ANJ Agri Siais Menyatakan Tak Ada Lagi Persoalan Plasma di Binasari

ELSAM-Medan. Senin, 22 Januari 2018, masyarakat Binasari bertemu dengan manajemen PT. Austindo Nusantara Jaya (ANJ) Agri Siais di kantor regional ANJ, Medan. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang diadakan di sela-sela pelaksanaan RSPO Roundtable Meeting di Nusa Dua, Bali, pada November 2017. Dalam pertemuan di Bali warga Binasari mengadukan kasus plasma yang menurut mereka belum tuntas penyelesaiannya.

Pertemuan ini dihadiri Baktar Nasution dan beberapa warga Binasari yang dirugikan pihak perusahaan. Kedatangan warga Lorong Binasari, Desa Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, didampingi Hendra Hasiboean dari Jaringan Advokasi Masyarakat Marjinal (JAMM) dan Andi Muttaqien dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), sementara tim perusahaan dipimpin oleh Tri Hidayat selaku Head of Government & Stakeholder Relations.

Dalam pertemuan terdapat pandangan berbeda antara kedua belah pihak. Harapan masyarakat, pertemuan itu bisa memberikan gambaran untuk penyelesaian bersama. Sementara, bagi perusahaan, pertemuan ini merupakan ruang untuk menyajikan fakta dan mencocokkan data yang dimiliki pihak warga Binasari maupun perusahaan.

Dalam pertemuan di Medan, perusahaan menjawab klaim yang disampaikan Baktar Nasution di pertemuan sebelumnya di Bali. Perusahaan membenarkan bahwa pada 2006 PT Ondop Perkasa Makmur (OPM), Bupati dan DPRD Tapanuli Selatan telah menandatangani (Memorandum of Understading/MoU) penyelesaian konflik Binasari. MoU menyepakati pemberian bagi hasil plasma kelapa sawit setara 2 ha/KK, namun pada saat akan direalisasikan, warga Binasari menolak dan justru meminta 3 ha/KK. Perusahaan yang pada saat itu masih bernama PT OPM (Pada Desember tahun 2004 ANJ mengakuisisi perusahaan tersebut) menolak, karena masyarakat mengingkari kesepakatan yang dibuat dalam MoU. Bupati Tapanuli Selatan juga menolak, karena permintaan itu di luar kesepakatan.

Pada 29 Agustus 2008 wakil warga Binasari membuat pernyataan untuk kembali ke MoU tahun 2006. Hal ini disebabkan permintaan warga untuk memperoleh alokasi plasma seluas masing-masing 3 ha/KK tidak memperoleh dukungan dari pihak manapun. Akhirnya warga Binasari meminta kepada perusahaan untuk kembali ke MoU semula yang disepakati pada tahun 2006, yang salah satu isinya menyebutkan pembagian hasil plasma kelapa sawit setara 2 ha/KK.

Namun, MoU tahun 2006 pada saat itu tidak dapat segera direalisasikan, karena hal-hal sebagai berikut:

  1. Untuk menindaklanjuti MoU, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengalokasikan lahan-lahan yang berdekatan dengan Lorong Binasari untuk dijadikan sebagai areal kemitraan dan/atau plasma. Ketika perusahaan melakukan survei, perusahaan menemukan bahwa lahan-lahan tersebut sudah diperjualbelikan kepada warga yang berdomisili di luar Binasari.
  2. Pada tahun 2008 perwakilan warga Binasari mengajukan gugatan atas pembatalan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT OPM ke PTUN. Proses tindak lanjut realisasi MoU tahun 2006 tertunda karena ada proses hukum yang sedang berjalan. Selama proses berlangsung, masyarakat terus menuntut ke perusahaan dan pemerintah.
  3. Putusan Mahkamah Agung diterima pada Desember 2010. Isinya menyatakan bahwa HGU PT OPM sah.

Menurut Baktar Nasution, ada warga Binasari yang belum memperoleh plasma sama sekali. Padahal menurut MoU jumlah penerima plasma adalah 205 orang, sementara PT OPM merealisasikan untuk 81 orang saja. Namun pihak perusahaan membatah bahwa bahwa MoU tahun 2006 tidak menyebutkan adanya jumlah KK. Dengan demikian acuan 205 KK tersebut bukanlah suatu keharusan untuk dijalankan.

“Apakah memungkinkan bagi perusahaan untuk meninjau kembali sehingga tidak ada masalah lagi ke depan? Misalkan, Syafri Daulay sudah menetap sejak 2006, tapi tidak ada penyelesaian. Begitu juga Haji Muhammad Nur, sampai sekarang tidak mendapatkan plasma. Padahal Haji Nur kerap kali bertemu dengan pihak perusahaan di lapangan.” Tanya Baktar kepada pihak perusahaan.

Melalui Tri Hidayat, pihak perusahaan menyatakan bahwa ada persoalan administratif terkait hal ini. Hal ini disebabkanSyafri Daulay tidak berada di tempat pada saat verifikasi. Sedangkan Muhammad Nur tidak terdaftar dalam pendaataan sebagai penduduk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sementara itu Hendra Hasibuan dari JAMM menginginkan adanya klarifikasi batas konsesi sehingga tidak ada lagi informasi masyarakat masuk lahan ANJ.  “Jangan sampai ada info bahwa masyarakat masuk lahan ANJ. Ini perlu diperjelas di lapangan. Soal data KK dari 2008, ini mungkin bisa menjadi bahan untuk resolusi konflik.”  Jelas Hendra.

Tri Hidayat menekankan bahwa, “Informasi mengenai batas konsesi perusahaan dengan Lorong Binasari dapat diperiksa di BPN yang telah melakukan proses pengukuran. Perusahaan telah berupaya melakukan penyelesaian yang terbaik.”

Menutup pertemuan, Andi Muttaqien dari ELSAM menyampaikan terima kasih atas pertemuan dan klarifikasi yang disampaikan perusahaan. Andi menyatakan bahwa ELSAM akan mendiskusikan kasus ini lebih lanjut dan memperhatikan keluhan masyarakat. “Kami bersama masyarakat akan menindaklanjuti berdasarkan hasil dua pertemuan ini dan dokumen-dokumen yang tersedia dan telah diberikan kepada kami.”

(berita ini merupakan kelanjutan informasi dari komunikasi yang dilakukan ELSAM bersama masyarakat Binasari, Tapsel dengan PT. ANJ Agri Siais)

Comments

share on:

Leave a Response