Brid Brennan dari Transnational Institute (TNI), Khalisah Kalid dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), serta Kania Mezariani mewakili Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai panelis.

David Sitorus menjelaskan tentang UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian internasional yang sedang dalam proses Judicial Review.  Menurutnya, Pasal 2, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang a quo bermasalah sehingga masyarakat tidak mempunyai kontrol dan keterlibatan dalam proses perundingan perjanjian internasional.  Selain itu, perundingan tentang Perjanjian internasional cenderung bersifat tertutup dan tidak ada proses yang transparan.  Oleh sebab itu, tidak heran apabila terdapat banyak dampak negatif yang muncul dari perjanjian internasional seperti IEU-CEPA.  Meskipun banyak dampak yang didiskusikan seperti: isu lingkungan, buruh, hak asasi manusia, kemiskinan, pembahasan terkait keterlibatan korporasi masih jarang dibahas. Padahal korporasi jelas memiliki peran besar terjadinya dampak buruk tersebut. Absennya pembahasan terkait pertanggung jawaban korporasi seakan memberikan impunitas kepada korporasi. Hal ini akan menjadi tantangan dalam jangka panjang mengingat keberadaan korporasi terus meningkat seiring globalisasi.

Sejarah Kode Etik dan Tanggung Jawab Korporasi

Perjuangan untuk memastikan adanya kepatuhan korporasi sudah dimulai sejak tahun 1970an. Awalnya, muncul usulan  kode etik untuk perusahaan multinasional di Konferensi PBB Ketiga terkait Perdagangan dan Pembangunan di Santiago de Chile. Karena menguatnya intervensi perusahaan di negara-negara tuan rumah.

Menurut Kania, perjuangan tersebut selalu tidak mencapai kesepakatan ketika korporasi digadang menjadi subyek hukum internasional.  Oleh sebab itu, di tahun 2000, muncul UN Global Compact sebagai langkah pragmatis untuk mengontrol kontroversi terkait peraturan perusahaan multinasional, inisiatif ini dibentuk dengan masukan yang terbatas dari aktor-aktor Negara.

Sejak tahun 1998, masyarakat sipil terus mendorong kode etik yang mengikat kewajiban korporasi terhadap hak asasi manusia. Rancangan norma-norma tersebut telah diselesaikan pada tahun 2003 dan dibawa ke Komisi HAM PBB. Namun pada tahun 2005, rancangan itu ditolak oleh Komisi HAM PBB. Sebagai gantinya, mereka menunjuk John Ruggie sebagai pelapor khusus isu bisnis dan HAM.

Di tahun 2011, Komisi HAM PBB mengadopsi Prinsip-Prinsip Panduan PBB terkait Bisnis dan HAM (UNGPs) yang merupakan rekomendasi dari hasil penelitian John Ruggie. Sifat UNGP’s pun adalah sukarela sehingga tidak mengikat. Meskipun UNGPs tidak mengikat, standar-standar internasional telah menjadikan HAM sebagai bagian dari standar mereka, seperti OECD Guidelines for Multinational Corporations, IFC, ISO 26000, GRI, ILO Declaration, RSPO, dan standar lainnya. Selain itu, tiap negara bisa menurunkan prinsip tersebut menjadi hukum nasional melalui Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan HAM (NAP BHR) sehingga mampu memiliki kekuatan hukum.

Di Indonesia, sudah ada upaya dari pemerintah untuk mengimplementasikan UNGPs. Berawal dari Komnas HAM yang mengeluarkan rancangan NAP BHR pada bulan Juni 2017.  Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM sedang merancang pedoman nasional bisnis dan HAM. Mereka menunjuk Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian menjadi national focal point yang bertujuan untuk mengharmonisasi kebijakan Indonesia terkait bisnis dan HAM. Selain itu untuk mendorong adanya kebijakan baru yang memastikan kepatuhan korporasi.

Tantangan Implementasi UNGPs

Masyarakat sipil internasional tidak puas dengan adanya UNGPs. Khalisah Khalid (Walhi) mengatakan bahwa mereka tidak percaya pada prinsip-prinsip yang bersifat sukarela. Tahun 2014, tekanan dari masyarakat internasional menghasilkan adanya pembentukan Kelompok Kerja PBB (OEIGWG) untuk membahas tentang perjanjian yang mengikat korporasi transnational secara hukum dan rantai pasok mereka berkaitan dengan hak asasi manusia. Peraturan mengikat itu penting karena konflik antara perusahaan masyarakat terus terjadi

Proses penyusunan perjanjian terkait korporasi transnasional masih dalam proses.  Namun masyarakat dapat menggunakan mekanisme yang tersedia untuk memastikan pemulihan bagi pihak terdampak. Selain itu, masyarakat sipil sedang mendorong agar UNGPs menjadi aturan mengikat di tingkat nasional. Hal ini jelas membutuhkan peran masyarakat untuk menekan Pemerintah agar memastikan adanya perlindungan HAM dalam perjanjian-perjanjian internasional, terutama perjanjian ekonomi.  []

Penulis : Kania Mezariani

Comments

share on:

Leave a Response