Membangun Sinergi Masyarakat Sipil dan Komnas HAM

komnas-ham-minta-jokowi-hentikan-proses-hukum-terhadap-ulama-xj7

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) yang tergabung ke dalam Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) melakukan audiensi dengan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Jumat, 23 Maret 2018 di Jakarta. Beka Ulung Hapsara dan Amiruddin Al Rahab, komisioner Komnas HAM periode 2017-2020, menerima kehadiran KKPK yang juga terdiri beberapa organisasi masyarakat sipil selain Elsam, yaitu KontraS, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), dan IMPARSIAL. Pertemuan antara KKPK dengan Komnas HAM ini merupakan yang pertama sejak komisioner yang baru dilantik pada akhir 2017 lalu.

Miftah Fadhli, peneliti dari Elsam, menyampaikan dalam pembukaannya bahwa pendekatan Hak Ekosob merupakan strategi alternatif yang telah lama didiskusikan oleh masyarakat sipil yang tergabung di dalam KKPK dalam mengatasi situasi buntu penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Pendekatan Hak Ekosob merupakan strategi penyelesaian yang melengkapi upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dari perspektif hak-hak sipil dan politik,” Ujar Fadhli.

Beka Ulung menegaskan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu selalu menjadi perhatian serius Komnas HAM. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan satu di antara empat isu prioritas Komnas HAM periode 2017-2020. Tiga isu lainnya yaitu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme dengan kekerasan, penyelesaian konflik-konflik agraria, dan reformasi kelembagaan Komnas HAM.

Sementara itu, Amiruddin Al Rahab mengatakan bahwa Komnas HAM bersama-sama dengan KKPK perlu memaknai kembali apa yang dimaksud dengan kata ‘selesai’ agar proses penyelesaian dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kehendak para korban. Selain itu, Amir mengakui bahwa evaluasi kelembagaan perlu dilakukan agar kerja-kerja penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi mandat Komnas HAM dapat dilakukan secara maksimal.

“Komnas HAM perlu mengubah struktur kerja agar gagasan Komnas HAM tidak secara serampangan diterima oleh publik,” tekan Amir.

Ketika ditanya bagaimana kelanjutan mengenai hasil investigasi kasus-kasus pelangggaran HAM berat yang pernah dilakukan, Beka Ulung menjawab bahwa berbagai strategi tengah dilakukan dengan kerjasama bersama lembaga lain.

“Komnas HAM berencana membuat tim ad hoc  penyidikan gabungan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang dulu terjadi,” jawab Beka. “Tim gabungan akan terdiri dari setidaknya Jaksa Agung dan Komisi III DPR RI sehingga proses penyidikan dapat berlangsung dengan lancar tanpa terhambat keterbatasan kewenangan satu lembaga semata.”

share on:

Leave a Response