Menyusun Desain Penelitian Efektivitas RANHAM di Indonesia

b8a06735-22bb-4c6d-a735-b5a9278385b9

ELSAM-Jakarta. Kesenjangan antara jaminan hak asasi manusia yang dinyatakan dalam instrumen hak asasi manusia internasional salah satunya terefleksi melalui praktik‐praktik implementasi setiap negara dalam melakukan reformasi legislasi (legislative reform). Termasuk kebijakan Rancangan Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang sejatinya mengakselerasi pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di tingkat nasional maupun lokal. Pada situasi demikian, ELSAM mencoba melakukan penelitian untuk menilai sejauh mana kebijakan RANHAM efektif dalam penentuan skala prioritas dan akselerasi pelaksanaan kewajiban negara terhadap HAM.

Pada hari Kamis, 29 Maret 2018, ELSAM mengundang sejumlah narasumber kunci untuk membahas desain penelitian terkait evaluasi kebijakan RANHAM di Indonesia. Diskusi terbatas ini dilaksanakan di Hotel Ashley, Jakarta dengan mengundang perwakilan pemerintah seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Negara (Kemnkopolhukam) dan perwakilan masyarakat sipil yakni Human Right Working Group (HRWG) Indonesia. Dalam diskusi ini, peserta diminta melakukan pemetaan permasalahan dan hambatan implementasi HRWG di tingkat pusat maupun daerah serta memberi masukan terhadap fokus penelitian ELSAM.

“Mandat dari Peraturan Presiden no. 75 tahun 2015 tentang Ranham tahun 2015-2019 adalah membuat rencana aksi. Namun setelah dua tahun kita melakukan evaluasi, hanya beberapa kementerian dan lembaga yang mengirimkan aksi. Bahkan kalaupun ada yang mengirimkan, tidak membuat seperti yang Bappenas inginkan” jelas Sofie perwakilan dari Bappenas. Menurut Sofie, hambatan yang ada di provinsi adalah persoalan struktur hukum. Sedangkan di tingkat kementerian dan lembaga negara adalah sulitnya mendapat anggaran dan tidak ada program yang sesuai dengan strategi pencapaian yang dibuat Bappenas,

Menurut Daniel Yusmic, Perpres 75 harus memberikan delegasi kewenangan pada instansi dibawahnya “Delegasi kewenangan pada instansi bawahnya misalnya disebut harus diatur dalam Perda (Peraturan Daerah –red).” Jelas Daniel. Hal ini disebabkan karena Perpres tidak memberikan kekuatan untuk mengikat instansi dibawahnya.

Hal serupa diungkapkan oleh Ruth dari Bappenas, menurutnya, selama ini pemerintah hanya mengandalkan Surat Edaran Mendagri namun belum sepenuhnya efektif. “Selama ini kami hanya mengandalkan SE Mendagri, tapi tidak semua Pemda juga mematuhi” jelas Ruth.

Selain persoalan kurangnya implementasi tingkatan Perpres, peserta juga menyoroti instrumen penilaian efektivitas yang membutuhkan indikator.

“Sebetulnya yang selama ini menjadi permasalahan adalah alat untuk mengukur outcome dari hasil HAM. Hal ini adalah ruang kosong yang belum tersentuh, saya usul kepada Balitbang Hukum tetapi sumber daya tidak memungkinkan. Sehingga, selama ini kami (Bappenas-red) menilai dalam capaian administratif dengan harapan memiliki outcome kepada masyarakat” jelas Totok dari Bappenas.

Bagus Suteja, perwakilan dari Kemkopolhukam menyatakan laporan yang biasanya dibawakan dalam rapat koordinasi sifatnya kuantitaif sehingga sudah mengarah ke outcome-nya. “Dari rapat koordinasi yang biasa dilaksanakan Polhukam, laporan yang disampaikan sifatnya kuantitatif, ke depannya seharusnya mengarah pada outcome sehingga kualitas yang dilakukan tiap kementerian lembaga harus bisa teruji.” Jelas Bagus.

Hafiz dari HRWG menyatakan bahwa kajian menilai impelementasi Ranham sangat penting untuk mengisi kekosongan evaluasi. “Sekber dan IPJ pernah mengeluarkan laporan capaian prioritas aksi HAM 2017. Dalam laporan tersebut mengidentifikasi bagaimana Sekber dan Ranham bekerja. Sehingga menangkap kendala dan tantangan yang muncul dari proses mulai dari penentuan akses, resistensi, dsb” jelas Hafiz.

Penelitian ini akan melihat implementasi Ranham di tingkat yakni di Jakarta sebagai tingkat nasional dan lima daerah lain untuk menggambarkan pelaksanakaan Ranham di daerah. Tiap wilayah akan meneliti dua tingkat yakni provinsi dan Kota. Pemilihan wilayah berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sudah tinggi.

 

share on:

Leave a Response