Pencabutan Permendagri No. 3/2018 Harus Menjadi Momentum Reformasi Rezim Penelitian di Indonesia

Siaran Pers ELSAM

 

Pencabutan Permendagri No. 3/2018 Harus Menjadi Momentum Reformasi Rezim Penelitian di Indonesia

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3/2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian yang berpotensi mengancam kebebasan akademik, harus menjadi momentum reformasi rezim penelitian di Indonesia. Selain masalah pendanaan, banyaknya institusi pemerintah yang terlibat dalam tata kelola penelitian di Indonesia, telah berakibat pada berbelit-belitnya birokrasi penelitian, yang berdampak salah satunya pada minimnya produktivitas riset para peneliti Indonesia. Oleh karenanya diperlukan koordinasi simultan dan multi-pihak, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga penelitan swasta, termasuk non-profit, untuk mendorong reformasi regulasi penelitian, yang lebih efektif dan mampu menumbuhkan banyak inovasi.

Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang perizinan penelitian, sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 64/2011 jo. Permendagri No. 7/2014, maupun Permendagri No. 3/2018 yang telah dicabut, sesungguhnya memperlihatkan kegagalan pemerintah di dalam mengartikan ‘perizinan’ yang menjadi ruang lingkup fungsi pemerintah dalam Pasal 22 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Tidak seharusnya Kementerian Dalam Negeri, dengan alasan tata kelola organisasi kemasyarakatan (Ormas) kemudian turut terlibat dalam tata kelola perizinan penelitian di Indonesia, karena pada dasarnya nomenklatur penelitian sepenuhnya menjadi domain dan ruang dari kementerian yang membidangi penyelenggaraan sistem penelitian (Kemenristek Dikti), sebagaimana diatur UU No. 18/2002. Pun mengacu pada UU Ormas, kewenangan Kementerian Dalam Negeri sesungguhnya terbatas pada tata kelola (kelembagaan) Ormas, bukan pada pada tata kelola penelitian, yang mungkin menjadi salah satu area kegiatan dari suatu Ormas. Situasi ini sebenarnya menunjukan tidak adanya harmonisasi dalam pengembangan iklim riset di Indonesia, sehingga muncul kebijakan yang tumpang tindih.

Dalam praktiknya selama ini, sebagaimana pengalaman Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dengan mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mayoritas institusi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, telah memberikan akses yang cukup baik bagi para peneliti untuk mendapatkan data-data penelitian. Meskipun masih ada juga beberapa Pemda, yang menggunakan alasan birokrasi perizinan penelitian, untuk menutup diri dan tidak bersedia memberikan data bagi para peneliti.

Situasi ketidakpastian tersebut tentunya dapat menjadi hambatan terhadap pengembangan dunia penelitian di Indonesia. Oleh karenanya, sejalan dengan mandat Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, semestinya pemerintah mampu mencipatkan regulasi penelitian yang efektif dan mampu mendorong semakin besarnya produktivitas dan inovasi para peneliti di Indonesia, baik yang berasal dari lembaga penelitian pemerintah maupun swasta. Bukan justru mempersulit atau menghambat akses informasi para peneliti, dengan pencipatan birokrasi perizinan penelitian yang berbelit-belit.

Selain itu pemerintah juga harus memastikan pelaksanaan mandat Pasal 28F UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, termasuk melalui instrumen penelitian. Kalau pun ada pembatasan di dalamnya, haruslah tunduk pada prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia, yang menghendaki diterapkannya prinsip legalitas (prescribed by law), prinsip tujuan yang sah (legitimate aim), dan prinsip proporsionalitas (proportionality), sebagaimana ditegaskan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Penelitian menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam pembentukan dan pembaruan suatu kebijakan. Tanpa hasil penelitian yang baik, tidak mungkin akan lahir kebijakan yang baik dan minim risiko bagi publik.

Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan di atas, ELSAM merekomendasikan sejumlah hal berikut ini:

  1. Bersamaan dengan rencana Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU No. 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, sebagaimana dituangkan dalam prioritas legislasi (Prolegnas) 2018, mustinya bisa menjadi ruang untuk melakukan reformasi dan restrukturisasi sistem maupun birokrasi penelitian di Indonesia, agar lebih mampu memberikan banyak peluang dan kesempatan bagi para peneliti, yang pada akhirnya dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas.
  2. Dalam proses penyusunan kebijakan yang terkait dengan penelitian, sudah seharusnya pemerintah melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam penelitian, baik dengan lembaga penelitian pemerintah maupun swasta, termasuk non-profit, dengan membuka konsultasi publik seluas-luasnya. Sehingga kebijakan yang dihasilkan selaras kepentingan ilmu pengetahuan, maupun hak-hak publik atas informasi.
  3. Perlunya restrukturisasi kelembagaan terkait tata kelola penelitian, sehingga kemudian tidak melahirkan regulasi dan kebijakan yang tidak sinkron dalam bidang penelitian, yang justru akan menghambat produktivitas penelitian itu sendiri. Sebagai contoh dengan mendorong sepenuhnya Kementerian Ristek Dikti sebagai satu-satunya institusi yang mengordinasikan keseluruhan aspek tata kelola penelitian. Hal ini juga penting untuk memastikan terjaminnya kebebasan akademik dalam kerja-kerja penelitian.

Jakarta, 7 Februari 2018

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset), telepon: 081382083993; atau Lintang Setianti (Peneliti ELSAM), telepon: 085711624684.

Comments

share on:

Leave a Response