Mungkinkah Penyelesaian Sengketa Menggunakan Mekanisme Luar Pengadilan dari Sektor Privat?

ELSAM- Bali. Berdasarkan data dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Indonesia, sejak tahun 2009 hingga 2017, 77% total kasus mekanisme komplain RSPO berasal dari Indonesia. Fakta ini mengartikan dua hal kontradiktif. Pertama, angka konflik dari pembangunan di Indonesia terbilang tinggi dan semakin meningkat. Kedua, upaya perlawanan atas ketidakadilan yang dihasilkan dari pembangunan sawit juga tidak kalah menguat. Berdasarkan kedua kondisi diatas, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang bergerak dibidang advokasi kasus konflik sawit mencoba mendokumentasikan pengalaman advokasi kasus di Silat Hulu. Sekaligus merefleksikan perjalanan advokasi kasus dengan menggunakan mekanisme alternatif yang disediakan pihak swasta.

Acara peluncuran buku yang berjudul “Hukum Adat dan Kemenangan Judisial Korban:  Pembelajaran pengacara publik dalam membela masyarakat Silat Hulu” dilaksanakan dengan diskusi publik yang secara khusus membahas mengenai peran negara dalam memastikan efektivitas akses terhadap pemulihan yang tersedia dari sektor privat. Kedua acara ini merupakan rangkaian dari pre-event pertemuan Roundtable RSPO Meeting ke 15 yang diselenggarakan pada 27-30 November 2017 di Nusa Dua Bali.

“Dari 77% kasus yang masuk ke mekanisme komplain RSPO dalam satu dasawarsa terakhir berasal dari Indonesia. Kategori isu kasus tersebut beragam. Mulai dari konflik tanah, lingkungan dan hak asasi manusia. Tetapi memang pada praktiknya penyelesaian konflik cenderung lama.” Jelas Tiur Rumondang selaku Direktur RSPO Indonesia. Menurut Tiur terdapat beberapa persoalan yang menyebabkan penyelesaian konflik yang berlaru-larut, yaitu proses investigasi yang panjang, keterbatasan sumber daya manusia di secretariat internal, dan keterlambatan respon yang disebabkan oleh akses internet dan bahasa yang terbatas. Faktor-faktor demikian menjadi salah satu tantangan utama di RSPO.

Secara konseptual, penyelesaian sengketa menggunakan mekanisme yang disediakan privat sah-sah saja. Adapun peran negara harus memastikan adanya penyelesaian sengketa baik melalui jalur pengadilan atau non-pengadilan. Hukum positif Indonesia justru mewajibkan sektor privat untuk menyediakan mekanisme pemulihan terkait konflik atau sengketa yang muncul dari aktivitas usahanya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Artbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

“Peran negara adalah memastikan adanya mekanisme alternatif tersedia bagi masyarakat. Termasuk mekanisme dari sektor privat. Adapun mekanisme yang tersedia mulai dari negosiasi, konsultasi, konsiliasi, atau penggunaan pendapat ahli.” Jelas Ibrahim Reza, Kasi Kerjasama Regional, Direktorat Jenderal HAM dari Kementerian Hukum dan HAM Indonesia yang menjadi salah satu narasumber diskusi publik ini.

Nur Kholis, ahli hak asasi manusia yang juga mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2012-2017 menyatakan bahwa peran negara dalam memastikan ketersediaan mekanisme penyelesaian alternatif adalah salah satu kewajiban negara dalam melindungi HAM yang dilanggar oleh pihak koorporasi sebagai pihak ketiga. Adapun Nurkholis menjabarkan tiga kewajiban dasar negara yaitu:

  • Kewajiban substantif untuk memastikan perlindungan HAM melalui kebijakan legislasi serta menjamin perlindungan kelompok atau individu yang rentan, seperti anak-anak, perempuan, masyarakat adat, buruh migran, penyandang disabilitas, LGBT, orang tua, dan kelompok rentan lainnya;
  • Kewajiban prosedural untuk menyelidiki, menghukum, dan memulihkan pelanggaran HAM yang potensial yang terjadi;
  • Kewajiban untuk menginformasikan dan memantau aktivitas korporasi yang beresiko tinggi.

Dalam hal memastikan mekanisme alternatif dari pihak sektor privat, negara memiliki kewajiban untuk memantau aktivitas korporasi dan secara procedural turut mendorong agar penyelesaian konflik segera selesai sehingga ada pemulihan atas hak yang terlanggar.

Pendapat lain justru lahir dari Marcus Colchester, Senior Advisor FPP. Menurutnya mekanisme pasar atau non-pemerintah untuk menyelesaikan konflik justru hadir karena hukum negara dianggap tidak mampu melindungi hak masyarakatnya. “Mekanisme alternatif lahir karena negara gagal menjalankan hukumnya untuk melindungi masyarakat. Impunitas yang terjadi, sehingga mendorong masyarakat sipil internasional untuk memperkuat hukum internasional lingkungan dan hak asasi manusia.” Jelas Marcus.

Hal ini juga melahirkan adanya fenomena pasar mulai menuntut adanya standar perusahaan yang lebih baik, sebagai contoh RSPO dengan prinsip dan kriterianya yang nilai-nilainya di atas standar nasional.  Pertanyaan besar selanjutnya adalah apakah sektor privat dapat mendukung adanya reformasi hukum di tingkat nasional?  Di Indonesia, yang sering terjadi adalah perusahaan menggunakan hukum untuk membela perusahaan itu sendiri, bahkan menggunakan peradilan untuk memutar-balikan tuntutan masyarakat.  Dengan kata lain, perusahaan menggunakan hukum nasional untuk menghindar dari tuntutan tentang hak masyarakat adat.  Pertanyaan lain adalah, apakah standar-standar yang lebih spesifik, seperti FPIC, HCV, dll, bisa menjadi bagian dari hukum nasional?

Andi Muttaqien mengatakan bahwa sudah banyak mekanisme non-pemerintah yang sudah dicoba dalam upaya menyelesaikan konflik antara masyarakat dan perusahaan.  Mekanisme-mekanisme tersebut di antara lain adalah mekanisme komplain OECD, RSPO, IFC, dll.  Akan tetapi, seberapa efektifk mekanisme-mekanisme tersebut masih mengandung pertanyaan.

“Catatan dari OECD Watch mengatakan bahwa dari 250 komplain yang masuk, hanya 35 kasus yang telah mendapatkan hasil yang bermanfaat, di tahun 2015.  Sementara kasus yang masuk ke RSPO di tahun 2017, dari 14 kasus, baru 2 kasus yang mendapatkan hasil.  Catatan-catatan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme non-pemerintah/non-judisial masih mempunyai tantangan yang besar dalam memastikan implementasinya.” Jelas Andi.

Catatan terhadap peran negara terkait mekanisme dari sektor privat ini adalah memastikan bahwa mekanisme ini tidak hanya menjadi pelarian negara terhadap tanggungjawabnya untuk memenuhi hak-hak masyarakat. []

Penulis : Kania Mezariani

Comments

share on:

Leave a Response