Implikasi Resolusi Uni Eropa terkait Kelapa Sawit

ELSAM – Jakarta.  Resolusi Parlemen Uni Eropa terkait kelapa sawit telah menimbulkan reaksi yang keras dari Pemerintah negara-negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, termasuk Indonesia.  ELSAM mengadakan diskusi terbatas tentang Implikasi dari Resolusi Parlemen Uni Eropa tersebut, serta respon Indonesia untuk memastikan sawit yang berkelanjutan pada Kamis, 15 Maret 2018, di Jakarta.  Diskusi tersebut dibuka oleh Bambang Iriana, sebagai wakil dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM.

Diskusi tersebut juga dihadiri oleh Siswo Pramono (BPPK Kemlu), Dedi Junaedi (Direktorat Jenderal Perkebunan), Wiko Saputra (Auriga), dan Achmad Surambo (Sawit Watch) sebagai pemantik diskusi.  Kemudian, dihadiri juga oleh Jaka Triyana (UGM) dan Iman Prihandono (UNAIR) sebagai penanggap, serta Roichatul Aswidah sebagai fasilitator.  Beberapa organisasi masyarakat sipil, perwakilan petani/pekebun sawit, dan perusahaan perkebunan juga hadir dalam diskusi tersebut.

Siswo Pramono menjelaskan tentang sejarah perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1848 oleh Belanda.  Perkebunan yang dulu dilakukan oleh negara-negara barat dibangun dengan semangat perbudakan dan pembabatan hutan.  Pengalaman buruk tersebut menjadi salah satu alasan Eropa untuk menasehati Indonesia, sebagai upaya untuk tidak mengulangi kesalahan mereka.  Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa resolusi tersebut ada hubungannya dengan persaingan antar negara demokrasi, yaitu Uni Eropa sebagai negara demokrasi kedua dan Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga di dunia.

Dalam merespon resolusi tersebut, Indonesia harus memastikan adanya penegakkan hukum, memastikan adanya penurunan angka deforestasi, dan meningkatkan konsumsi sawit dalam negeri.  Selain itu, perlu ada peningkatan penelitian untuk memastikan adanya sawit yang berkelanjutan, serta bagaimana mengembangkannya menjadi energi terbarukan.

“Produktifitas petani harus ditingkatkan, serta perkebunan rakyat.” Ujar Dedi Junaedi, perwakilan dari Dirjenbun.  Secara regulasi, Dedi menganggap sudah ada banyak peraturan tentang pembakaran lahan, deforestasi, dan perizinan.  Selain itu, perlu ada penguatan ISPO (Indonesian sustainability palm oil), salah satunya adalah dengan menjalankan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) yang telah disusun oleh FoKSBI (Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia).  Pemerintah juga sedang mengembangkan konsep zero waste dari perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu, Wiko Saputra (Auriga) menyatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah cenderung bias ke korporasi, bukan masyarakat.  Sementara itu, Pemerintah tidak memiliki data tentang petani/pekebun rakyat, serta tidak ada definisi khusus tentang pekebun rakyat.  Pekebun rakyat bisa mencakup swadaya, plasma, yang biasanya termasuk “cukong” atau non-petani yaitu pemodal.  Dari data yang dikumpulkan Auriga, banyak perusahaan yang menanam di luar wilayah yang diizinkan.  Selain itu, jika produktifitas kelapa sawit terus ditingkatkan, kemungkinan akan ada over supply di tingkat global, sehingga demand nya turun dan harga kelapa sawit juga akan turun.

Achmad Surambo (Sawit Watch) mencatat bahwa perkebunan kelapa sawit bertambah 500 hektar setiap tahunnya.  Akan tetapi, belum ada data yang solid dari Pemerintah. “Ada persoalan pokok yang mengakibatkan konflik perkebunan kelapa sawit.  Pokok persoalan tersebut adalah:  ketimpangan penguasaan lahan, tumpang tindih perizinan dan penggunaan lahan, posisi masyarakat adat yang ‘rentan’, dualism rezim tanah (antara BPN dan KLHK), serta ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik lahan yang memadai.  Hal-hal tersebut yang memicu adanya konflik perkebunan kelapa sawit.” Tegas Achmad.

Jaka Triyana (UGM) menanggapi bahwa ada dua pendekatan yang berbeda antara Indonesia dan Uni Eropa.  Indonesia menggunakan pendekatan anthropocentric, sementara Uni Eropa menggunakan pendekatan holistic dalam melihat permasalahan yang ada.  Ia juga menilai adanya segregasi antar pemangku kepentingan yakni pemerintah, masyarakat, dan konsumen.  Kemudian, terdapat kekosongan hukum dalam permasalahan terkait perkebunan, khususnya kelapa sawit.  Menurutnya, ada tiga pertanyaan kunci yang harus dijawab dalam rangka menghadapi Resolusi Uni Eropa, yaitu: 1)  Apakah sawit merepresentasikan kepentingan nasional atau tidak? 2) Apakah sawit meningkatkan ketahanan nasional atau tidak?  3) Apakah sawit bisa menjadi penentuan posisi Indonesia di tingkat global?.  Penting untuk menjawab pertanyaan tersebut untuk meningkatkan public awareness tentang permasalahan serta untuk merespon permasalahan yang ada.

Sejalan dengan itu, Iman Prihandono akademisi dari UNAIR menanggap bahwa Uni Eropa sering menggunakan instrumen hukum untuk memastikan perusahaan menghormati hak asasi manusia.  Resolusi Parlemen Uni Eropa terkait kelapa sawit tergolong sebagai “directive” dan lebih rendah dibandingkan dengan “regulation (peraturan)”, oleh sebab itu, sebenarnya jalannya masih panjang.  “Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs) bisa menjadi platform bersama untuk berdialog dengan negara-negara Uni Eropa karena perusahaan-perusahaan di Uni Eropa dianjurkan untuk menerapkan UNGPs.  Akan tetapi, proses penerapan UNGPs di Indonesia masih lamban, sehingga perlu adanya upaya untuk mempercepat penerapannya (UNGPs di Indonesia –red) ” tambah Iman

Beberapa peserta diskusi juga menyatakan bahwa diplomasi kelapa sawit yang sekarang dilakukan secara tidak jujur, tidak ada konsolidasi antar pemerintah, pemerintah tidak memiliki data dan tidak transparan (terutama terkait perizinan), serta masih terdapat permasalahan mengenai batas desa. Permasalahan yang muncul akibat perkebunan kelapa sawit adalah kepentingan Indonesia sendiri, bukan kepentingan negara lain.  Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memperbaiki dan memastikan adanya kelapa sawit yang berkelanjutan. []

Penulis : Kania Mezariani

Comments

share on:

Leave a Response