Putusan Bersalah Kasus Budi Pego Merupakan Bentuk Proses Hukum yang Mengintimidasi Partisipasi Publik

7a7801f2-bdec-4da5-845d-072aad151872_1

ELSAM-Banyuwangi. Pada hari Selasa 23 Januari 2018, Majelis hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur, memutuskan aktivis lingkungan Heri bersalah dan terbukti menyebarkan ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme. Pria yang akrab disapa Budi Pego harus menjalani hukuman 10 bulan penjara dikurangi masa tahanan, atas tindakannya sebagai koordinator aksi penolakan tambang emas pada 4 April 2017, muncul spanduk berlogo palu arit. Putusan ini merupakan bentuk Tindakan Hukum yang berimplikasi pada intimidasi partisipasi publik atau Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP).

Sebelumnya pada tanggal 18 Januari 2018, ELSAM mengajukan Komentar Tertulis (Amicus Curaei) kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan pandangan dan dukungan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa perkara tuduhan penyebaran ajaran atau paham Komunisme atau Marxisme-Leninisme dalam sebagaimana Perkara Nomor: 559/Pid.B/2017/PN.Byw/ ELSAM menilai penangkapan serta penahanan Budi Pego merupakan pelanggaran kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat adalah hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin Undang-undang; serta bentuk kriminalisasi pembela lingkungan merupakan bentuk SLAPP dengan memperingatkan bahwa unsur dalam tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sangat rigid dan limitatif.

Putusan hakim tersebut tentu saja menjadi catatan buruk peradilan Indonesia. Majelis Hakim menilai bentuk unjuk rasa yang dilakukan terdakwa merupakan hal yang memberatkan karena menimbulkan keresahan masyarakat. Padahal unjuk rasa itu merupakan upaya penyampaian pendapat yang masuk dalam partisipasi publik dalam pembangunan.

Pertimbangan hakim terkait munculnya logo palu-arit sebagai usaha penyebaran benih komunisme dan melanggar Pancasila jelas tidak kontekstua. Unjuk rasa yang dikoordinir Budi Pego murni suara warga akan penolakan tambang emas yang mengancam kelestarian lingkungan mereka.

Lantas pertimbangan hakim bahwa logo palu-arit dinilai menjadi bukti munculnya benih-benih komunisme yang bertentangan dengan Pancasila jelas tidak kontekstual karena unjuk rasa warga murni berisi penolakan terhadap tambang emas yang mengancam kelestarian lingkungan mereka. []

Penulis: Sekar Banjaran Aji

share on:

Leave a Response