Tata Kelola Konten Internet, Momentum Pembaharuan Rezim Telekomunikasi di Indonesia

ELSAM-Jakarta. Kebijakan tata kelola konten internet di Indonesia sebenarnya belum terlalu puguh dan tengah mencari jalan. Hal ini terlihat dari mekanisme dan tanggung jawab yang masih sporadik di beberapa regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Penyiaran, dan kebijakan pendukung lainnya. Padahal dorongan untuk segera membentuk kebijakan konten yang membangun ekosistem internet yang ideal semakin kuat mengingat massifnya konten seperti berita bohong, hoaks, ujaran kebencian, informasi tentang ajakan gerakan radikal, atau berbagai informasi yang menjadi pintu masuk kejahatan dunia maya lainnya. Fenomena ini harusnya menjadi momentum pembaharuan rezim Telekomunikasi Indonesia untuk memasukkan rezim internet dalam ruang lingkupnya.  Termasuk mengintegrasikan prinsip penikmatan hak asasi manusia dalam pengaturan internet di Indonesia.

Dalam rangka itulah, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melakukan diskusi publik bertajuk Internet Rights Update : Bagaimanakah Lanskap Kebijakan Tata Kelola Konten Internet di Indonesia? Acara yang diselenggarakan pada tanggal 28 November 2011 di Hotel Oria Jakarta ini merupakan bagian dari peluncuran hasil riset ELSAM terkait rekomendasi kebijakan tata kelola konten internet di Indonesia.

Berdasarkan hasil studi ELSAM yang berjudul: “Desain Kebijakan Tata Kelola Konten Internet di Indonesia: Usulan Pelembagaan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, terdapat tiga hal penting yang menjadi rekomendasi bagi pengambil kebijakan. Pertama, diperlukan adanya  definisi dan ruang lingkup konten internet harus diuraikan dalam regulasi. Hal ini guna memberikan gambaran utuh yang lebih jelas terkait ruang lingkup konten internet di tengah tren konvergensi media. Kedua, model pengaturan Co-Regulation yang juga melibatkan multi pemangku kebijakan menjadi model yang paling relevan bagi situasi di Indonesia. Ketiga, adanya peluang pembentukan lembaga independen terkait kewenangan pembatasan akses konten internet.

Model Pengaturan Co-Regulation: Sebuah Pengalaman Sekaligus Peluang

“Selama ini, penyusunan regulasi telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia cenderung ­state-centric, dimana negara dominan memegang kuasa penuh dalam pembentukan regulasi, pengawasan, maupun pengendalian. Tetapi pasca reformasi, pengalaman sektor Pers, Penyiaran, Informasi Publik, Film dan Telekomunikasi mengajarkan pendekatan baru yang mengacu model co-regulation yang melibatkan kewenangan berbagai pihak terkait” jelas Wahyudi Djafar, selaku Deputi Direktur Divisi Penelitian ELSAM yang menjadi salah satu narasumber dalam diskusi publik ini.

Menurut Wahyudi, model Co-Regulation nampak dari prosesnya yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem internet, sebagai aplikasi pendekatak multi-stakeholder. Selanjutnya dari segi substansi, perlu ada regulasi yang memberikan pengakuan dan peluang partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan dari segi kelembagaan, diperlukan adanya independent regulatory body yang merepresentasikan multi-pemangku kepentingan dalam ekosistem internet.

Skenario transisi kelembagaan nampak dalam UU Telekomunikasi dan UU ITE. Dalam pelaksanaan UU Telekomunikasi, dibentuk Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang pembentukannya mengacu pada Peraturan Kenteri Komunikasi dan Informatika tentang BRTI (Permenkominfo BRTI). Sedang dalam Pasal 40 B UU ITE menyatakan bahwa wewenang regulasi dan pengawasan serta pengendalian konten diberikan kepada pemerintah yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Peluang ini muncul apabila Peraturan Pemerintah UU ITE termasuk melahirkan Peraturan Presiden mengenai Pembentukan dan Struktur Badan Regulator Independen yang menjadi dasar dan memberi wewenang bagi pemerintah untuk mendesain badan independen baru, untuk mengelola pelaksanaan UU Telekounikasi. Dalam hal ini UU Telekomunikasi harus segera direvisi untuk menjadi legitimasi bahwa rezim internet masuk ke dalam rezim telekomunikasi di Indonesia. Sehingga pengawasan dan pengendalian konten internet masuk dalam badan independen ini.

