Beberapa Pasal RKUHP Berpotensi Menghambat Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia

img_20180206_143832

ELSAM-Jakarta. Pembentukan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) sangat minim pendekatan multidisipliner, khususnya isu kesehatan. Over-criminalization atau pemidanaan berlebih yang terkandung dalam beberapa pasal RKUHP justru mengancam mundur edukasi dan kerja penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Adzkar Ashinin, Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam “Diskusi Ahli: Memproyeksikan Dampak Rancangan RKUHP terhadap Hak Asasi Manusia, Populasi Kunci dan Ancaman bagi Implementasi Program Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia” yang dilaksanakan pada 6 Februari 2018 di Hotel Ashley, Jakarta. Bersama dengan Institute Criminal Justice Reform (ICJR)  yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP berusaha menjembatani dialog antar ahli bidang kesehatan sehubungan dengan wacana pemidanaan yang mengancam kerja penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

Pertama, pemidanaan berlebih berpotensi menggagalkan deteksi persebaran populasi kunci. Akibatnya sangat sulit mengantisipasi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS karena populasi kunci berpotensi dipidana. Permasalahan ini bersumber pada perluasan makna Pasal Zina (pasal 484 butir e) dan Pasal Cabul (Pasal 495 ayat (2) yang memungkinkan pemidanaan terhadap pihak yang melakukan hubungan di luar pernikahan, termasuk hubungan seksual sesama jenis di atas 18 tahun. Selain itu, Pasal Prostitusi Jalanan (Pasal 489) yang  secara eksplisit menargetkan pelaku prostitusi yang berada di jalan umum.

“Salah satu tantangan terbesar penanggulangan HIV/AIDS adalah  stigma dan diskriminasi terhadap populasi kunci, karena populasi kunci yang seharusnya mendapatkan layanan pencegahan dan penanggulangan. Namun dengan adanya pasal-pasal seperti itu akan sangat mungkin membuat teman-teman populasi kunci makin menjauh, tidak tahu kondisi HV nya dan kemudian berisiko menularkan pada pasangannya”, Ungkap Elis Widen dari UN AIDS.

Hal ini diperparah dengan ketentuan pidana terhadap pihak lain yang mempertunjukan alat kontrasepsi selain petugas berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal Kontrasepsi (Pasal 481 dan 483). Keberadaan pasal ini berpotensi mengurangi keterlibatan sukarelawan Keluarga Berencana (KB) dan mempengaruhi aksesibilitas dan penjualan alat kontrasepsi yang dijual bebas untuk masyarakat.

“Saat ini ada sekitar 80.000.000 sukarelawan yang giat membantu petugas berwenang untuk mensosialisasikan penggunaan alat kontrasepsi untuk pencegahan HIV/AIDS. Mereka adalah relawan non-medis yang tergabung dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan – red), BKKBN (Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional –red) dan Badan Statistik. Mereka semua berpotensi dipidana karena ada pasal kontasepsi” jelas Maya Trisiswati selaku pegiat penanggulangan HIV/AIDS. []

Penulis : Riska Carolina

share on:

Leave a Response