Membesarnya Potensi Ancaman Kebebasan Sipil dan Menurunnya Peran Negara Dalam Perlindungan HAM

Siaran Pers ELSAM

Peringatan Hari HAM Internasional 2017

 Membesarnya Potensi Ancaman Kebebasan Sipil dan Menurunnya Peran Negara Dalam Perlindungan HAM

Pada pidato peringatan hari hak asasi manusia internasional 2017, Presiden Jokowi mengakui ada banyak janji yang belum terpenuhi dalam agenda hak asasi manusia. Terutama yang terkait dengan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, yang secara eksplisit dijanjikan oleh Pemerintahan Jokowi-JK, sebagaimana tertuang dalam dokumen Nawacita, maupun RPJMN 2015-2019. Tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK memang belum menunjukan progress berarti, khususnya dalam agenda penyelesaian kasus-kasus masa lalu, yang dianggap masih menjadi ganjalan sosial politik bagi bangsa Indonesia.

Pengakuan Presiden ini senada dengan temuan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sejak tahun 2014. Dari angka 73,04 pada 2015, turun menjadi 72,82 di 2016, dan turun kembali di tahun 2017 menjadi 70,09. Menurut survey BPS, penurunan kualitas demokrasi ini terjadi akibat menurunnya kualitas jaminan kebebasan sipil, turunnya jaminan hak-hak politik, dan rendahnya angka kualitas lembaga-lembaga demokrasi. Situasi ini tentu menjadi tantangan untuk kita semua, jelang dua puluh tahun transisi demokrasi, yang semestinya segera mencapai bandul kesetimbangan dalam perlindungan kebebasan sipil maupun dalam pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat ada sejumlah permasalahan krusial sepanjang tahun 2017 dalam agenda pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Beberapa permasalahan itu mulai dari: (1) terus berlanjutnya impunitas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu; (2) kian terkoyaknya sejumlah aspek perlindungan kebebasan sipil; (3) pembangunan infrastruktur yang berdampak pada munculnya persoalan penikmatan hak asasi manusia; dan (4) tidak kunjung diselesaikannya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Kaitannya dengan agenda penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, pemerintah menjanjikan pembentukan suatu Komite Adhoc Kepresidenan untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu, sebagaimana dirumuskan di dalam RPJMN. Namun sayangnya dalam setahun ini, inisiatif pembentukan Komite ini belum kunjung nampak ke permukaan. Justru yang terjadi sebaliknya, makin kuatnya tekanan-tekanan dari kelompok penentang, terhadap agenda-agenda pengungkapan kebenaran dan penyelesaian, seperti halnya terekam dalam penyerangan terhadap kantor YLBHI, maupun tekanan terhadap penyelenggaran diskusi dan pertemuan yang diorganisir oleh sejumlah lembaga masyarakat sipil. Harus diakui pula situasi ini terjadi salah satunya karena ketidaktegasan sikap pemerintah, untuk memastikan agenda penyelesaian. Pun demikian dengan tindak lanjut laporan hasil penyelidikan Komnas HAM oleh Kejaksaan, sampai dengan berakhirnya periode Komnas HAM 2012-2017, tidak ada satu pun perkembangan dari kasus-kasus dugaan pelanggaran berat HAM yang telah diselidiki oleh Komnas HAM. Sementara terhadap inisiatif pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh, melalui KKR Aceh, pemerintah pusat sampai dengan saat ini juga belum memberikan resmi untuk mendukung proses penyelesaian di Aceh melalui KKR.

Dalam aspek perlindungan kebebasan sipil, naiknya intoleransi dan ekstremisme berbasis kekerasan telah berdampak pada kian terkoyaknya kebebasan sipil. Pemerintah sendiri terkesan bersikap mendua, pada satu ada keinginan untuk memberikan respon guna menangkal intoleransi, tapi pada sisi lain justru menabrak prinsip-prinsip perlindungan kebebasan sipil. Hal ini seperti tergambar dari keluarnya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah mengatakan ingin memerangi intoleransi melalui Perppu ini, akan tetapi membaca materi muatan Perppu justru jauh dari prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Materinya justru berpotensi besar akan mengoyak perlindungan kebebasan berserikat dan berorganisasi, serta kebebasan beragama/berkeyakinan.

Maraknya disinformasi yang termanifeskan melalui penyebaran hoax dan fake news melalui media sosial dan internet juga telah menjadi pemicu penting naiknya intoleransi, yang berdampak pada terancamnya kebebasan sipil. Dipicu informasi bohong, terjadi sejumlah tindak kekerasan, mulai dari pelecehan verbal hingga penyerangan fisik terhadap kelompok tertentu, yang umumnya berasal dari kelompok minoritas/rentan. Lagi-lagi respon pemerintah juga nampak kurang komperhensif dan simultan, untuk meminimalisir tingginya disinformasi yang berdampak pada rentannya perlindungan kebebasan sipil.

Proses legislasi di DPR juga memperlihatkan kian besarnya potensi ancaman terhadap kebebasan sipil, yang bisa dilihat dari proses pembahasan dua RUU: Rancangan KUHP dan RUU Perubahan UU Tindak Pidana Terorisme. Persoalan utama dalam pembahasan materi RKUHP selain materinya yang cenderung untuk mengkriminalisasi banyak perbuatan baru (over criminalization), juga lemahnya integrasi prinsip-prinsip perlindungan kebebasan sipil. Situasi ini telah berdampak pada rentannya perlindungan kelompok marjinal yang juga minim partisipasinya selama proses pembahasan RKUHP. Demikian pula dengan pembahasan materi RUU Perubahan UU Tindak Pidana Terorisme, selain isu pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme, juga muncul sejumlah usulan tindak pidana baru yang masuk kategori perbuatan persiapan dan percobaan. Bila dibiarkan tidak dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan konstitusi, materi baru dari dua legislasi di atas tentunya hanya akan menambah faktor kriminogen yang kian mengancam kebebasan sipil.

