Penilaian ADB Terhadap Sektor Energi Indonesia (PLN) Menimbulkan Banyak Permasalahan

A worker walks past inside the Asian Development Bank (ADB) headquarters in Manila June 17, 2009. REUTERS/Cheryl Ravelo

Jakarta-ELSAM. Pada Maret 2017, Bank Pembangunan Asia atau The Asian Development Bank (ADB) melakukan konsultasi mengenai rancangan penilaian sistem perlindungan negara Indonesia. Sistem yang bernama Country Safeguard System (CSS) dapat mengeluarkan klaim bahwa sektor Energi dan Air Indonesia memenuhi penilaian persyaratan Kesetaraan dan Akseptabilitas Safeguard Policy Statement (SPS) dari ADB. Menanggapi hal ini, koalisi masyarakat sipil mengirimkan dokumentasi rinci rancangan analisa ADB yang menunjukkan minimnya akurasi dan problematika regulasi di Indonesia mengenai energi dan air. Setelah menerima masukan, ADB mengatakan bahwa laporan tersebut akan menjadi dasar rancangan penilaian CSS terbaru. Namun kenyataannya, tidak pernah ada rancangan yang diedarkan.

Sebaliknya, ADB melanjutkan melakukan “penilaian” lainnya khusus terhadap proyek PLN. Hasilnya sektor energi Indonesia, melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan menggunakan undang-undang nasional (CSS) bukan menggunakan SPS ADB seperti rencana semula. Padahal PLN gagal memenuhi prinsip SPS ADB seperti : penggunaan pemukiman secara paksa dan konsultasi bermakna; bebas dari intimidasi dan pemaksaan; dan fokus program pada masyarakat miskin, kelompok rentan, perempuan dan pihak yang tidak memiliki hak atas tanah.

Penilaian ADB khusus untuk proyek PLN telah dikonsultasi publik kan pada November 2017 lalu dan menerima segala rekomendasi hingga 12 Januari 2017 (laporan kajian dan info konsultasi publik bisa dilihat http://www.adb.org/id/projects/documents/ino-47287-001-dpta-0). Berkenaan dengan hal ini, Koalisi Masyarakat Sipil telah menulis beberapa catatan yang menunjukkan beberapa pelanggaran terhadap persyaratan konsultasi (meaningful consultation) dan pengungkapan informasi ADB, serta isi substansi dari rancangan kajian ADB.  Surat tersebut disampaikan langsung dalam diskusi yang diselengarakan ADB di Kantor ADB Indonesia pada 12 Januari 2018.

Ada 111 organisasi masyarakat sipil baik dari dalam maupun luar negeri yang ikut berpartisipasi dengan menandatangani Surat Keberatan dan Penolakan Organisasi Masyarakat Sipil Atas Penilaian Berbahaya ADB terhadap Sektor Energi Indonesia (PLN), Konsultasi Palsu ADB, dan usulan penggunaan Sistem Negara untuk Sektor Energi di Indonesia.

Dalam surat itu disebutkan bahwa penilaian CSS ADB yang dikembangkan untuk sektor energy Indonesia terganggu oleh pelanggaran atas persyaratan Meaningful Consultation dan pengungkapan informasi ADB. Dalam penilaian yang dilakukan bulan Maret 2017, Sistem Negara Indonesia hanya mampu memenuhi sebagian prinsip dari ADB yaitu 25% (3 dari 12 ketentuan) atas prinsip Pemukiman Kembali Secara Terpaksa dan 70% (6 dari 11) atas Prinsip Lingkungan Hidup. Selain itu, masyarakat sipil menilai ada kegagalan untuk melibatkan, memantau dampak, dan atau memastikan bahwa mata pencaharian ditingkatkan dan tidak dihancurkan bagi kelompok miskin, rentan ‘penerima manfaat’ pembangunan, perempuan dan mereka yang belum terpenuhi ha katas tanah.

Namun dalam draf analisisnya, ADB mengklaim bahwa tidak perlu ada perubahan legislatif atas kewenangan mereka. Karena Bank merasa perlu untuk melindungi kepentingan pemrakarsa proyek. Mereka menganggap “kesenjangan kecil” dalam perlindungan lingkungan dan sosial di Indonesia dapat “dipenuhi” dengan dikeluarkannya peraturan atau keputusan badan internal setingkat keputusan Dewan Direksi PLN atau dengan mengembangkan “Pedoman Komprehensif” oleh PLN yang sesuai dengan penilaian ADB.

Klaim tersebut jelas melanggar prinsip-prinsip hukum dan HAM, dimana seharusnya penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan dan social harus berdasarkan hukum (UU) yang disusun secara demokratis. Bentuk keputusan Dewan Direksi PLN atau Pedoman Komprehensif untuk mengatasi kesenjangan antara CSS dan pedoman ADB hanya bersifat internal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dan mengikat kepada semua pihak, juga berarti tidak ada sanksi yang bisa diterapkan jika tidak dilakukan.  Masyarakat sipil menilai klaim ini tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. []

Penulis : Sekar Banjaran Aji

share on:

Leave a Response