Menggunakan Pendekatan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Advokasi Kasus-kasus Diskriminasi Sistemik di Indonesia

img_9550

ELSAM-Jakarta. Memasuki 20 tahun Reformasi, Indonesia masih berhutang penyelesaian kasus-kasus diskriminasi sistemik yang meliputi kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, perampasan hak-hak masyarakat adat hingga kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok agama minoritas/penghayat kepercayaan. Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) mengamati nyaris tidak ada perkembangan yang berarti, yang dilakukan oleh Pemerintah, untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, terutama tujuh (7) kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang selalu didengung-dengung menjadi agenda prioritas nasional di dalam Nawacita. Untuk mengatasi kemandegan yang terjadi selama ini, KKPK merumuskan sebuah pendekatan alternatif yang dikembangkan dari berbagai instrumen HAM baik nasional maupun internasional yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya korban diskriminasi sistemik.

“KKPK akan memiliki alat kerja baru di mana kerja-kerja di tingkat lokal menjadi ujung tombak untuk memulai kerja-kerja bersama di level nasional,”ujar Kamala Chandrakirana, Koordinator KKPK, dalam diskusi “Finalisasi Instrumen Kerja Pendekatan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Penyelesaian Kasus Diskriminasi Sistemik di Indonesia” yang diselenggarakan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) di Jakarta, pada Selasa-Rabu (20-21/02) lalu di Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Kamala mengegaskan arti penting dari Pendekatan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi korban diskriminasi sistemik, tidak hanya dalam konteks pemulihan bagi komunitas korban itu sendiri melainkan membuka ruang-ruang penerimaan di masyarakat. Pendekatan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya terdiri dari tiga pilar yang saling melengkapi satu sama lain yaitu Pilar Justisiabilitas, Pilar Perlakuan Khusus, dan Pilar Hak Budaya.

“Pilar Justisiabilitas berfokus pada pengarusutamaan pemanfaatan strategic impact litigation untuk membantu korban mengklaim kembali hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui putusan pengadilan,” ucap Putri Kanesia, perwakilan KontraS yang bertanggungjawab dalam mendesain strategi advokasi untuk pilar ini.

Meskipun Pilar Justisiabilitas berfokus pada penggunaan mekanisme pengadilan dalam rangka pemulihan korban, pemanfaatan aspek nonlitigasi juga menjadi pertimbangan penting yang dapat membantu proses di persidangan. Putri menambahkan bahwa secara tidak langsung, mekanisme yang ditempuh melalui aspek nonlitigasi seperti permohonan surat keterangan korban ke Komisi Nasional HAM dapat memperkuat posisi hukum korban ketika berada di persidangan.

Wahyudi Djafar, Deputi Direktor Penelitian Elsam, menjelaskan bahwa Pilar Justisiabilitas menjadi salah satu aspek yang dirujuk dalam membangun langkah advokasi strategis dalam Pilar Perlakuan Khusus. Pilar Perlakuan Khusus berfokus pada pengupayaan kebijakan-kebijakan yang mendukung mekanisme pemulihan bagi korban diskriminasi sistemik. Pilar ini menyasar lima konsep-konsep kunci yaitu definisi diskriminasi, diskriminasi sistemik, korban diskriminasi sistemik, pemulihan korban, dan kebijakan perlakuan khusus.

“Kebijakan perlakuan khusus dapat mencakup pengakuan dan permintaan maaf, memorialisasi, pembentukan kebijakan,pengarusutamaan, pemberian kuota, dan pembentukan kelembagaan,” ujar Wahyudi.

Satu pilar lagi dalam Pendekatan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah Pilar Hak Budaya yang berfokus pada penggunaan instrumen-instrumen kebudayaan untuk mendorong adanya penerimaan sosial sekaligus juga mengembalikan produk-produk kebudayaan yang lenyap karena praktik diskriminasi sistemik.

Dalam paparannya, Firman Suryani, pegiat dari Pamflet, menyampaikan bahwa Pilar Hak Budaya tidak hanya akan melibatkan korban saja namun juga seniman dan komunitas anak muda untuk mengembangkan kerja-kerja kreatif mengenai ragam kasus diskriminasi sistemik di Indonesia. Instrumen-instrumen budaya yang dimanfaatkan hadir dalam berbagai bentuk mulai dari ritual, sastra, produk visual/rupa, desa wisata, napak tilas, hingga pertunjukan seni.

“Kalau terpaku hanya pada bentuk kebudayaan, maka pemaknaan atas pilar ini akan sempit sekali. Maka kita harus merumuskan strategi kebudayaan berdasarkan dimensi-dimensi kebudayaan apa saja yang dapat dikembangkan.”Ujar Sri Lestari Wahyuningroem, peneliti Lembaga Kreativitas Kemanusiaan.

Pendekatan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya nantinya akan menjadi usulan alat kerja bagi pengambil kebijakan untuk menyelesaikan berbagai kasus diskriminasi sistemik yang terjadi di Indonesia.

Penulis: Miftah Fadhli

 

share on:

Leave a Response