Pengusutan Tuntas Kekerasan Berdimensi Agama, Penting untuk Mencegah Keberulangan

Pernyataan Pers ELSAM

Pengusutan Tuntas Kekerasan Berdimensi Agama, Penting untuk Mencegah Keberulangan

Rentetan tindakan intolerasi kembali menyeruak di awal tahun 2018, termasuk yang diwarnai dengan aksi kekerasan. Minggu11 Februari 2018, seorang pemuda di Yogyakarta menyerang sejumlah jemaat Gereja Santa Lidwina, Bedog, Trihanggo, Gamping, Sleman, yang tengah melangsungkan misa. Akibat penyerangan ini, seorang Pastor dan tiga jemaatnya menderita luka cukup parah. Pelaku juga menghancurkan patung Yesus dan Bunda Maria yang ada di mimbar Gereja.

Dari bentuk dan sasaran tindakan pelaku, tentunya sulit untuk tidak mengatakan bahwa aksi tersebut erat kaitannya  dengan ekstremisme berbasis kekerasan yang berdimensi berdimensi agama atau keyakinan. Oleh sebab itu, penting bagi kepolisian untuk segera melakukan pengusutan secara tuntas kasus ini, agar dapat diketahui motif sekaligus faktor pendorong dan penarik pelaku melakukan tindakan tersebut. Pengusutan tuntas juga penting guna memastikan pemenuhan keadilan bagi korbannya, termasuk menghindari “desas-desus politik” yang rawan disalahgunakan dalam tahun politik saat ini. Kekaburan penyelesaian atas kasus ini hanya akan melanggengkan dan membesarkan tindakan intoleran, karenanya penting penuntasan secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, sebagai bagian dari upaya pencegahan intoleransi beragama dan membesarnya ekstremisme berbasis kekerasan, penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai langkah simultan, terutama yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang toleransi dan kebhinekaan. Upaya ini tentunya tidak dapat dilakukan semata-mata hanya dengan sebuah deklarasi pimpinan umat beragama tentang etika kerukunan antar-umat beragama, tetapi harus melalui langkah yang sistematis. Tidak hanya melibatkan pimpinan umat beragama, tetapi juga institusi pendidikan, media arus utama (konvensional), dan juga pembebanan tanggung jawab bagi penyedia layanan media sosial.

Dalam rezim hak asasi manusia, sebagai bagian dari kewajiban negara menghormati, memenuhi, dan melindungi hak kebebasan beragama, salah satu mandat yang dibebankan pada negara ialah pentingnya upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan penghormatan warganya terhadap hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Mandat ini dimaksudkan untuk meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran yang diakibatkan oleh tindakan pihak ketiga (drittwirkungen).

Pada konteks saat ini, peningkatan kesadaran salah satunya dapat diupayakan dengan perbesaran pendidikan dan kampanye toleransi, termasuk menekan penyebarluasan konten-konten yang bermuatan ujaran kebencian. Luasnya penyebaran konten bermuatan ujaran kebencian, khususnya agama, selama ini terbukti telah menjadi pemicu utama tindakan intoleran. Hal ini semakin diperparah dengan kurangnya kesadaran kritis warga dalam mencerna suatu informasi. Oleh karena itu, membatasi penyebarluasan konten ujaran kebencian, sekaligus ditopang dengan perbesaran kampanye toleransi, diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk menekan kian besarnya intorensi. Dialog tentang agama-agama di masyarakat juga perlu digalakkan agar pemahaman pluralisme agama dan keteguhan akan toleransi terbangun. Pluralisme agama akan terus hidup jika kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai sebuah hak asasi tiap manusia itu sendiri juga hidup dan melembaga.

Sejalan dengan komitmen politik Pemerintahan Jokowi-JK, sebagaimana terumuskan dalam dokumen Nawacita, yang berkehendak untuk “Memperteguh kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga”, untuk tidak mengulangi peristiwa yang terjadi di Gereja Santa Ludwina Sleman, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak agar:

  1. Kepolisian, khususnya Polres Sleman dan Polda DIY, secara tuntas mengusut kasus kekerasan yang terjadi di Gereja Santa Ludwina Sleman, untuk memastikan hadirnya keadilan pada kasus ini, sehingga peristiwa serupa tidak lagi terulang. Kepolisian juga musti meningkatkan fungsi perlindungan, khususnya terhadap kelompok minoritas agama atau keyakinan, yang berpotensi menjadi korban tindakan intoleransi;
  2. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Bupati Sleman, untuk mengambil langkah-langkah strategis dan kepemimpinan politik guna memastikan toleransi dan keberagagaman di Yogyakarta, dengan berbagai upaya, termasuk menggalakkan dialog antar umat beragama dan peningkatan pendidikan toleransi;
  3. Pemerintahan Jokowi-JK, perlu langkah nyata untuk memastikan perlindungan kebebasan beragama atau keyakinan, guna memperteguh kebhinekaan. Menekan penyebaran ujaran kebencian baik melalui pembaruan regulasi, penegakan hukum, maupun pembatasan peredaran konten ujaran kebencian dapat segara dilakukan. Selain juga terus menggalakan dialog antar warga sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang toleransi dan keberagaman;
  4. Partai-partai politik maupun politisi yang berkontestasi dalam politik elektoral tidak menggunakan isu agama atau keyakinan sebagai alat berkompetisi, yang dikhawatirkan dapat berujung pada perpecahan keberagaman dan kerukunan umat beragama.

Jakarta, 12 Februari 2018

Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman, SH., MH.

Direktur Eksekutif

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi), telp 08121996984 atau Adiani Viviana (Staf Advokasi HAM), telp 087873108307

Comments

share on:

Leave a Response