Reformasi Data Kemiskinan Untuk Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu di Kota Palu

ELSAM- Palu. Pemerintah Kota Palu tengah menyusun rencana tindak lanjut atas Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Kota Palu. Setelah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Ranham Kota Palu, Pemerintah Kota Palu telah melakukan sejumlah pertemuan antar-perangkat daerah terkait penyusunan rencana aksi HAM. Salah satu agendanya meliputi pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi di Kota Palu. Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulawesi Tengah mengatakan masih banyak penyintas pelanggaran HAM di Kota Palu belum menerima akses bantuan kemiskinan yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah saat ini.

“Dari 1165 orang yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, 432 orang belum menerima akses layanan dan 226 orang di antaranya hidup tidak layak,” tutur Nurlaela Lamasitudju, Sekretaris Jenderal SKP-HAM Sulteng.

Fakta tersebut terungkap dalam pertemuan dua hari “Rapat Koordinasi Kelompok Kerja RANHAM Kota Palu” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palu bersama-sama dengan SKP-HAM Sulteng dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada 29 – 30 November 2017 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut atas desain rencana aksi HAM yang saat ini tengah disusun oleh Pokja Ranham. Dalam kesempatan yang sama pula, Pokja Ranham melakukan pertemuan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Palu membahas penyusunan rancangan peraturan walikota tentang indikator kemiskinan Kota Palu. Selain SKP-HAM Sulteng dan Elsam, pertemuan tersebut dihadiri oleh Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan sejumlah perwakilan dari perangkat daerah Kota Palu antara lain Bagian Hukum Pemerintah Kota Palu, Dinas Sosial Kota Palu dan Satpol PP Kota Palu.

Dalam pertemuan tersebut, TKPDK Kota Palu mengungkapkan adanya perbedaan data orang miskin Kota Palu di setiap dinas. Selama ini, setiap data orang miskin berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang bersumber dari data-data terpilah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Ibnu dari Bappeda Kota Palu mengatakan, “Data yang diambil dari TNP2K adalah data-data yang disesuaikan dengan kriteria program yang diajukan oleh masing-masing dinas. Sebelum digunakan untuk keperluan program, tiap-tiap dinas memiliki tim sendiri untuk memverifikasi dan memvalidasi data-data TNP2K itu.”

Kota Palu selama ini belum memiliki mekanisme verifikasi dan validasi data kemiskinan yang padu dna terintegrasi. Selain itu, tiap-tiap dinas memiliki indikator kemiskinan yang mengacu pada indikator-indikator kemiskinan yang dibuat oleh masing-masing kementerian sektoral sehingga terdapat perbedaan dalam menentukan siapa orang miskin di Kota Palu. Sebagai gambaran, Kementerian Sosial memiliki 14 indikator kemiskinan yang selama ini dijadikan rujukan untuk membuat BDT sementara itu BKKBN memiliki 23 indikator kemiskinan.

“Jadi di dalam [rancangan] perwali [tentang indikator kemiskinan Kota Palu), kita harus mengatur bagaimana sistem verifikasi dan validasi data kemiskinannya sekaligus mengintegrasikan kriteria orang miskin Kota Palu dari data-data dan dokumen yang sudah ada,” ucap Nurlaela.

Perwali Indikator Kemiskinan Kota Palu rencananya akan disahkan pada tahun ini, yang salah satu tujuannya adalah untuk mengakomodasi mekanisme pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu melalui akses bantuan kemiskinan Pemerintah Kota Palu. Tim pembahas terdiri dari 18 perwakilan dari setiap dinas termasuk SKP-HAM Sulteng, Elsam dan IKa sebagai tenaga ahli. []

Penulis: Miftah Fadhli

 

Comments

share on:

Leave a Response