Identifikasi Hambatan dan Peluang Masyarakat Sipil Atas Mekanisme Pengaduan RSPO

unknown-3

ELSAM – Jakarta.  Dalam rangka melihat perkembangan kasus-kasus terkait perkebunan kelapa sawit, ELSAM mengadakan workshop untuk bertukar pengalaman dalam pendampingan kasus yang dilaporkan masyarakat sipil melalui mekanisme komplain RSPO. Workshop yang dilaksanakan pada 22 Maret 2018 di Jakarta ini dihadiri beberapa organisasi masyarakat sipil, diantaranya Linkar Borneo, Progress, JAMM, Yayasan Pusaka, AGRA, dan OPPUK.

Sebelum mendiskusikan permasalahan dalam menggunakan mekanisme komplain RSPO yang difasilitasi oleh Carlo Lumban Raja (Sawit Watch), Kania Mezariani (ELSAM) menyampaikan beberapa informasi terbaru terkait mekanisme prosedur komplain & banding RSPO, yang disahkan pada Juni 2017.

Prosedur komplain dan banding RSPO yang baru sudah memiliki kemajuan seperti adanya jangka waktu penanganan kasus, penguatan peran dari Panel Pengaduan (Complaints Panel), adanya prosedur banding, diagnosis awal, perlindungan terhadap whistleblowers dan pembela HAM.  Akan tetapi, prosesnya yang kompleks memakan waktu yang panjang, setidaknya hampir satu tahun.  Sistemnya sendiri memakan waktu yang panjang jika dilakukan sesuai dengan prosedur dan semua berjalan dengan baik, apalagi jika terdapat ketidaksepahaman.

 Catatan Masyarakat Sipil

Beberapa catatan penting bagi masyarakat sipil dalam menempuh mekanisme di RSPO diantaranya adalah memastikan adanya data Desa yang akurat. Data-data desa “kurang akurat” karena tidak mempunyai bukti yang lengkap. Padahal persoalan data menjadi merupakan alasan yang paling sering digunakan untuk menolak penanganan kasus. Selain itu, masyarakat sipil juga perlu memantau proses pelaporan complain tersebut. Misalnya menggunakan sistem RSPO yang diakses melalui situsnya untuk mengetahui status pelaporan. Hal ini jarang dilakukan oleh masyarakat sipil yang mendampingi korban karena posisi mereka yang biasanya ada di lapangan.

Sementara, terhadap mekanisme RSPO, beberapa peserta berpendapat bahwa mekanisme RSPO seharusya bisa lebih cepat dalam prosesnya. Hal lain yang juga penting menurut peserta, diantaranya: RSPO agar memprioritaskan pengecekan lapangan; RSPO agar lebih responsif dan lebih terbuka dalam komunikasi. Komunikasi dan respon yang tanggap akan memudahkan proses penyelesaian dan takkan membuat penanganan berlarut-larut.

 Perlu Akses Lebih Mudah Bagi Masyarakat

Tantangan lain yang dihadapi oleh masyarakat sipil adalah ancaman kriminalisasi.  Tidak sedikit masyarakat pendamping, maupun yang melakukan protes, ditahan oleh pihak keamanan perusahaan dan aparat kepolisian.  Terkadang, proses penahanan juga menggunakan kekerasan. Fakta ini dimasukkan ke dalam prosedur pelaporan dan banding baru yakni perlindungan bagi pembela hak asasi manusia dan whistleblowers. Meskipun, masih ada tantangan dalam mengimplementasinya.

Sebenarnya, mekanisme RSPO sudah cukup unggul dengan menyediakan prosedur complain dan banding sebagai bentuk pemulihan. Akan tetapi, diperlukan akses yang mudah untuk masyarakat. Hal ini sejalan dengan pilar ketiga dari UNGPs (Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM) yang menjelaskan bahwa perusahaan dianjurkan untuk memastikan adanya akses terhadap pemulihan bagi korban. Termasuk persoalan jangka waktu penyelesaian kasus yang tidak berlarut. []

Penulis : Kania Mezariani

share on:

Leave a Response