Pasal Kesusilaan: Zina, Hidup Bersama, dan Perbuatan Cabul yang Mengancam Ruang Privat

ELSAM-Jakarta. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru tahun 2018 membuat situasi ‘Kejahatan Tanpa Korban’ hal dikarenakan adanya perluasan pasal kesusilaan yang cenderung mengancam ruang privat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ratna Batara Munti dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan dalam Konferensi Pers Koalisi KUHP untuk Keadilan dengan tajuk “RKUHP : Tinjauan Perempuan dan Kelompok Rentan” yang dilaksanakan pada Kamis, 25 Januari 2018 di Kekini, Jakarta Pusat. Pasal yang menjadi pokok diskusi adalah Pasal 484 ayat (1) butir (e), Pasal 488 dan Pasal 495 Ayat (2).

Adapun Pasal 484 Ayat (1) butir e, mengatur perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahaan yang sah. Pidana karena zina ini diancam dengan penjara lima tahun. Kedua, Pasal 488 atau pasal samenleven/kumpul kebo, pasal ini mengatur tentang hidup bersama selayaknya suami istri di luar pernikahan yang sah. Pidana penjara pada pasal ini, maksimal satu tahun atau denda sebanyak 50 juta rupiah. Pasal hidup bersama ini tidak melihat apakah pelaku berbeda jenis kelamin ataupun sama jenis kelamin, karena pasal ini menekankan pada “setiap orang” yang hidup bersama. Ketiga, Pasal terakhir adalah pasal 495 Ayat (2) di mana semua orang dewasa yang diduga melakukan perbuatan cabul sesama jenis baik itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melanggar kesusilaan, publikasi, atau mengandung unsur pornografi, dapat dipidana. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ruang public maupun privat dari “melanggar kesusilaan” di pasal ini.

“Perluasan pasal zina di dalam RKUHP akan membuat situasi yang disebut sebagai kejahatan tanpa korban, ini ada kaitanya dengan delik aduan di mana penuntutan akan diproses berdasarkan pada aduan suami, istri atau pihak ketiga yang tercemar” Ujar  Ratna Barata Munti saat memberikan pemaparan di awal dialog.

Dengan adanya RKUHP ini negara secara tidak langsung memberikan legitimasi dan dorongan kepada masyarakat untuk melanggar privasi melalui perbuatan main hakim sendiri. Delik aduan dari pihak yang tidak bersangkut-paut dalam hubungan privat tersebut dapat memicu bahkan mendorong masyarakat untuk bergerak dalam pelanggaran privasi. ELSAM sendiri dalam Laporan HAM 2017 mencatat adanya peningkatan di akhir tahun 2017 hanya dikarenakan isu kesusilaan kembali berhembus menjelang Putusan MK terkait perluasan zina.

Pada kesempatan yang sama, Imam Nakhei, Komisioner Komisi Nasional Perempuan menjelaskan perihal zina dalam pandangan Islam. Pezinah diartikan sebagai siapapun yang melakukan penetrasi penis dan vagina di luar hubungan perkawinan, dimana pembatasan bahwa zina bisa dihukum jika zina dilaporkan oleh empat orang saksi. Bahkan di dalam hadistz syarat perbuatan zina diperketat.

“Tuduhan yang menyasar label moral bagi pezinah itu sangat luar biasa, karena itu perlu sangat berhati-hati sebelum menuduh orang lain berzinah, tidak bisa sembarangan” Tegas Imam Nakhei.

Sementara itu, Rizki Anugrah Akbari, Akademisi dari STIH Jentera menyoroti mengenai pembuktian dari hidup bersama atau samleven pada pasal 488. RKUHP tidak menjelaskan indikator dua orang dapat dikatakan hidup bersama. Ia pula mempermasalahkan tentang kapasitas dan kualitas penjara jika RKUHP ini disahkan.

“KUHP versi Belanda punya pasal pidana hanya sekitar empat ratusanan, sedangkan versi Indonesia sekarang ini berkisar tujuh ratusan, itu buktinya nyata bahwa negara mengatur terlalu banyak”, ujarnya. “Tidak semua hal yang dianggap dosa harus dimasukkan dalam penjara, nanti penjara penuh” Lanjutnya.

Dirinya berpendapat bahwa dalam RKUHP ini terdapat sentimen terhadap suatu kelompok dan arogansi moral di sisi lain yang dapat memicu munculnya kekerasan yang mengorbankan kelompok marginal, termasuk perempuan dan anak.

Menyetujui hal tersebut, Sulistyowati, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia menjelaskan bahwa anak yang merupakan korban pernikahan paksa atau sebagai bentuk eksploitasi juga rentan terkriminalisasi dengan perluasan pasal ini.

“Tidak ada batasan umur dalam perluasan pasal zinah atau hidup bersama ini. Jika pasal  zina diperluas, bukan tidak mungkin, anak yang  dieksploitasi melalui pernikahan dapat dikriminalisasi”, ujarnya.

Adapun kritik terhadap Pasal Cabul dalam RKUHP juga berpotensi kriminalisasi ruang privat terhadap semua orang dewasa tanpa mengenal ragam gender dan minoritas seksual. Pasal ini juga dikenakan terhadap hubungan intim yang dilakukan di ruang privat atau publik yang disangkakan berbuat cabul tanpa indikator dan pembuktian yang minim.

“Ini konsep yang salah kaprag. Dalam hukum pidana, kita tidak bisa menerka-nerka dan menghukum berdasarkan asumsi” ujar Anugerah Rizki Akbari, akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera .

Sulistyowati juga menambahkan bahwa pengambil kebijakan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat harus mampu membedakan antara hukum positif dan moral. “Dua hal tersebut tidak serta merta dapat dijadikan satu” tambahnya. []

Penulis: Riska Carolina

 

Comments

share on:

Leave a Response