JR UU Penodaan Agama : Pembatasan Forum Externum yang Tidak Sesuai Prinsip dan Instrumen HAM

ELSAM- Jakarta. Pada Kamis, 22 Februari 2018, ELSAM kembali mengajukan komentar tertulis Amicus Curiae kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pandangan dan dukungan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pandangan ini ditujukan untuk mendukung proses pemeriksanaan perkara permohonan meminta Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Penodaan Agama dinyatakan secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam sebagaimana Perkara Nomor: Nomor 56/PUU-XV/2017. Hal ini juga merupakan bentuk pemaparan pandangan masyarakat sipil tentang pelanggaran terhadap demokrasi yang dirinci sebagai pelanggaran atas kepastian hukum, kebebasan berpikir, mengemukakan pendapat dan berekspresi serta pelanggaran atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Asep Saepudin SAG dkk dalam nomor perkara tersebut di atas, ELSAM menyampaikan pendapat bahwa undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan judicial review a quo sudah tidak sesuai dan relevan lagi dengan nilai-nilai, prinsip dan instrumen  hak asasi manusia universal. Oleh karenanya, ELSAM merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan Asep Saepudin SAG dkk.

UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama mewariskan “politik pembedaan” yang berdampak sangat jauh sampai sekarang. Politik pembedaan tersebut bahkan masih diteruskan setelah “reformasi” 1998 berlangsung. Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) masih membedakan penghayat kepercayaan dan enam (6) agama yang telah diakui, sehingga mereka tidak dapat mengisi kolom agama/ kepercayaan di dalam data adminsitrasi kependudukan mereka. UU itu menegaskan dengan adanya pasal yang berbunyi, “bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.”

Selanjutnya dalam Putusan atas Pengujian UU Adminduk memutuskan bahwa frasa ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) dalam UU Adminduk bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.

Putusan tersebut menjadi bentuk rekognisi adanya garis pemisah antara agama dan kepercayaan sudah dihapuskan. Sehingga paska putusan tersebut, seharusnya pemeluk agama dan kepercayaan punya hak yang sama. Selain itu nilai yang terkandung dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Penodaan Agama tentang menjadi alat negara yang dapat menetapkan ajaran agama atau bentuk peribadatan yang harus dan tidak harus dilakukan oleh warga negara harus dianggap tidak sesuai lagi dengan nilai yang hidup dalam masyarakat. []

Penulis : Sekar Banjaran Aji

Comments

share on:

Leave a Response