Perlindungan Pembela Lingkungan dan HAM Harus Jadi Prioritas Negara

ELSAM-Oslo. Berdasarkan laporan Global Witness, pada tahun 2016 tercatat  sekitar 200 pembela lingkungan dan HAM ditemukan tewas dalam pelaksanaan tugasnya. Angka tersebut mengharuskan adanya perhatian khusus dari negara dan sektor bisnis dalam turut berkontribusi dalam perlindungan dan keamanan pembela HAM dan lingkungan.  Dalam rangka itulah, Amnesty International Norwegia dan Rainforest Foundation Norway mengadakan seminar “Environmental Human Rights Defenders Under Threat From Business Operations” pada tanggal 30 Oktober 2016 di Litteraturhusset, Oslo, Norwegia.

Seminar ini diselenggarakan sebagai respon atas paparan Michael Forst, Pelapor khusus PBB (United Nation Special Rapporteur) yang melaporkan kondisi perlindungan pejuang HAM (Human Rights Defender) dalam acara UN General Assembly di New York, pada tanggal 25 Oktober 2017. Pokok pembahasan utama seminar ini berusaha melihat potensi untuk memperkuat perlindungan terhadap Pembela Lingkungan dan HAM yang bisa dilakukan oleh negara maupun sektor bisnis. Salah satunya dengan menerapkannya melalui kebijakan negara. Adapun narasumber dalam diskusi ini adalah Michael Forst selaku pelapor khusus PBB,  Geir Sjøberg, selaku Policy director dari Norwegian Foreign Ministry, Section for Human Rights, Democracy and Gender Equality; Susan Fay Kelly yang merupakan Senior Adviser Policy and Campaign Dept Rainforest Foundation Norway;  dan Andi Muttaqien, Deputi Direktur Advokasi, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

“Perlindungan terhadap pembela lingkungan dan HAM harus menjadi prioritas penting bagi PBB dan negara-negara anggotanya. Hal ini disebabkan angka kematian pembela lingkungan dan HAM yang berkaitan dengan pekerjaannya membela hak, sangat fantastis” jelas Forst dalam paparannya. Tuntutan tersebut berdasar pada data dari Global Witness yang menyatakan bahwa terdapat 200 pembela lingkungan dan HAM diseluruh dunia tewas di tahun 2016.

Perwakilan kementerian Luar Negeri Norwegia yang hadir di tengah peserta menyatakan bahwa pemerintahannya berusaha untuk mengambil peran penting dalam membangun perlindungan ini. Pada perkembangannya, pada tanggal 20 November 2017, Norwegia mengadopsi Resolusi PBB tentang pembela HAM.

“Resolusi ini (Resolusi PBB tentang pembela HAM ini-red) sangat penting untuk meminta negara memberikan perhatian khusus dan perlindungan terhadap pembela HAM. Hal ini juga menjadi tanggung jawab bagi negara seperti Norwegia yang turut berkontribusi untuk kerja-kerja perlindungan pejuang HAM di berbagai negara, termasuk di Indonesia” ujar Geir Sjøberg.

ELSAM sebagai rekanan dari Norwegian Human Right Fund berupaya meningkatkan perlindungan terhadap pejuang HAM khususnya yang bergerak di isu lingkungan. Meskipun pada realitanya, tingkat kekerasan pada pejuang HAM di Indonesia masih sangat tinggi.

“Belum ada kebijakan khusus dari negara terkait perlindungan pejuang HAM termasuk pembela lingkungan. Hal ini menyebabkan belum adanya perubahan berarti dalam upaya perlindungannya.” Ujar Andi Muttaqien.

Menurut Andi, tingkat kekerasan dari aparat negara dialami oleh para pejuang Lingkungan dan HAM dalam melakukan aktivitas advokasinya yang beragam. Baik dalam isu penolakan deforestasi, ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambanga pembangkit listrik, serta upaya penggusuran di perkotaan.

“Salah satu kasus yang sedang berlangsung di Indonesia adalah kriminalisasi terhadap Joko Prianto, petani dari pegunungan Kendeng, Jawa Tengah yang menolak pembangunan pabrik semen milik PT. Semen Indonesia. Kasus ini juga harus menjadi perhatian pemerintah dan warga Norwegia mengingat sebesar 0,77% kepemilikian saham atas BUMN Indonesia dimiliki oleh Norway Pension Fund.” Jelas Andi.

Salah satu upaya membentuk payung hukum atas perlindungan pejuang lingkungan dan HAM, Indonesia melalui Komisi Nasional HAM meluncurkan National Action Plan on Business and Human Rights pada Juni 2017. Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi alat untuk memberikan perlindungan lebih pada saat terjadi sengketa antara perusahaan dengan masyarakat dan pejuang HAM yang membantu advokasinya.  []

Comments

share on:

Leave a Response