Workshop Tenaga Ahli Parlemen: Merumuskan Model Kebijakan Tata Kelola Konten Internet

img_20171127_141059

ELSAM-Jakarta. Karakteristik internet yang cakupan luas sebagai dunia tanpa batas (transnasional cross border) mengharuskan adanya pengaturun khusus terkait teknologi dan pemanfaatannya. Secara historis internet dikelola dan dioperasikan swasta yang sedari awal diniatkan tanpa keterlibatan negara dimana masyarakat menciptakan filter bagi mereka sendiri (self regulation). Namun seiring dengan perkembangan dan pendistribusian konten internet yang semakin masif, peran negara yang pada mulanya hanya sebagai fasilitator sebatas yuridiksi teknologi beranjak berubah. Diperlukan campur tangan negara untuk memastikan pemanfaatan internet sesuai dengan fungsi dan melindungi kebebasan hak masyarakat sipil.

Berdasarkan fenomena penataan kelola konten internet di Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melakukan penelitian terkait tata kelola konten internet di Indonesia yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan. Dalam rangka itulah ELSAM menyelenggarakan Workshop Tenaga Ahli Parlemen yang secara khusus membahas Arah Lanskap Kebijakan Tata Kelola Konten Internet di Indonesia pada hari Senin, 27 November 2017 di Jakarta.

Hasil penelitian ELSAM menunjukkan, dari tiga model regulasi tata kelola konten internet yang dikenal di dunia, model co-regulation seperti di Jerman adalah yang paling memungkinkan diterapkan di Indonesia. Pasalnya model regulasi self-regulation seperti di Amerika Serikat sejatinya membutuhkan kesadaran literasi digital yang tinggi untuk terlibat aktif dalam menjaga kebebasan berekspresi tanpa mengganggu hak masyarakat lain. Sedangkan sistem direct-regulation seperti di Cina, berpotensi melanggar kebebasan ekspresi masyarakat sipil yang sah dibawah bingkai keamanan nasional yang dirumuskan tunggal oleh pemerintahnya dengan membentuk benteng China Freat Firewall of Internet.

“Kebijakan tata kelola konten internet seharusnya bertujuan untuk membangun ekosistem internet yang lebih sehat dan inklusif sehingga dapat digunakan oleh semua pihak tanpa menciderai hak pengguna lainnya” jelas Lintang, peneliti ELSAM yang memaparkan hasil risetnya.

Menurutnya, membangun ekosistem yang demikian harus melibatkan multi-pihak sebagai entitas pengguna internet seperti masyarakat sipil, akademisi, dan pihak swasta. Pasalnya narasi tunggal dalam membangun kebijakan internet dari negara hanya akan menciptakan regulasi yang represif dan berpotensi melanggar kebebasan sipil.

“Di Indonesia, penerapan co-regulation cukup sulit. Mengingat model pengaturan telekomunikasi Indonesia yang notabennya cikal bakal pemanfaatan internet, masih cenderung state-centric” jelas Wahyudi Djafar selaku Deputi Direktorat Penelitian di ELSAM. Menurut Wahyudi, kebijakan yang terlampau state-centric tersebut nampak dari regulasi pembatasan pemblokiran yang didasarkan pada kebijakan yang tumpang tindih dan kebijakan yang cenderung represif.

Senada dengan Wahyudi, Jaka Triyana, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta menyatakan bahwa dalam perumusan kebijakan internet harus pula mengaplikasikan prinsip dasar hak asasi manusia. Selama ini, arah kebijakan internet berfokus pada pemidanaan atas ekspresi yang dilakukan secara online, yang kerap kali cenderung bertindak kriminalisasi.

ELSAM memberikan rekomendasi untuk segera membentuk Independent Regulatory Body. Pengalaman Indonesia membentuk badan independen tersebut nampak dalam UU Telekomunikasi yang telah melahirkan Peraturan Kominfo mengenai Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Potensi pembentukan badan independen baru terkait internet terbuka melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronika yang melahirkan Peraturan pemerintah.Upaya revisi UU Telekomunikasi bisa menjadi momentum adanya perubahan rezim telekomunikasi yang menyertakan rezim internet ke dalamnya.

‘Jika ada sikap tegas pemerintah yang dapat membebankan untuk mendorong sistem internal mereka, semisalnya dengan membuka pusat pelaporan dan upaya lainnya, diharapkan dapat menekan tindak pidana ’, tambah Jaka Triaya menanggapi. []

Penulis: Riska Carolina

share on:

Leave a Response