Pada dimensi yang lain, ketika peringatan hari HAM internasional 2017, Presiden Jokowi menyinggung perihal hak asasi manusia yang bersifat interdependent. Ini terekam dari pernyataannya yang mengatakan, “Selain hak sipil, kita harus harus menjamin hak-hak sosial, hak ekonomi dan kultural yang memengaruhi hak politik”. Dalam sejumlah hal, khususnya terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan, maupun layanan sosial yang lain, kerja keras pemerintahan ini memang harus diberikan apresiasi. Akan tetapi, karena sifat yang interdependent ini, sejumlah proyek-proyek strategis nasional, yang digagas pemerintahan Jokowi-JK melalui pembangunan sejumlah infrastruktur penting nasional, juga telah berdampak pada beberapa jenis pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai faktor pendukung untuk membangun terus disiapkan dan dibuat oleh Pemerintah, namun instrumen perlindungan justru dilupakan. Situasi ini semakin parah ketika Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres No. 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional.

Selain isu infrastruktur, dalam dimensi Ekosob, praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia juga masih ditemukan dalam sejumlah operasi korporasi, seperti tindakan kekerasan terhadap petani yang menuntut kembali tanahnya, hingga kriminalisasi terhadap petani dan para pembela lingkungan. Ancaman terhadap sektor ini kian mengemuka dengan munculnya agenda legislasi pembahasan RUU Perkelapasawitan, yang jauh dari prinsip hak asasi manusia. Keberadaan RUU ini kian menambah karut marutnya regulasi sektor perkebunan, dengan kompleksnya permasalahan yang dihadapi, serta banyaknya regulasi terkait, seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Lingkungan Hidup, dan UU Pokok Agraria.

Kondisi kurang menggembirakan juga masih dirasakan di Papua, meski telah didorong dengan pembangunan sejumlah infrastruktur baru, sebagai upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan Papua. Rentetan kekerasan yang melibatkan aparat negara masih terus terjadi di Papua, tanpa proses penegakan hukum yang optimal. Situasi ini seperti menabalkan impunitas kekerasan di Papua, dengan belum diselesaikannya sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelumnya, seperti kasus Biak (1998), Wamena-Wasior (2001), dan Paniai (2014).

Berbeda dengan minimnya respon terhadap sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah justru melancarkan pembangunan infrastruktur yang massif, seperti jalan raya trans-Papua, pelabuhan laut, sungai dan udara, dan bahkan jalur kereta api. Pada saat yang sama membentuk kawasan-kawasan industri baru berbasis pertambangan, perkebunan, dan logging. Setidaknya sudah ada 240 ijin tambang, 79 ijin HPH raksasa, 85 izin perkebunan sawit di Papua. Sebagai pendukung proyek-proyek strategis ini, juga telah dibangun pos-pos militer baru, seperti di Biak, markas Brimob di Wamena, serta pos-pos militer dan polisi baru di sepanjang jalan trans-Papua yang sedang dbangun. Pengalaman selama ini, bukankah situasi seperti ini justru akan memperarah persoalan hak asasi manusia dan keadilan sosial di Papua?

Menimbang dan memperhatikan situasi politik yang penuh dengan ambigu, yang justru berdampak pada kian terancamnya perlindungan kebebasan sipil, ELSAM hendak mengingatkan sejumlah hal berikut ini:

  1. Presiden Joko Widodo segera mengambil kepemimpinan politik dalam sisa waktu pemerintahannya, untuk segera merealisasikan agenda-agenda hak asasi manusia, khususnya terkait dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, guna segera memutus rantai kekerasan dan impunitas yang terus berlanjut jelang 20 tahun transisi demokrasi.
  2. Pentingnya integrasi dan inkorporasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap agenda pembangunan, untuk memastikan adanya uji tuntas, sehingga mampu meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam agenda tersebut.
  3. Pemerintah mengambil langkah yang simultan dan komprehensif, yang melibatkan semua kementerian/lembaga, juga pemerintah daerah, dalam memerangi intoleransi dan ekstremisme berbasis kekerasan, yang telah menjelma menjadi ancaman baru bagi kebebasan sipil.
  4. Menyiapkan langkah-langkah untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua, melalui proses penegakan hukum yang tuntas, agar bisa secara jernih menemunkan dan memotong akar kekerasan di Papua.
  5. Memastikan proses percepatan pembangunan di Papua dilakukan secara partisipatif dan deliberatif agar mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan-permasalahan warga Papua, sekaligus mampu menghentikan rentetan kekerasan yang terjadi di Papua.
  6. Pentingnya peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2017-2022 yang baru saja terpilih, untuk memastikan seluruh agenda pemerintah dalam upaya pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, baik dalam konteks penyelesaian kasus-kasus masa lalu, maupun dalam agenda pembangunan secara keseluruhan.
  7. Perlunya pemerintah bersikap tegas dalam agenda-agenda hak asasi manusia, serta menghindari politik ambigu dalam memberikan respon terhadap sejumlah persoalan hak asasi manusia, guna memastikan kelanjutan agenda demokratisasi dan hak asasi manusia.

 Jakarta, 10 Desember 2017

 Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Wahyu Wagiman (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081285586524; Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset), telepon: 081382083993; Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi), telepon: 08121996984.

Comments

share on:

Leave a Response