Situasi HAM tahun 2017 di Indonesia : Ruang Kebebasan Dipersempit, Peran Negara Semakin Pudar

ELSAM- Jakarta.  Memasuki tahun ke-20 demokrasi, Indonesia gagal melakukan konsolidasi demokrasi dan justru berjalan mundur dalam hal pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Pada hari Kamis, 25 Januari 2017, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mempublikasikan Laporan Hak Asasi Manusia Tahun 2017 yang berkesimpulan bahwa potensi ancaman terhadap kebebasan sipil semakin besar, diperburuk dengan memudarnya peran negara dalam perlindungan HAM

Langkah mundur tersebut senada dengan temuan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sejak tahun 2014. Dari angka 73,04 pada tahun 2015, turun menjadi 72,82 di tahun 2016, dan turun kembali di tahun 2017 menjadi 70,09. Menurut BPS, penurunan kualitas demokrasi terjadi akibat menurunnya kualitas jaminan kebebasan sipil, hak politik dan rendahnya angka kualitas lembaga demokrasi.

“Definisi tema ‘negara hadir’ yang diangkat pemerintah Presiden Joko Widodo harus kokoh dan ketat. Tidak boleh ambigu dan ada trade-off atau pengorbanan antara HAM dan kepentingan lain” ujar Rocihatul Aswidah, selaku peneliti senior ELSAM yang juga pernah menjadi komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

ELSAM menilai lahirnya regulasi dan kebijakan yang represif seirama dengan praktik pelanggaran HAM di tiap isu parsial berkontribusi besar dalam pelemahan penegakan HAM di Indonesia.

Rezim Lahirnya Kebijakan Represif dan Mengingkari Perlindungan HAM

Dalam hal penyelesaian pelanggaran kasus HAM masa lalu, menurut Wahyu Wagiman, Direktur Eksekutif ELSAM belum ada progress signifikan bahkan tidak ada usaha yang berhasil dari pemerintahan Jokowi. “3 Tahun pemerintahan Jokowi belum ada progres berarti dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Komitmen politik Jokowi-JK tidak kunjung direalisasikan.

Situasi kebebasan sipil juga diperparah dengan kelahiran regulasi yang cacat tujuan perlindungan HAM, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 sebagai jalan tidak demokratis untuk melakukan pembubaran ormas yang juga melupakan prinsip negara hukum. Serta perluasan kewenangan yang mengancam kebebasan sipil dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terosisme.

Ketidaktegasan pemerintahan Joko Widodo juga nampak dalam sejumlah perubahan regulasi Perkelapasawitan yang dimasukkan kembali dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. Ambiguitas sikap pemerintah terlihat dari besarnya ruang korporasi dalam pola industri tata perkelapa sawitan di Indonesia menyebabkan semakin tingginya kasus konflik pelanggaran HAM yang melibatkan korporasi.

Masih dalam tatanan kebijakan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sudah berangsung lebih dari 50 tahun ternyata belum berhasil menghilangkap sifat kolonialismenya. Bahkan menurut Erasmus Napitupulu, direktur pelaksana Institute Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan bahwa rancangan RKUHP merupakan instrumentasi ketakutan negara terhadap yang berbeda dan kelompok liyan. Dalam laporan ELSAM, hal tersebut nampak dari, yaitu : 1) rumusan pasal makar yang berpotensi mengancam kebebasan sipil dan ekspresi yang memilih ideologi politik berbeda; 2) Perluasan tindak pidana asusila yang melanggar HAM karena mengancam manusia khususnya perempuan sebagai subyek otonom dan intervensi terhadap ranah privasi; 3) Kelompok anak yang berpotensi berhadapan dengan proses hukum formal yang mengingkari sistem peradilan pidana anak; 4) penambahan frasa agama dalam konteks penghinaan yang berpotensi mengkriminalisasi kelompok minoritas agama; dan 5) kriminalisasi terhadap kelompok minoritas seksual.

Meningkatnya Ancaman Kebebasan Sipil

Sepanjang tahun 2017, ELSAM mencatat sejumlah kasus pelanggaran HAM yang menjadi fokus isu. Mulai dari pelanggaran HAM dalam bentuk tradisional seperti kasus penyiksaan dan hukuman mati yang masih bergulir dengan tren yang semakin meningkat. Di tahun 2017, ditemukan 54 putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati di seluruh tingkat yudikatif. Sedangkan dalam hal penyiksaan, tercatat 27 peristiwa penyiksaan yang mengakibatkan 43 orang menjadi korban. Adapun pelaku penyiksaan dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama polisi, militer, dan sipir penjara.

Dalam hal konflik di areal perkebunan kelapa sawit, ditemukan 111 peristiwa dengan 115 kasus terkait konflik. Sedangkan, kriminalisasi yang menggunakan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) tercatat 37 kasus yang diputus tahun 2017.

Pembangunan infrastruktur dari hutang luar negeri yang gencar dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-JK sebenarnya juga berpotensi besar dalam pelanggaran HAM di Indonesia. Misalnya proyek yang difasilitasi oleh RIDF sangat mengancam daya dukung dan daya tamping lingkungan karena AMDAL menjadi hal yang tidak lagi penting.

Pelanggaran kebebasan ekspresi di Indonesia masih nyata meski telah menyandang sebagai negara hukum dan demokrasi. ELSAM mencatat setidaknya terdapat 12 pelanggaran penikmatan kebebasan ekspresi dalam ranah luring. Mulai dari pembubaran diskusi, pembubaran pagelaran seni, pembubaran aktivitas keagamaan, pembubaran aksi damai.

Sedangkan dalam ranah maya, potensi pelanggaran semakin nyata dengan lahirnya regulasi yang represif. Berdasarkan pasal karet pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ekspresi masyarakat yang sipil dapat dikriminalisasi. ELSAM mencatat setidaknya terdapat 87 kasus pelaporan dengan menggunakan UU ITE yang terindikasi melanggar kebebasan ekspresi.

Selain itu, praktik pemblokiran dan penapisan konten internet juga salah satu potensi terhadap minimnya penikmatan hak ekspresi dan hak atas informasi di Indonesia. Kekosongan hukum mekanisme pemblokiran konten internet yang sesuai dengan prinsip pembatasan hak, menjadi salah satu faktor potensi ancaman semakin meningkat. Di tahun 2017, ELSAM mencatat adanya penutupan 43 situs yang melanggar penikmatan hak ekspresi. Situs tersebut sebenarnya menjadi media berisikan konten yang merupakan ekspresi yang sah seperti forum diskusi, media sharing, aplikasi kencan, dan media online. Bahkan dari angka tersebut terdapat pula situs yang berisikan isu kesehatan publik, kesehatan reproduksi, isu hak asasi manusia dan feminism, serta kritisime politik.

Penulis : Lintang

Comments

share on:

Leave a Response