Konsep Living Law Dalam Rancangan KUHP Berpotensi Mengabaikan Asas Legalitas Pidana

Elsam-Jakarta. Implikasi konsep hukum adat atau living law dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebabkan persoalan terhadap masyarakat dan prinsip hukum adat. Apabila diterapkan sebagai norma baru dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengecualikan hukum pidana, maka berpotensi menciderai asas legalitas. Dalam rangka itulah, pada 1 Maret 2018, ELSAM dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dalam Aliansi Nasional RKUHP mengadakan diskusi ahli pada  terkait implikasi konsep hukum adat (living law) sebagai upaya mengeluarkan rekomendasi ahli.

Dengan melibatkan peserta dari kalangan akademisi, praktisi dan pemerhati hak asasi manusia, diskusi ini diharapkan membawa rekomendasi akademis terkait ketentuan living law yang dalam RKUHP yang sedang dibahas di parlemen.

“Permasalahannya adalah (RKUHP sekarang –red) meletakkan living law hanya dalam kontek subtansi aturan. Itu akan menghilangkan maknanya sebagai pedoman bertingkah laku, yang terjadi adalah seperti kita sekarang dikasih UU baru.  Sekedar mengetahui ada UU baru belum tentu langsung punya perasaan harus melaksanakan itu atau kita merasa sebagai orang yang punya itu,” ujar Lidwina Inge Nurtjahjo, akademisi dari Fakultas Hukum Indonesia (FH UI) mengawali diskusi ini.

Pembahasan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat memicu perdebatan sehingga Panitia Kerja (Panja) RKUHP menunda pembahasannya. Dalam prosesnya, terdapat ide untuk menuangkannya di dalam Peraturan Daerah (Perda) untuk memberikan kepastian hukum. Konsep tersebut menurut HUMA (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis) akan menyulitkan masyarakat hukum adat.

“Saya bicara agak teknis, Huma sedang mengadvokasi hutan adat, Kementrian Lingkungan hidup hanya mengakui hutan adat ketika masyarakat hukum adatnya ada dan diakui dengan Perda. Bisa dibayangkan kerepotannya 500 masyarakat hukum adat kasepuhan membuat Perda. Misalkan Perda Kabupaten Lebak nomor 1-500 hanya mengatur masyarakat hukum adat kasepuhan a,b,c hingga 500,” ujar Erwin seorang peneliti Masyarakat Adat dari HuMa.

Selain dua hal tersebut, diskusi ini menyimpulkan adanya persoalan inkonsistensi yang menciptakan ketidakpastian hukum apabila pasal living law dengan pemahaman yang dimiliki pembuat regulasi diterapkan. Kebutuhan dihapusnya lembaga perdamaian dalam implementasi pasal living law juga dibahas dalam diskusi ahli yang dilaksanakan di Jakarta ini.

Rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi ini kemudian akan disampaikan kepada seluruh anggota DPR RI Panitia Kerja Rancangan KUHP, Tenaga Ahli, dan Tim Pemerintah. Andi Muttaqien selaku moderator dalam diskusi menutup dengan dua tindak lanjuti yakni living law dapat diatur dalam RUU PPAMA dan serta membahas keterlibatan Komnas HAM yang mendukung pasal ini dengan berbagai catatan-catatan yang serupa dengan hasil diskusi. []

Penulis : Sekar Banjaran Aji

 

Comments

share on:

Leave a Response