Memperkuat Jaringan Masyarakat Sipil Terkait Penggunaan Strategi RSPO

img_8247

ELSAM-Bali. Dalam rangka menyambut pertemuan Round Table ke 15 RSPO (RT-15 RSPO) di Nusa Dua, Bali pada 27 – 30 November 2017, organisasi masyarakat sipil (CSOs) nasional maupun internasional, berkumpul untuk berdiskusi mengenai strategi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) untuk para masyarakat sipil pada tanggal 26 November 2017 di Hotel Santika Siligita, Nusa Dua. Diskusi ini diselenggarakan melalui kerjasama antara BothEnds, Oxfam Novib, dan ELSAM.  Pertemuan ini diharapkan dapat menyatukan suara organisasi masyarakat sipil terkait beberapa isu seperti konsolidasi masyarakat sipil dan permasalaha RSPO lainnya.

Dalam rangka penguatan jaringan, forum ini berusaha merefleksikan kembali praktik terbaik atau kesuksesan yang dirasakan masyarakat sipil dengan mengidentifikasi tantangan dan upaya untuk memastikan tercapainya tujuan. Peserta dibagi menjadi empat kelompok dengan topic diskusi berbeda.  Topik diskusi diantara lain adalah: 1) Kesenjangan Kebijakan dan Prinsip dan Kriteria, 2) Kesenjangan verifikasi/penegakkan, termasuk komplain, 3) Kesenjangan insentif, termasuk pasar, dan 4) Kesenjangan implementasi, termasuk smallholders/petani kecil.

Selanjutnya selama proses diskusi, setiap kelompok diminta untuk menentukan rancangan aksi baik dalam jangka waktu pendek dan panjang. Salah satunya adalah menentukan rancangan aksi yang dapat dilakukan dalam pertemuan Round Table 15 RSPO ini. Rancangan aksi ini diharapkan mampu menentukan prioritas aktivitas yang menjadi fokus dari organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal maupun internasional.

Dari proses diskusi ini disebutkan beberapa tantangan dari implementasi prinsip dan kriteria RSPO. Salah satunya adalah fakta terkait beberapa kasus yang menggunakan mekanisme komplain RSPO belum kunjung selesai. Fenomena ini mengarahkan diskusi untuk mempertanyakan efektifitas dari mekanisme RSPO dalam penyelesaian konflik.  Beberapa rencana aksi dibahas untuk didiskusikan dan disepakati bersama. Salah satunya dengan menentukan jangka waktu penyelesaian kasus yang harus dilaksanakan dalam waktu enam bulan. Selanjutnya adalah berupaya meningkatkan transparansi dalam penyelesaian konflik

Mempertegas hubungan dengan lembaga sertifikasi juga dinilai strategis dalam advokasi kasus sawit. Upaya pemutusan hukuman antara perusahaan dan lembaga sertifikasi RSPO dilakukan supaya lembaga ini lebih independen dan dipercaya. Selain itu diperlukan juga penerbitan dan pengingkatan kualitas penerjemahan dokumen prinsip dan kriteria RSPO dalam Bahasa Indonesia yang mudah dipahami masyarakat lokal dan mempermudah proses konsultasi publik.

Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk mendiskusikan sikap yang harus diambil oleh masyarakat sipil terkait perkebunan kelapa sawit di atas lahan gambut dan target zero-deforestasi. Harapannya diskusi ini menghasilkan kesepakatan yang dapat menjadi posisi masyarakat sipil dalam pertemuan RT-15 RSPO. Dengan kesepakatan ini, antar organisasi masyarakat sipil juga memiliki dasar dan pemahaman yang sama dalam melakukan advokasi.[]

Penulis : Kania Mezariani

share on:

Leave a Response