Rancangan Inpres Harus Mendorong Proses Evaluasi Perizinan yang Transparan

ELSAM-Jakarta. Sejalan dengan semangat mengoptimalkan produksi kelapa sawit Indonesia yang selalu digaungkan oleh Presiden Jokowi. Senin, 26 Februari 2018, kelompok masyarakat sipil yang bergerak dalam mengawasi dan mengadvokasi sektor sawit yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Madani, Kaoem Telapak, Kemitraan, ELSAM, KEHATI, SPKS, Sawit Watch, ICEL, WRI, Greenpeace, FWI, dan Tuk Indonesia. Mereka meminta Rancangan Instruksi Presiden tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas segera diterbitkan sehingga menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan produktivitas kelapa sawit di Indonesia.

Ada 11 masukan disampaikan ke Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) agar Pemerintah dapat membangun perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Salah satunya masukan tentang evaluasi perizinan harus dilakukan dengan cara yang lebih transparan, peduli pada penyelamatan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Mendorong hal itu, komitmen pemerintah menjadi penting, salah satunya dengan segera membentuk tim kerja yang transparan dan terbuka.

Sebagai catatan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di sektor kelapa sawit turun dari 70,6% tahun 2011 menjadi 46,3% tahun 2015. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Perorangan turun dari 42,3% tahun 2011 menjadi 6,3% tahun 2015. Pada tahun 2016, masih terdapat lebih dari 3 juta hak izin Hak Guna Usaha (HGU) yang tumpang tindih. Hal ini menujukan perlunya keterlibatan pemerintah dalam mengontrol perusahaan melalui evaluasi perizinan yang obyektif.

“KSP akan mempelajari 11 masukan yang baru saja disampaikan oleh perwakilan kelompok masyarakat sipil dan memastikan akan mendorong arah pembangunan kelapa sawit yang fokus pada peningkatan produktivitas (intensifikasi) yang berkelanjutan bukan pembukaan lahan baru (ekstensifikasi).” Jelas Moeldoko, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) yang turut bergabung dalam forum.

Ia juga menegaskan, “Peningkatan produktivitas sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan peremajaan kebun kelapa sawit.” Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memberi arahan untuk menyelesaikan masalah tanah-tanah rakyat di kawasan hutan termasuk kebun kelapa sawit rakyat.

Kelompok masyarakat sipil berharap setelah pertemuan KSP menindaklanjuti masukan dari masyarakat, dalam waktu dekat, KSP akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendiskusikan Rancangan Instruksi Presiden tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas. []

Penulis : Sekar Banjaran Aji

Comments

Tags:
share on:

Leave a Response