Registrasi Ulang SIM Card dan Potensi Ancaman Terhadap Privasi

Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar [Foto: ELSAM/Dodi]

ELSAM-Jakarta. Baru-baru ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mengeluarkan kebijakan kewajiban pendaftaran ulang Kartu Sim, dengan alasan untuk meminimalisir alat komunikasi menjadi medium kejahatan atau tindak pidana. Namun demikian, dengan kondisi kekosongan hukum terkait perlindungan data yang komprehensif di Indonesia, kebijakan ini justru kian melahirkan potensi ancaman terhadap perlindungan hak atas privasi warga negara.

Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) No.12 Tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Permenkominfo No. 14 Tahun 2017, dan diubah kembali dengan Permenkominfo No. 21 Tahun 2017, Pengguna kartu prabayar seluler harus mendaftarkan kembali data pribadinya. Caranya dengan mengirim Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK), melalui pesan pendek (SMS). Menurut Kominfo, pengirimkan NIK dan nomor KK, sekaligus nomor ponsel pengguna, selanjutnya akan digunakan dalam sinkronisasi data pengguna, dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang memuat nama, alamat, keluarga, umur, dan sebagainya.

Merespon kebijakan tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) telah menggelar pernyataan pers pada Rabu, 18 Oktober 2017. Respon ini diberikan mengingat rentannya perlindungan privasi data-data pengguna, yang dikumpulkan berdasar pada kebijakan ini. Meski Kominfo telah mengeluarkan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, namun belum adanya regulasi perlindungan data privasi yang komprehensif, menjadikan rentannya data-data pribadi yang dikumpulkan. Termasuk regulasi yang mampu mengikat seluruh kementerian/lembaga, juga swasta dalam berbagai sektor, serta adanya sanksi dan pemulihan jika terjadi pelanggaran penyalahgunaan data pribadi.

“Apabila UU Perlindungan Data Pribadi belum ada di Indonesia, yang mengatur secara komprehensif kewajiban pengelola data pribadi, dari mulai proses perekaman/pengumpulan, pemrosesan, hingga penghancurannya, maka besar sekali potensi ancaman terhadap data-data pribadi warga negara”, jelas Wahyudi Djafar, Deputi Direktur Riset ELSAM dalam kesempatan itu.

Dalam konteks global, registrasi Kartu Sim bukan merupakan kebijakan populer. Dari total 88 negara yang dikaji ELSAM, hanya 13 negara yang memiliki kebijakan melakukan registrasi Kartu Sim. Bahkan dari 57 negara yang telah memiliki peraturan komprehensif dalam Perlindungan Data Pribadi, hanya enam negara yang mewajibkan registrasi Kartu Sim, yaitu Afrika Selatan, UAE, Norwegia, Malaysia, Mauritius, dan Jerman. Sementara untuk negara yang belum memiliki UU Perlindungan Data Pribadi, dari dari 25 negara yang diteliti, hanya 2 negara yang mengatur kewajiban serupa.

Sistem Data Intensif dan Ancaman Terhadap Privasi

Pada praktiknya kemajuan teknologi dan migrasi digital dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia memang melahirkan teknik pengumpulan data yang massif. Namun bukan berarti hak privasi dapat dikesampingkan. Pengumpulan data tanpa adanya jaminan perlindungan hukum membuat pihak-pihak tersebut berpotensi melakukan hal sewenang-wenang atas rekaman data.

Sebelumnya, produk kebijakan Kominfo (Permenkominfo No. 12 Tahun 2016) disebutkan pendaftaran ulang Kartu Sim mewajibkan pencantuman nama ibu kandung. Menurut studi ELSAM, hal ini sangat rentan mengingat nama kandung ibu kerap kali menjadi kata sandi yang kuat (super password) untuk data-data keuangan/perbankan. Untungnya, pasca-siaran Pers ELSAM, pada 18 Oktober 2017, Kominfo melakukan revisi kebijakan tersebut, dengan menghilangkan ketentuan pencantuman nama ibu kandung sebagaimana diatur dalam Permenkominfo No. 21 tahun 2017.

Sebagai bagian dari ekosistem data intensif, saat ini negara memiliki semua data kita. Mulai dari rekaman data kesehatan, data keuangan dan perbankan, data perpajakan, hingga kependudukan dan catatan sipil yang dikelola oleh Kemendagri.  Dengan data ini mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Bayangkan kalau tidak ada perlindungan data yang jelas. Sangat potensial dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak seharusnya.

Pun demikian dengan semakin tumbuhnya industri data, banyak perusahaan swasta dari berbagai sektor, baik telekomunikasi, asuransi, perbankan, hingga penyedia layanan transportasi online, berlomba-lomba untuk mengumpulkan data pribadi pengguna. Data yang dikumpulkan secara massif, dan kemudian dilakukan proses datafikasi, akan menjadi barang yang sangat berharga dengan nilai jual tinggi. Sayangnya, aturan yang ketat belum diberlakukan untuk memastikan kerahasiaan dan digniti atas data-data tersebut.

Sebagai contoh dalam hal data pengguna jasa telekomunikasi. Kontrak antara pengguna dengan operator hanya terkait dengan layanan telekomunikasi, tetapi operator justru bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pemasaran produk, dengan memanfaatkan teknologi geolocation berbasis BTS. “Hal ini terjadi apabila kita menggunakan salah satu operator yang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyebarkan promosi. Kalau kita ke mal, kita sering dapat SMS dari tenant-tenant yang ada di mal itu. Tidak hanya itu konsumen kerap kali menerima SMS dari banyak pihak mulai dari layanan kartu kredit, dan produk lain sebagainya” tambah Wahyudi.

Menyikapi tren global tersebut, khusus Uni Eropa telah mengeluarkan General Data Protection Regulation (GDPR) yang berusaha membangun paradigma perlindungan data sebagai hak sipil politik masyarakat atau konsumen termasuk dalam industri digital, termasuk mengikat para perusahaan raksasa yang melakukan pengumpulan data secara lintas batas. Oleh karenanya, sudah seharusnya pula Indonesia menyiapkan regulasi perlindungan data yang kuat, agar aturan domestik kita selaras dengan aturan-aturan perlindungan data di berbagai negara. Sebab dalam hal transfer data atau ekspor-impor data, sejumlah negara, khususnya Eropa, telah mensyaratkan keharusan agar negara-negara yang akan melakukan transfer data, aturannya harus comply GDPR.  [ ]

Penulis Lintang Setianti

share on:

Leave a Response