Perlindungan Privasi dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis atas Perpres Badan Siber dan Sandi Negara

perlindungan-privacyDalam satu dekade terakhir isu keamanan dunia maya (cyber security) menjadi sorotan publik. Isu keamanan dunia maya sempat menjadi berita utama (Headline News) media internasional mengingat sejumlah serangan siber yang sistemik seperti Wanna Cry menyerang beberapa negara.1 Termasuk maraknya distribusi fake news dan informasi bermuatan terorisme ditemui di internet. Fenomena ini merefleksikan kembali bagaimana teknologi dan perkembangannya yang mendorong peningkatan produktivitas di berbagai bidang pula membuka ruang terhadap sejumlah kejahatan yang lebih sistemik.

Di Indonesia serangan cyber dinilai semakin meningkat sejak 5 tahun terakhir. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 10 besar negara di dunia yang masuk dalam target perang siber (cyberwar). Dari 10 negara sasaran, Indonesia berada di urutan kelima atau keenam. Serangan yang berdampak pada 10 juta lebih identitas terus meningkat. Dari tahun 2014, serangan ini berdampak pada 11 juta identitas, di tahun 2015 meningkat menjadi 13 juta identitas, dan tahun 2016 naik menjadi 15 juta identitas.

Data tersebut dikonfirmasi oleh Symantec, sebuah perusahaan perangkat lunak yang memproduksi “Security Threat Report” atau laporan serangan terhadap jaringan internet secara global. Berdasarkan laporannya, tahun 2016 Indonesia menduduki peringkat ke‐17 sebagai negara yang memiliki serangan siber tertinggi. Misalnya dari surat elektronik dengan kandungan perangkat lunak perusak dari semula 1 dalam 236 surel kini menjadi 1 dalam 156 surel. Hal ini menunjukkan semakin massifnya serangan terhadap keamanan dunia maya.

Selain itu data lain menunjukkan bahwa ancaman keamanan dunia maya didominasi oleh kejahatan siber (cyber crime). Dilansir dari detik.com, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sepanjang tahun 2016 laporan kasus yang masuk ke polisi berjumlah 1.627 kasus. Sedangkan yang ditangani polisi berjumlah 1207 kasus yang merupakan kasus cyber crime. Dari 1207 laporan tersebut, sebanyak 699 kasus telah diselesaikan.

Secara umum, alasan utama dibutuhkannya langkah preventif dan kuratif terhadap serangan dunia maya adalah karena dampak kerugiannya yang cukup besar. Serangan terhadap sistem yang mengontrol data dan alat pintar (smart devices) yang terkoneksi internet telah mengancam kerugian jutaan dollar 5 , serta berpotensi menyerang berbagai informasi vital pemerintahan. Misalnya di Indonesia, menurut National Technology Officer Microsoft Indonesia, kerugian akibat kejahatan siber di Indonesia mencapai Rp 33,29 miliar per tahun. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan perampokan nasabah bank secara konvensional. Sedangkan menurut Norton Cybersecurity Insight Report, rata‐rata pengguna dunia cyber kehilangan hampir US$ 358 atau sekitar US$ 150 miliar per orang atau setara dengan Rp 2 ribu triliun per tahun.

Situasi demikian membawa diskusi isu keamanan dunia maya ketingkat perumusan kebijakan (cybersecurity policy). Diskusi tingkat global berusaha mengidentifikasi prinsip dasar dalam membangun arsitektur mode penanganan dan pencegahan serangan dunia maya yang berbeda dengan kejahatan tradisional mengingat mediumnya melibatkan teknis ilmu pengetahuan informatika. Mencari kesimbangan intervensi dalam upaya pengamanan yang acap kali menghambat produktivitas dan kemajuan dalam penggunaannya. Termasuk mempersiapkan langkah‐langkah deteksi guna membentuk sistem yang memastikan adanya keamanan sekaligus kenyamanan pengguna.

Untuk membaca lebih lanjut, klik unduh

Comments

share on:

Leave a Response