Akademisi Hukum: Mengembangkan Pendekatan yang Multidisipliner Diperlukan untuk Mengajarkan Mata Kuliah Hukum Siber di Perguruan Tinggi

foto-expert-meeting

ELSAM-Jakarta. Sebanyak 10 dosen hukum dari berbagai fakultas hukum di perguruan tinggi di Sumatera dan Jawa sepakat bahwa pendekatan multidisipliner penting untuk dikembangkan oleh pengajar-pengajar ilmu hukum dalam mengembangkan mata kuliah hukum siber di perguruan tinggi. Hal itu mencuat dalam acara diskusi ahli “Expert Meeting on Internet Rights: Kebutuhan Hukum Siber dan Aktualisasinya dalam Pengajaran di Perguruan Tinggi” pada 28 November 2017 lalu di Jakarta. Diskusi tersebut dihadiri pula oleh anggota Jaringan Akademisi Untuk Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia antara lain Sinta Dewi Rosadi (Universitas Padjadjaran), Heribertus jaka Triyana (Universitas Gadjah Mada), Masitah Indriani (Universitas Airlangga) dan Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia).

Dalam pertemuan ini, Sinta Dewi memberikan paparan terkait pengembangan mata kuliah hukum siber di fakultasnya sementara diskusi dimoderasi oleh Lidwina Inge Nurtjahyo. Selain itu, diskusi dihadiri pula oleh perwakilan dari Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Andalas, Universitas Parahyangan, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Universitas Pancasila dan Universitas Bina Nusantara.

Dalam presentasinya, Sinta Dewi Rosadi mengungkapkan bahwa di Indonesia teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang sangat pesat namun tingkat literasi digital masyarakat masih rendah. Sinta juga menceritakan tentang bagaimana Cyber Law Center di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran berdiri.

“Mata kuliah cyber law di Unpad berawal dari kurikulum dalam mata kuliah Hukum Udara dan Angkasa yang kemudian menjadi mata kuliah sendiri. Kami membangun Departemen Teknologi Informasi, Komunikasi dan Kekayaan Intelektual sejak 2016, meskipun mata kuliah hukum siber sudah ada sejak 2010,” terangnya.

Bambang Pratama, dosen Fakultas Hukum Universitas Bina Sarana mengatakan bahwa infarstruktur telekomunikasi (hardware) masih menjadi persoalan dalam hukum siber di Indonesia akan tetapi masyarakat dipaksa untuk membuat kebijakan di level perangkat lunak (software).

“Pengembangan hukum siber sangat sektoral tanpa mampu menginterpretasikan asas-asas hukum sektoral dalam konteks undang-undang siber,” tambah Bambang.

Masalah lain yang dihadapi para pengajar adalah kesadaran civitas akademika hukum terhadap bidang ilmu ini sendiri. Minimnya kesadaran untuk mengembangkan bidang ilmu hukum siber dipengaruhi oleh minimnya literatur hukum internet di Indonesia serta adanya perbedaan generasi antar pengajar hukum di perguruan tinggi.

Rachmani Puspitadewi, pengajar hukum komunikasi dan informasi di Universitas Parahyangan menuturkan dosen-dosen yang lebih tua cenderung enggan mengembangkan mata kuliah untuk bidang-bidang ilmu yang lebih kontemporer seperti hukum siber.

“Kebutuhan untuk mengembangkan hukum siber di kampus justru muncul melalui dorongan mahasiswa-mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari bidang ilmu ini,” ujar perempuan yang akrab disapa Putie ini.

Meskipun demikian, banyak perguruan tinggi di Indonesia yang sebenarnya sudah memiliki mata kuliah hukum siber dengan nama yang berbeda-beda, seperti hukum teknologi informasi dan komunikasi, hukum telematika, dan hukum transaksi elektronik.

Aspek paling penting dalam pengajaran mata kuliah hukum siber, menurut para peserta diskusi, adalah integrasinya dengan perspektif multidisipliner seperti ilmu ekonomi, bidang ilmu teknologi, dan lain-lain.

“Perspektif multidisipliner lain yang tak kalah penting dalam pengembangan mata kuliah hukum siber adalah adanya konteks budaya dan konteks gender dalam kurikulum hukum siber,” ucap Lidwina Inge Nurtjahyo, menutup diskusi.

 

Penulis: Miftah Fadhli

 

 

share on:

Leave a Response