Akses terhadap Layanan Kesehatan Orang dengan HIV/AIDS: Persinggungan  Dimensi Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan Dimensi Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat

ilustrasi-hiv-aids

 

ELSAM-Nusa Dua, Bali.  Pada Pertemuan Nasional Komunitas Dalam Kerangka istem penguatan komunitas dan penciptaan lingkungan yang kondusif  (CSS – RLB)  dan Hak Asasi Manusia pada 12-15 November 2017. Pertemuan Nasional tersebut dihadiri oleh  kurang lebih 140 peserta dari seluruh Indonesia yang melakukan advokasi dan pengorganisasian orang-orang dengan HIV/AIDS.  Acara ini  diselenggarakan oleh Indonesia AIDS Coalition. Tujuan dari Pertemuan Nasional difokuskan pada  upaya membangun peran serta komunitas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang belum memadai sebagai bagian dari upaya advokasi bersama dalam membangun kesetaraan dan persamaan hak mendapatkan layanan kesehatan bagi setiap manusia.  Pada kesempatan tersebut ELSAM bersama Komnas HAM diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemikirannya berkaitan dengan tema Perlindungan HAM dalam akses layanan dan perawatan kesehatan.

Adzkar Ahsinin, yang mewakili ELSAM menyampaikan materi mengenai keterkaitan antara hak atas layanan kesehatan kelompok rentan, penyiksaaan, dan tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia. Adzkar mengawali presentasinya dengan mengutip pandangan Juan Mendes, Pelapor Khusus Penyiksaan yang menyatakan bahwa tindakan penyiksaan dapat diperluas ruang lingkupnya kepada  dokter, profesional layanan kesehatan dan pekerja sosial, termasuk mereka yang bekerja di rumah sakit swasta (sektor bisnis kesehatan).   Mendez mengakui bahwa laporan tersebut boleh dibilang melampaui mandatnya sebagaimana didefinisikan secara tradisional dan kemudian memasuki ke ranah hak atas kesehatan (right to health). Berdasarkan tinjauan ini dan definisi penyiksaan yang telah berkembang ini  Mendez menyimpulkan bahwa penyiksaan atau perlakuan yang kejam di fasilitas apa pun yang dimaksudkan untuk memberikan perawatan kesehatan atau perawatan medis – baik swasta maupun publik – dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan.

 Menurut Mendez elemen kunci dari definisi penyiksaan dan perlakuan buruk dan kemudian diterapkan terhadap pelanggaran yang terjadi  pada tempat layanan kesehatan. Elemen lain terkait dengan  kriteria rasa sakit atau penderitaan, niat, dan keterlibatan pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi, dengan persetujuan atau izin terhadap pelanggaran pada tempat layanan kesehatan.

Dalam konteks ini, maka penyiksaan dan perlakuan kejam, dalam konteks layanan kesehatan yang melibatkan sektor bisnis kesehatan, terutama dialami oleh kelompok sosial yang dikecualikan atau terpinggirkan misalnya, orang yang hidup dengan HIV atau TBC, orang-orang dengan disabilitas, orang-orang yang menggunakan narkoba, pekerja seks, etnis minoritas,  perempuan, kelompok minoritas seksual, dan orang-orang yang membutuhkan perawatan paliatif (perawatan yang konfrehensif pada pasien-pasien dengan penyakit yang mengancam jiwa).  Paling tidak  terdapat 3  tipologi penyiksaan dan perlakuan kejam yang dialami oleh kelompok ini dalam konteks perawatan kesehatan, yang melibatkan sektor bisnis kesehatan, meliputi: (1) Intervensi medis melalui kekerasan atau secara paksa; (2) Penolakan perawatan  atau penyediaan layanan kesehatan secara  diskriminatif; dan  (3) Penyediaan Pengobatan dengan cara yang  merendahkan.

Kemudian Adzkar merujuk pada pandangan   Pelapor Khusus PBB tentang hak atas kesehatan, Paul Hunt.  Menurut Hunt keterlibatan  sektor bisnis  dalam sektor kesehatan yang berpotensi terlibat dalam pelanggaran hak atas kesehatan, khususnya hak mendapatkan obat (right to medicines). Pada titik ini, menurut Hunt perusahaan farmasi memiliki kewajiban untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk membuat obat “dapat diakses sebanyak mungkin” setelah dipasarkan, termasuk bagi mereka yang tidak mampu. Langkah-langkah ini harus dilakukan dalam “model bisnis yang layak.” Paul Hunt berpendapat bahwa perusahaan mungkin melanggar tanggung jawabnya atas hak atas kesehatan jika paten lebih dikedepankan.

Lebih jauh, Adzkar kemudian merujuk pada Prof. John Ruggie, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Bisnis dan Hak asasi Manusia yang menawarkan tiga pilar relasi bisnis dan hak asasi manusia, yaitu: (1) Kewajiban negara untuk melindungi (State duty to protect); (2) Tanggung jawab korporasi untuk menghormati (corporate responsibility to respect); (3) memperluas akses korban untuk mendapatkan pemulihan (access to remedy). Pada tahun 2011, Dewan HAM PBB mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia  yang mengesahkan pendekatan polycentric governance system yang ditawarkan oleh John Ruggie untuk menagih komitmen sektor bisnis terhadap hak asasi manusia.  Prinsip-prinsip tersebut menegaskan kembali tanggung jawab utama negara-negara untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk kemungkinan pelanggaran oleh bisnis, dan berfokus pada dua jenis tanggung jawab untuk bisnis yakni rasa hormat dan pemulihan. Prinsip-prinsip Panduan berlaku untuk semua perusahaan, terlepas dari ukuran, sektor, konteks operasional, kepemilikan dan struktur, serta berlaku  secara universal.   Menutup presentasinya, Adzkar mencoba meletakkan keterkaitan antara penyiksaan dan perlakuan kejam dalam konteks layanan kesehatan dan potensi keterlibatan sektor bisnis  pada ketiga mandat ahli tersebut melalui diagram di bawah ini.

untitled-1

 

share on:

Leave a Response