Suara Akademisi dan Kelompok Rentan, dari Yogyakarta Untuk Amandemen KUHP

img_0018

ELSAM – Yogyakarta. Pada 23 dan 24 Oktober 2017 telah berlangsung Diskusi Kelompok Terfokus dan Diskusi Publik “Potensi Dampak Amandemen KUHP terhadap Pereduksian Penikmatan Hak Asasi Manusia  terhadap 4 (Empat) Kelompok Rentan” di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM).  Acara tersebut diinisiasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta bekerjasama dengan LBH Yogyakarta dan Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Dengan melibatkan lagi aktor seperti akademisi universitas dan organisasi korban sendiri dalam mengadvokasi isu terkait.

Salah satu implikasi transpalasi imperialisme dan kolonisasi dari Hukum Barat ke Indonesia adalah kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)[1]. Oleh karena kentalnya nuansa kolonialisme, tercetusnya ide bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan revisi KUHP dengan 3 dogma besar yaitu, prinsip dekolonisasi, deharmonisasi dan demokratisasi hukum pidana Indonesia.

“Bukan hanya dekolonialisasi terhadap RUU KUHP  tapi harus terdapat Indonesia-isasi yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiokultural sebagai ciri khas hukum pidana Indonesia,” ujar Marcus Priyo Gunarto pakar hukum pidana dari FH UGM yang juga menjadi tim pembaca naskah RUU KUHP.

Marcus menjadi salah satu pembicara diskusi kelompok terfokus yang diadakan di hari pertama bersama dengan Mudzakkir, pakar Hukum Pidana FH Universitas Islam Indonesia; Heribertus Jaka Triyana, Pengajar FH UGM, dan difasilitatori oleh Sri Wiyanti Eddyono, pengajar Fakultas Hukum UGM.

“Jika memang ada semangat dekolonialisasi. Semestinya dilihat pasal kriminalisasi homoseksual  itu dibawa Belanda dari Prancis. Kenyataannya, kemudian karena terjadi persekusi meningkat pesat, Belanda mencabut pasal tersebut. Namun anehnya pasal serupa masih ditemui di RUU KUHP hari ini,” terang Tama salah satu perwakilan dari komunitas minoritas seksual.

Pada hari kedua, diselenggarakan pula diskusi publik dengan tema serupa yang dihadiri lebih dari 80 peserta. Adapun narasumber dalam diskusi ini masih menghadirkan Sri Wiyanti Eddyono, dan Eddy O. S. Hiariej, pakar Hukum Pidana FH UGM, dan Emanuel Gobay selaku Kepala Divisi Staff Divisi SIPOL LBH Yogyakarta.

Acara di Yogyakarta ini merupakan acara pertama dari rangkaian roadshow pemetaan potensi Dampak Amandemen KUHP terhadap Pereduksian Penikmatan Hak Asasi Manusia  terhadap 4 Kelompok Rentan. Acara serupa akan dilaksanakan di lima kota lainnya di Jawa dan Papua. []

Penulis : Sekar Banjaran Aji

[1] KUHP yang saat ini menjadi rujukan  untuk melaksanakan peradilan pidana di Indonesia sebagai hukum material disahkan melalui UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 73 Tahun 1958
share on:

Leave a Response