Metode Delphy Sebagai Metode Pembobotan Besaran Hukuman: Mengingkari Konsep Model Alternatif Pemenjaraan

ELSAM-Jakarta. Model alternatif pemenjaraan sebagai konsep pemidanaan baru dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum maksimal. Terlihat dari ancaman pidana penjara yang relatif sama dengan KUHP lama. Selain itu pemerintah belum mampu mengadopsi alternatif selain pidana perampasaan kemerdekaan, karena penggunaan pidana penjara masih sangat tinggi.

Wacana tersebut dibahas dalam Diskusi Ahli yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Institute for Criminal Justice System (ICJR) yang tergabung dalam Aliansi Nasional RKUHP pada 9 Februari 2018 di bilangan Menteng, Jakarta. Tujuan dari diskusi ini adalah mendiskusikan pola ancaman pidana yang saat ini digunakan dalam RKUHP yaitu metode Delphy yang merupakan usulan pemerintah.

Saat ini pemerintah memperkenalkan Metode Delphy untuk menghitung besaran hukuman. Padahal berdasarkan historisnya, Metode Delphy merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mencari titik temu berbagai pandangan yang saling bersilang sehingga menjadi satu kesimpulan yang mendekati pernyataan penelitian. Menurut peserta diskusi, metode ini tidak dapat digunakan sebagai pembobotan atau penentuan pola dan besaran ancaman pidana. Pasalnya konteks legislasi dan ancaman pidana tidak dapat dipersamakan dengan pengambilan kesimpulan dari beragam pandangan multidisipliner.

Selanjutnya, rancangan pembobotan pemidanaan dalam bentuk ringan, serius dan sangat serius juga bertolak belakang dengan pengembangan alternatif selain pidana penjara. Karena apabila penghitungannya berdasarkan jumlah perbuatan yang tergolong kejahatan serius dan sangat serius, maka jumlah ancaman pidana terlampau besar.

Dalam diskusi tersebut hadir Eva Achjani Zulfa (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Elizabeth Kristi Poerwandari (Pengajar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia), Nathanael E.J Sumampouw (Pengajar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia), Ni Made Martini Puteri  (Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia), Erika Magdalena Chandra (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran) dan dimoderasi oleh Anugerah Rizki Akbari, pengajar muda  STIH Jentera.

Diskusi ini diharapkan mampu merumuskan rekomendasi terkait pola ancaman pidana yang lebih tepat sehingga mampu membantu kerja pembahasan RKUHP di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).[]

Penulis : Sekar Banjaran Aji

Comments

share on:

Leave a Response