Memaknai Model Co-Regulation dalam Pembatasan Konten Internet di Indonesia

Arfi Bambani dari Aliansi Jurnalis Indonesia yang juga anggota Multi Advisory Group Indonesia Internet Governance Forum (MAG- ID IGF) menyatakan bahwa persoalan tata kelola konten jangan dimaknai sebagai konten yang literer, melaikan kode biner. Sehingga yang menjadi fokus bukan hanya produk artikel atau tulisan yang dibuat blogger, melainkan semua aktivitas transmisi yang terkode dalam internet. Sehingga pada perkembangannya kita akan berbicara mengenai artificial intelligence atau machine learning.

“Dalam hal ini, tidak hanya pemerintah yang punya wewenang tetapi sektor swasta yang unregulated harus mulai menjadi subyek pengaturan. Harus ada yang bertanggung jawab mengingat sektor swasta sudah mulai ‘melapak-lapakkan’ dunia dengan teknologinya. Jangan sampai hanya pemerintah yang menjadi pemain tunggal dalam prosesnya, sehingga saya sepakat dengan model co-regulation ini.

Agus Raharjo, akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto menyampaikan bahwa perlu ada partisipasi publik dalam pengaturan internet. Meskipun lebih condong pada model self-regulation, menurutnya pengaturan pemerintah akan cenderung lebih seragam dan berbahaya bagi pemanfaatan internet selanjutnya yang menjadi ruang ekspresi masyarakat.

“Dalam dunia maya, ada aspek komunikasi dan perilaku yang mau diatur. Dalam aspek komunikasi terkandung aspek infrastruktur dan akses masyarakat sipil. Persoalan pembatasan akses jelas melibatkan kedua aspek. Infrastruktur akan melibatkan korporasi. Dalam konteks akses masyarakat harus ada prinsip pembatasan yang jelas. Kalau pengaturannya hanya melibatkan pemerintah, akan berbahaya karena kita didorong untuk menjadi seragam” jelas Agus Raharjo, yang menjadi salah satu narasumber diskusi.

Ia juga menambahkan bahwa korporasi dalam hal ini lembaga intermediaries juga penting untuk diberikan kuasa dalam hal mengeksekusi. Tetapi perlu ada dasar hukum yang memberikan kewenangan dan kekuasaan sehingga dipastikan tidak akan disalahgunakan.

Perwakilan Kemenkominfo, Kiki menyattakan bahwa saat ini pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk mewujudkan model co-regulation. Salah satunya dengan melibatkan publik dalam membuat kebijakan terkait internet. Menurutnya, persoalan literasi digital juga menjadi penting mengingat hal ini adalah salah satu fokus yang dilakukan Kemenkominfo saat ini.

“Selama ini Kominfo menjalankan kebijakan internet berdasarkan UU dan turunannya. Salah satunya UU ITE pasal 40 dan Permenkominfo mengenai perlindungan data pribadi data elektronik dan khusus terkait konten internet, ada Permenkominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Pada dasarnya kami fokus pada literasi, karena hal ini menjadi penting sehingga tidak perlu ada pemutusan akses” jelas Kiki dalam forum dialog publik.

Pengaturan Telekomunikasi = Gambaran Ideal Nasional

Terlepas dari persoalan teknis hukum dan kebijakan mengenai tata kelola konten internet di Indonesia, Clara Endah, akademisi Ilmu Komunikasi FISIP UI menyatakan bahwa gambaran ideal nasional suatu bangsa dan masyarakatnya sangat tercermin dari perkembangan teknologinya, Meskipun ada tren di seluruh dunia mulai meregulasi internet, tetapi demografi karakteristik masyarakat yang lahir karena sejarah politis dan budaya sebenarnya yang membentuk budaya komunikasi masyarakat. Termasuk fenomena internet sebagai medium baru komunikasi.

“Persoalan ICT dan regulasinya bukan hanya mengenai persebaran akses, melakinkan adanya kelahiran karakteristik baru terkait pemanfaatan teknologi ini. Yang kemudian berpengaruh pada budaya komunikasi. Misalnya di Indonesia, dari zaman Soekarno, apa yang mendasari fungsi satelit? Karakter masyarakat seperti apa yang kemudian lahir dari kebijakan yang panoptik? Hal ini menyebabkan masyarakat menggunakan internet untuk panoptik satu sama lain” jelas perempuan yang akrab disapa Titut.

Menurutnya, Indonesia harus mulai membenahi model pembentukan regulasi yang sifatnya selalu top-down, termasuk mengenai telekomunikasi. Pasalnya, model yang demikian dan kebiasaan mengambil model dari badan internasional akan mengabaikan akar sejarah dan politik model komunikasi di Indonesia.

(Lintang Setianti)

 

 

Comments

share on:

Leave a Response