Penolakan MK atas Pengujian Pasal Makar: Melanggengkan Pasal Makar Sebagai Alat Represi Negara

ELSAM-Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima pengujian pasal-pasal makar di Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) yang diajukan pemohon dari Papua. Melalui putusan MK yang dibacakan pada hari Rabu, 31 Januari 2018, MK menilai bahwa ketentuan pidana dalam pasal makar bukan tindakan pengekangan demokrasi.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 KUHP tidak dapat diterima karena sudah dipertimbangkan dan diputus perkara yang diajukan oleh Institute Criminal Justice Reform (ICJR) (denga nomor perkara No. 7/PUU-XV/2017). Termasuk Pasal 108 dan Pasal 110 KUHP yang ditolak oleh MK.

“Isi Putusan MK ini sungguh minim akan argumentasi hukum, kedalaman argumentasi dalam membantah alasan-alasan yang diajukan Para Pemohon tidak nampak dari Putusan ini. MK seperti memaksakan agar Pasal atau delik Makar dalam KUHP tetap ada.” Jelas Andi Muttaqien, Deputi Direktorat Advokasi ELSAM yang juga menjadi salah satu kuasa hukum pemohon.

MK menilai ketentuan pidana menjalankan fungsi hukum untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, serta melindungi kepentingan hukum, yakni mencakup kepentingan individu, masyarakat dan negara. Termasuk dalam pasal 108 tentang pemberontakan dan Pasal Permufakatan Jahat yang dianggap masih membutuhkan pidana. Sedangkan mengenai batasan mengenai kecenderungan kriminalisasi bagi kegiatan masyarakat pro demokrasi dengan pasal-pasal ini tidak dijelaskan. Apabila selama pertemuan tidak ditujukan untuk melakukan makar atau memberontak terhadap pemerintahan yang sah menurut konstitusi, maka MK menjamin adanya perlindungan hak tersebut.

Sedangkan mengenai kekhawatiran para Pemohon akan adanya penyalahgunaan penerapan pasal-pasal a quo dalam kasus konkret, MK menilai hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan hakim yang mengadili perkara in concreto. MK juga menambahkan agar penegak hukum harus berhati-hati dalam penerapan pasal-pasal yang berkenaan dengan kejahatan terhadap negara. Supaya keberadaan hukum tersebut tidak menjadi alat pembungkam ekspresi dan pendapat.

“Dalam hal kewenangan hakim ini, penafsir konstitusi MK harusnya bisa memberikan batasan batasan yang jelas agar delik makar tidak digunakan sewenang-wenang oleh penguasa” tanggap Andi.

Seorang Kuasa Hukum, Iwan Kurniawan Niode juga menyatakan kekecewaannya atas putusan MK.

“Sebagai Pihak Pemohon, kami menilai Putusan MK ini akan menyuburkan pengekangan kebebasan ekspresi sebagaimana fakta yang selama ini terjadi. Ekspresi politik sebagai jalan mengkritisi perilaku Negara yang tidak serius dalam melayani hak-hak warga Negaranya kerap dihadapi dengan represi. Demikian halnya yang terjadi di Papua”.ujarnya setelah mendapat kabar putusan.

Pasal Makar Menjadi Alat Represi

Represi dengan menggunakan Pasal Makar tidak hanya dialami banyak warga Papua. Dalam kasus lain misalnya terjadi pada Ex Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Cap sebagai pemberontak, separatis sampai pada pelaku makar menjadi hal lumrah didengar dan diarahkan pada siapa pun yang “kritis” atau dianggap melakukan “perlawanan” terhadap Negara. Bahkan di Maluku setidaknya lebih 600 aktivis yang ekspresikan keyakinan politiknya secara damai menjadi korban Pasal-pasal Makar.

Dalam hal ini, kuasa hukum menilai bahwa MK telah mengesampingkan pengalaman faktual saksi-saksi korban pasal makar maupun pandangan Ahli di persidangan, yang menyatakan bahwa dalam Pasal-pasal tentang Makar tersebut benar terdapat kesalahan norma yang bertentangan dengan UUD 1945, khususnya tentang Kepastian Hukum.  Terutama perihal definisi makar yang berlainan dengan arti sebenarnya yakni Aanslag (serangan). Dampaknya, pasal ini kerapkali digunakan untuk merepresi warga Negara.

Permohonan Pengujian Pasal-Pasal Makar ini didukung oleh banyak lembaga dan individu, yakni: LBH Papua; ALDP; LP3BH; Yayasan Satu Keadilan; PUSAKA; LBH Jakarta; JERAT Papua; Perkumpulan Jubi; PapuaItuKita; SKPKC Fransiscans; Tim Pembela TAPOL Maluku; PIL-Net; dan ELSAM.

Comments

share on:

Leave a Response