Diskusi Koalisi Buruh Sawit : UU Ketenagakerjaan Belum Melindungi Buruh Sawit

unknown-1

ELSAM-Jakarta. Kondisi perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menjadi sorotan dunia. Bukan hanya angka produksinya yang tinggi, melanikan juga banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Salah satunya adalah pelanggaran hak buruh anak serta kondisi kesejahteraan pekerja sawit secara umum. Dalam rangka itulah, Koalisi Buruh Sawit yang berisikan serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil mengadakan diskusi pada hari Rabu, 7 Maret 2018 di Jakarta. Diskusi ini mengundang para pemangku kepentingan seperti perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Acara yang dimoderatori oleh Siti Rahma Mary Herwati dari Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini, menghadirkan pembicara salah satunya Krisman P. Butar-Butar, yang merupakan Kasi Fasilitasi Perjanjian Kerja Direktorat Persyaratan Kerja, Kementrian Ketenagakerjaan. Krisman menyatakan bahwa memang banyak hal yang harus diperbaiki demi meningkatkan perlindungan buruh, antara lain dengan peningkatan kualitas syarat-syarat kerja serta K3 dan koordinasi dan komunikasi seluruh perusahaan perkebunan sawit dengan membentuk forum pemangku kepentingan.

“Mendorong adanya regulasi perlindungan buruh perkebunan sawit adalah suatu cita-cita yang mulia menurut hemat kami” ujar Rapolo Hutabarat, pembicara yang mewakili Kompartemen Tenaga Kerja GAPKI Pusat. Sejalan dengan apa yang disampaikan Krisman dari sisi Pemerintah, Rapolo menilai perlu pembenahan bersama yang melibatkan banyak pihak sehingga tidak dapat dikerjakan sendiri-sendiri. “Diantara Pemerintah, industri dan masyarakat, dan tentunya juga mungkin para pembuat kebijakan itu, juga perlu kita ajak bersama.” Tambah Rapolo

Terakhir pembicara perwakilan dari buruh yakni Herwin Nasution, Ketua Umum SERBUNDO menyatakan bahwa UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai regulasi belum cukup melindungi buruh sawit di Indonesia. Kita bisa melihat pernyataan dari Menteri Tenaga Kerja tahun 2015 bahwa penting adanya sebuah peraturan ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit.

Berangkat dari kondisi perkebunan sawit itu, Koalisi Buruh Sawit telah membuat lembar fakta untuk perlindungan buruh kelapa sawit di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan perbaikan kondisi ke arah yang lebih baik, maka sangat penting keterlibatan koalisi ini untuk mendorong lahirnya sebuah regulasi buruh di perkebunan kelapa sawit.

Kesimpulan dari Lembar Fakta tersebut ialah lemahnya penegakan hukum dan ketiadaan peraturan khusus pekerja/buruh di perkebunan kelapa sawit. Besar berharap supaya ada peraturan khusus menyangkut buruh di perkebunan kelapa sawit. []

Penulis : Sekar Banjaran Aji

share on:

Leave a Response