Presiden Joko Widodo Harus Ketatkan Pengawasan Terhadap Pelaksana Proyek Infrastruktur

Siaran Pers ELSAM

 Presiden Joko Widodo Harus Ketatkan Pengawasan Terhadap Pelaksana Proyek Infrastruktur

Proyek pembangunan infrastruktur yang gencar dilaksanakan oleh Presiden Jokowi mulai menimbulkan korban dari para pekerja proyek tersebut. Kecelakaan kerja tersebut terjadi ditengah  Pemerintah Joko Widodo  mengebut pembangunan seluruh proyek infrastruktur yang berjumlah 245  proyek  dan dua program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga 2019.  Paling tidak terdapat 3 (tiga) kecelakaan kerja yang terjadi dalam proyek infrastruktur yang terjadi pada Januari-awal Februari 2018.

Minggu 4 Februari 2018, alat berat dan tiang penyangga (crane) proyek jalur kereta double double track (DDT) di Matraman, Jakarta Timur ambruk. Kecelakaan ini terjadi pada proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh P.T. Hutama Karya (HK) sebagai perusahaan pelaksana proyek. Peristiwa ini mengakibatkan 4 pekerjanya   tewas. Sebelumnya, pada 22 Januari 2018, girder light rapid transit (LRT) lintas Velodrome-Kelapa Gading ambruk. 5 (lima) orang korban luka-luka akibat peristiwa tersebut. Kontraktor pelaksana proyek tersebut P.T. adalah Waskita Karya.

Pada 2 Januari 2018 deretan girder atau balok beton di Proyek Jalan di Antasari, Jakarta Selatan, yang merupakan bagian dari proyek jalan tol Depok-Antasari patah akibat tersenggol eskavator. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh P.T. Girder Indonesia. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun akibat kecelakaan ini terdapat  6 buah balok girder dan 1 unit dump truck milik perusahaan rusak.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Khrisna Syarif, mengatakan angka kasus kecelakaan kerja di bidang jasa konstruksi di DKI Jakarta meningkat selama 10% sepanjang 2016-2017.[1] Sementara itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat paling tidak terdapat 12 (dua belas) kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek infrastruktur selama  7 bulan terakhir, yakni dari bulan Agustus 2017 sampai Februari 2018.

Situasi ini menunjukkan belum maksimalnya kepatuhan  korporasi terhadap standar hak asasi manusia, khususnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi para pekerja. Hasil penelitian Dosen Program Studi Teknik Sipil dari Universitas Hasanuddin Makassar, mengkonfirmasi bahwa sistem manajemen  K3 masih dianggap bukan dari proses penyelenggaraan proyek konstruksi. Hasil penelitiannya menemukan hanya 30%  dari total 380 proyek infrastruktur yang menerapkan standar K3 dengan baik. Sementara sisanya, 70% bisa dibilang hampir tidak ada program K3.

Selain berdampak pada konflik agraria dan kerusakan ekologis, proyek infrastruktur berdampak juga telah secara langsung mengakibatkan hal negatif bagi para pekerja proyek infrastruktur, dalam hal ini kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban luka maupun meninggal. Padahal standar hak asasi manusia telah melindungi  setiap orang yang hak asasi manusia terdampak proyek infrastruktur, baik pekerja maupun komunitas yang terdampak.

Kecelakaan kerja ini terjadi karena korporasi yang menjadi kontraktor proyek-proyek tersebut mengabaikan penerapan sistem manajemen K3. Selain berdampak pada para pekerja yang menjadi korban, pengabaian penerapan sistem manajemen K3 tersebut  berdampak pada keluarga korban karena akses untuk mendapatkan pendapatan (penghasilan) yang layak hilang, termasuk kesempatan anak-anak mereka untuk memperolah hak atas  pendidikan.

Oleh karenanya Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) meminta agar :

  1. Presiden Joko Widodo melalui Kementerian PUPR dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada BUMN maupun perusahaan swasta pelaksana proyek sebagaimana ditetapkan dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang menetapkan “negara  harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan bisnis yang dimiliki atau dikontrol oleh Negara, atau yang menerima dukungan substansial dan layanan jasa dari badan-badan Negara seperti badan kredit ekspor dan badan penjaminan atau asuransi investasi resmi, termasuk, ketika pantas, dengan mensyaratkan uji tuntas hak asasi manusia”.
  2. Setiap perusahaan dan atau kontraktor pelaksana proyek infrastruktur melakukan dilakukan uji tuntas hak asasi manusia. Uji tuntas hak asasi manusia ini dilakukan untuk menilai semua potensi risiko pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penerapan sistem manajeman K3 dan penanaman sistem manajemen K3 sebagai budaya perusahaan pelaksana proyek infrastruktur.
  3. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementrian PUPR dan atau Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan terhadap rangkaian peristiwa kecelakaan kerja akibat pengabaian penerapan K3.
  4. Presiden Joko Widodo harus memberikan kemudahan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan, termasuk hak-hak ketenagakerjaan yang telah dijamin dalam undang-undang, termasuk memastikan perusahaan pelaksana proyek untuk memberikan pemulihan kepada korban dan keluarga korban.

Jakarta, 6 Februari 2018

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman

Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi ELSAM), telepon 0812 1996 984 atau Adzkar Ahsinin (Peneliti Senior),  telepon 0856 9410 3959

[1] https://ekbis.sindonews.com/read/1279618/34/angka-kasus-kecelakaan-kerja-bidang-jasa-konstruksi-meningkat-10-1517834549 6 Februari 2018

Comments

share on:

Leave a Response