RKUHP Jangan Mengkriminalisasi Masyarakat Adat

ELSAM – Papua. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) batal disahkan pada masa sidang III tahun 2017-2018. Pada 12 Februari 2018 di Rapat Paripurna, DPR memutuskan untuk memperpanjang pembahasan undang-undang tersebut karena masih ada sejumlah pasal yang diperdebatkan oleh Panitia Kerja (Panja) RKUHP. ELSAM memandang momen tersebut harus mendorong perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dalam pasal RKUHP khususnya bagi kelompok liyan.

Kota Jayapura menjadi kota terakhir tempat dilaksanakan seminar dan diskusi kelompok terfokus untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran HAM tersebut. Bertempat di Hotel Grand Abe pada 21 Februari 2018, para pemangku kebijakan penegakan hukum, aktivis dan akademisi berkumpul berbagi pandangan tentang dampak draft RKUHP terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM.

Dampak RKUHP yang memiliki pengaturan konsep ‘living law’ berpotensi mengganggu sistem hukum di Provinsi Papua. Mengingat Papua memiliki otonomi khusus serta corak antropoligis yang memegang adat istiadat kuat.

“Jika RKUHP ingin memasukan hukum yang berlaku di masyarakat semestinya suara dan pengalaman Papua dijadikan contoh. Mulai dengan pemaknaan saja, hukum adat dan living law berbeda. Living law adalah norma-norma yang tidak tertulis, dipedomani, dilaksanakan sepanjang masyarakat itu melaksanakan. Tetapi hukum adat norma yang hidup dan norma yang sudah punah itu sama,” terang Franz Reumi, dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang juga menjadi pakar hukum adat dalam penyusunan naskah akademik peraturan daerah.

Selain penggunaan istilah yang tidak tepat, RKUHP dalam konteks living law dan hukum adat juga harus memberikan ruang lingkup yang jelas. Hal ini disebabkan karena hukum adat kerap kali digunakan hanya untuk mengatur hak atas tanah dan hukum perdata untuk sebagian tindakan hukum.

“Dalam konteks perlindungan HAM dalam KUHP mendatang, penting mengawal supaya hak-hak yang ada di masyarakat untuk juga dilindungi. Selama ini hak ulayat identik semata dengan hak atas tanah. Sementara ada masyarakat yang tinggal di laut, sehingga hak mereka melekat pada laut. Kini mereka merasa terganggu karena wilayah untuk mencari ikan di laut terganggu, semestinya mereka juga mendapatkan perlindungan. Semestinya RKUHP harus menjawab tantangan tersebut,” tegas Latifah Anum, selaku Diretur Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP).

Forum sepakat bahwa RKUP tidak boleh semakin meminggirkan kelompok rentan dengan memberikan ruang terbuka untuk kriminalisasi khususnya bagi masyarakat adat, perempuan, anak, minoritas agama dan minoritas seksual. RKUHP haruslah melindungi hak asasi manusia bukan malah semakin mereduksi.

Acara yang terselenggara atas kerja sama ELSAM dengan Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP). Selain Latifah dan Franz Reumi, acara ini juga mengundang Nur Aida Duwila selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jayapura sebagai pengacara pembela hak perempuan dan anak. []

Penulis : Sekar Banjaran Aji

Comments

share on:

Leave a Response