Memperkenalkan Tri-Konsep Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Bagi Korban Diskriminasi Sistemik di Indonesia

dialog

ELSAM, Jakarta- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menabalkan konsep restorasi sosial sebagai salah satu agenda pembangunan Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Salah satu yang menjadi poin penting dalam agenda restorasi sosial yaitu kebijakan anti-diskriminasi yang menjadi perhatian sejumlah masyarakat sipil yang berkumpul selama tiga hari (7/11-9/11) di Jakarta dalam acara Pertemuan Nasional KKPK yang bertajuk “Membangun Jalan Restorasi Sosial: Penyelesaian Kekerasan Masa Lalu dalam Pendekatan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”. Lebih dari 50 orang datang dari sejumlah daerah, mereka merupakan pegiat anti-diskriminasi dan hak asasi manusia serta para penyintas kebijakan diskriminasi di masa lalu. Para peserta menyusun kerangka kerja bersama dalam rangka melakukan pemulihan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Selama ini, hak-hak ekosob para korban diskriminasi sistemik menjadi isu yang peripheral. Pertemuan ini hendak mewacanakannya kembali berdampingan dengan upaya-upaya pemulihan hak-hak sipil dan politik yang telah dirintis sejak lebih dari satu dekade silam.

“Hari ini kita berkumpul untuk membangun strategi baru dengan fokus pada pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya para korban diskriminasi sistemik. Kita menggunakan satu peristilahan baru ini karena kita ingin menjamin konstitusionalitas, hak bagi semua orang demi kesamaan dan keadilan,” ucap Kamala Chandrakirana, Koordinator Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) dalam kata sambutannya di Jakarta pada Selasa (7/11) lalu.

Pertemuan nasional yang dilakukan sekali dalam setahun ini dimaksudkan untuk memperkenalkan tiga konsep pemulihan hak-hak ekosob bagi para korban diskriminasi sistemik. Ketiga konsep itu adalah perlakuan khusus, justisiabilitas dan hak budaya. Ketiga elemen pendekatan hak ekosob tersebut sesungguhnya merupakan kelanjutan dari kesepakatan yang diperoleh pada Dialog Nasional KKPK 2016 yang berkomitmen pada upaya mendorong kebijakan perlakuan khusus, dengan pembelajaran melalui praktik-praktik keadilan transisional di tingkat lokal.

“Dalam konteks pemulihan hak-hak korban diskriminasi sistematik, pemulihan ekosob itu seringkali terpinggirkan,” ucap Wahyudi Djafar dari Elsam. “Dalam banyak kasus pemberian pemulihan adalah bagian dari implikasi atau dampak lanjutan dari proses penyelesaian politik dan hukum. Ketika itu tidak terjadi maka pemulihan ekosob juga tidak terjadi,” sambungnya.

Setelah sekian lama, para penyintas dan keluarga penyintas diskriminasi sistemik telah mengalami serangkaian stigmatisasi sehingga kesulitasn mengakses hak-hak ekosob. Negara perlu menyediakan mekanisme pemulihan melalui kebijakan perlakuan khusus (affirmative action) untuk mengembalikan modalitas yang hilang, untuk mengakses hak-hak yang seharusnya mereka peroleh.

“Penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak hanya tentang pengakuan kebenaran, tetapi juga perlu mendorong berjalannya proses pengadilan, pemulihan/reparasi korban dan memastikan agar pelanggaran tidak berulang,” ucap Putri Kanesia dari KontraS membuka penjelasan mengenai elemen justisiabilitas dalam acara pertemuan nasional tersebut.

Pengadilan umumnya digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dalam rangka menuntut hak-hak sipil dan politik korban diskriminasi sistematik. Justisiabilitas dalam pendekatan hak-hak ekosob merujuk pada kemampuan dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya untuk menjadi subyek penegakan hukum melalui pengadilan. Hal ini berarti penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak ekosob dapat dituntut di pengadilan. Melalui jalan ini, pengadilan diminta untuk memutuskan bahwa Negara harus menyediakan satu mekanisme tertentu agar hak-hak ekosob para korban dapat dipulihkan. Hak-hak ini merentang dari hak atas pendidikan, kesehatan hingga pekerjaan.

Hadirnya elemen hak budaya berangkat dari kesadaran bahwa terdapat aspek kebudayaan tertentu yang pada masa lalu memperoleh stigma dan stereotip sehingga dihambat aksesnya untuk dapat diekspresikan di ruang publik. Kebudayaan juga menjad alternatif baru, yang sesungguhnya dapat dirujuk basis legal formalnya dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, untuk mengatasi kemandegan pendekatan dalam menyelesaikan kasus-kasus diskriminasi sistemik.

“Hak budaya merupakan hak bagi setiap manusia baik individu maupun secara kelompok untuk mengidentifikasi diri, menentukan nasib sendiri sebagai bagian dari penghargaan atas keragaman komunitas yang saling terhubung, sehingga menjadi jalan untuk meraih martabat sebagai manusia,” terang Ayu dari LKK.

Tiga elemen pendekatan hak ekosob, atau disebut Tri-Konsep Hak Ekosob, merupakan harapan baru di tengah mandegnya usaha-usaha penyelesaian yang telah dirintis bertahun-tahun lamanya.

Penulis: Miftah Fadhli

share on:

Leave a Response