Pasal Proteksi Negara Dalam RKUHP: Kekuasaan Negara Berlebih yang Rentan Abuse of Power

ELSAM-Jakarta. Aliansi Reformasi KUHP menyoroti pasal-pasal proteksi negara dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Terutama penjemaan pasal-pasal ujaran kebencian dan delik penghinaan Preseiden dan Wakil Presiden yang sebenarnya sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 lalu. Dalam diskusi ahli bertajuk, “Diskusi Ahli: Mengkaji Ulang Pasal-Pasal Proteksi Negara” yang diselenggarakan pada 1 Maret 2018 di Jakarta, para ahli menyatakan kekhawatirannya terkait penafsiran bebas pasal-pasal proteksi negara tersebut.

Setidaknya ada dua tindak pidana yang menjadi fokus pembahasan diskusi. Pertama, substansi pasal ujaran kebencian (Hatzai Artikellen) dan permusuhan pada pemerintahan sah yang menjadi substansi Pasal 259 dan Pasal 260 RKUHP. Kedua, delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden (Lese Majeste) yang termuat dalam Pasal 238 dan 239 RKUHP.

Meski terdapat pengurangan beban pidana penjara, rumusan substansi kedua pasal tersebut tidak berubah banyak dari RKUHP. Bahkan bisa dikatakan lebih parah karena ada penambahan unsur “keonaran dalam masyarakat” dalam pasal penghinaan terhadap pemerintah sah karena berpotensi multitafsir dan tanpa indikator yang ajeg.

“Definisi keonaran ini akan berakibat kepada kebebasan berekspresi publik, apalagi saat ini masih belum selesai perdebatan untuk membedakan antara kritik dan penghinaan”, Ungkap Eko Riyadi, Akademia dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).

Selain itu, penghidupan delik penghinaan Presiden dalam RKUHP adalah inkonstitusional. Hal ini disebabkan, delik ini yang semula diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 137 ayat (1) KUHP telah dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007 dan No. 013-022/PUU-IV/2006 dan karena bertentangan dengan kebebsan berpendapat dan berekspresi.

Erasmus Napitupulu dari Institute Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan ada beberapa hal perlu dipahami yakni terkait perbedaan antara kritik dengan penghinaan, dan ketentuan tertentu yang membatasi penafsiran pasal tersebut. Keberadaan pasal penghinaan terhadap pemerintah dan presiden serta wakilnya adalah relasi kuasa laten yang rentan abuse of power. Mengingat penentuan pemenuhan unsur penghinaan atau kritik dilakukan oleh negara melalui pranata hukum yang kerap kali melibatkan ahli-ahli bahasa.

“Kritik itu punya dasar sedangkan penghinaan tidak namun jika kita melihat kasus Prita Mulya Sari dengan Rumah Sakit Omni misalnya. Orang akan menyatakan bahwa Prita hanya mengkritik namun yang terjadi malah Prita ditangkap. Itu artinya di sini negara yang tidak dapat membedakan penghinaan dengan kritik. Begitu pula dengan pasal proteksi negara ini yang tentunya akan memberikan kewenangan tertinggi kepada orang yang menjadi subjek dari penghinaan itu” jelas Erasmus.

Idealnya, delik penghinaan seharusnya delik aduan yang didasarkan pada pengungkapan orang yang terhina secara langsung. Sebagai subyek yang setara di mata hukum, konsep ini juga berlaku bagi presiden dan wakilnya apabila mengalami penghinaan. Namun hal ini berpotensi menimbulkan ketimbangan dari kedudukan dan fungsi pejabat negara sebagai pembuat laporan penghinaan terhadap presiden, sehingga tidak lagi setara.

 “Tentu secara martabat perseorangan presiden, wakil presiden sama di mata hukum namun perlu juga dilihat dari fungsi dan kedudukan jabatan yang diemban”, Ujar Maruarar Siahaan, Hakim Konstitusi 2005-2008.

Sejalan dengan itu, Al Hanif, dari Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Fakultas Hukum Universitas Jember, menambahkan, dengan adanya pasal yang memproteksi negara ini akan memberangus demokrasi di Indonesia, karena kedudukan di antara pelaku penghinaan dengan subjek yang dihina tidak berimbang.

“Rasionalitasnya sumir, seperti melawankan jeruk dengan apel”Ujarnya.

Forum menilai bahwa pasal-pasal proteksi negara ini dikhawatirkan akan tetap disahkan pada periode ini. Hal ini membawa angin buruk mengingat dalam penerapannya, delik penghinaan (umum) masih ditafsirkan simpang siur.

Menanggapi hal tersebut, Asfinawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLHBI) mengusulkan batasan penafsiran kembali pada prinsip hak asasi manusia. Dengan ‘kacamata’ HAM, batasan tersebut harus melihat: a) apakah suatu penghinaan tersebut memiliki unsur hasutan, b) batasan dari hasutan tersebut hanya pada incitement to hate, incitement to genoside and insitement to teror.

“Setidak-tidaknya ada 3 hal yang harus dibatasi yaitu soal ujaran kebencian, pengembangan opini untuk terorisme dan genosida.” Jelas Asfinawati. []

Penulis : Riska Carolina

Comments

share on:

Leave a Response