Perppu Ormas dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi

perpu

Setelah melalui sejumlah perdebatan, akhirnya DPR mengesahkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Undang-Undang. Penerimaan ini tentunya tidak lepas dari sejumlah penolakan dari beberapa fraksi, termasuk catatan untuk segera merevisi materi muatan Perppu ini, dari sejumlah fraksi yang menerimanya. Sejumlah organisasi masyarakat sipil pro demokrasi yang selama ini menaruh perhatian dan fokus pada upaya memastikan jaminan perlindungan dalam pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat dan berorganisasi, juga sangat menyayangkan terbitnya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Setidaknya terdapat empat argumentasi yang melatarbelakangi penolakan ini: (i) Penerbitan Perppu Ormas Tidak Memenuhi Syarat Kegentingan yang Memaksa, sehingga Bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945; (ii) Penerbitan Perppu Ormas Mengancam Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi, sehingga Bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945; (iii) Perppu Ormas Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum, sebagaimana Ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; (iv) Perppu Ormas Bertentangan dengan Prinsip Kepastian Hukum yang Adil, sebagaimana Ditegaskan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Penerbitan Perppu Ormas Tidak Memenuhi Syarat Kegentingan yang Memaksa

Dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. No. 138/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 145/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penjelasan mengenai syarat bagi diterbitkannya suatu Perppu, yaitu; “(i) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (ii) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; (iii) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan”.

Apakah ada masalah hukum mendesak yang harus diselesaikan dengan undang-undang? Dalam waktu paling tidak 19 tahun setelah Indonesia memasuki periode reformasi, yang merupakan janji untuk sepenuhnya menerapkan sistem demokrasi, tidak pernah sekalipun ada tindakan dari pemerintah, yang mengarah upaya pembubaran/pelarangan suatu organisasi. Bahkan termasuk terhadap sejumlah organisasi yang terlibat dalam tindak kekerasan sekalipun. Organisasi yang saat ini dinyatakan bubar, dan beberapa lainnya yang rencananya akan dilakukan pembubaran, justru selama ini terkesan mendapatkan dukungan dari oknum-oknum pemerintah dalam aktivitasnya. Pemerintah sendiri tidak pernah melakukan tindakan hukum terhadap oranisasi-organisasi tersebut. Bahkan ketika revisi UU Ormas disahkan pada 2013, dengan salah satu tujuannya untuk dapat membubarkan organisasi yang selama ini kerap melakukan tindakan kekerasan, dalam empat tahun berlakunya UU Ormas, pemerintah pun tidak melakukan tindakan apa-apa. Ketika dalam 18 tahun, atau paling tidak 4 tahun tersebut, pemerintah tidak melakukan tindakan yang diperintahkan undang-undang, tiba-tiba pemerintah berargumentasi ada masalah besar yang solusi pemecahannya hanya bisa dilakukan dengan cara mengeluarkan Perppu, dan mendelegitimasi undang-undang yang diciptakan sebelumnya secara demokratis.

Apakah terjadi kekosongan hukum atau hukum yang ada tidak memadai? Sebagaimana jawaban dalam pertanyaan di atas, negara saat ini memiliki instrumen UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang merupakan hasil revisi sekaligus koreksi terhadap UU No. 8 Tahun 1985, yang dinilai tidak demokratis. Artinya rumusan materi muatan UU No. 17 Tahun 2013, telah diupayakan dengan situasi dan sistem demokrasi saat ini, termasuk dalam hal wewenang pemerintah dalam pembubaran suatu organisasi. Dengan keberadaan undang-undang ini, maka sulit untuk menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan hukum dalam hal pembubaran organisasi khususnya, sebab materi UU No. 17 Tahun 2013, dalam rumusan mengenai pengawasan terhadap aktivitas suatu Ormas, juga mengatur sampai dengan mekanisme pembubarannya, yang memberikan pra-syaat adanya prosedur pengadilan, yang sekaligus menjadi pembeda dari UU Ormas sebelumnya yang anti demokrasi. Selain itu, dalam 4 (empat) tahun berlakunya undang-undang ini, pemerintah juga belum sepenuhnya menggunakan atau mengimplementasikan mekanisme-mekanisme yang ada di dalamnya.

Apakah tidak memungkinkan untuk membuat atau merevisi undang-undang melalui prosedur biasa/normal? Tentu sangat sulit untuk mengatakan bahwa saat ini tidak memungkinkan untuk membuat atau merevisi suatu undang-undang dengan prosedur yang biasa, artinya dilakukan pembahasan bersama antara Presiden (pemerintah) dan DPR, atas inisiatif dari Presiden atau DPR. Mengingat periode DPR saat ini masih sangat cukup untuk melakukan pembahasan suatu rancangan undang-undang, tidak ada gangguan apapun terhadap fungsi-fungsi mereka, juga tidak ada perubahan periode DPR dalam waktu dekat. Bahkan, ketika Perppu a quo dikeluarkan oleh Presiden, DPR tidak sedang dalam masa reses, tetapi sedang dalam periode masa persidangan V 2016-2017. Artinya, kalau pun undang-undang yang ada materinya dianggap tidak cukup mengakomodasi, ada cukup waktu bagi Presiden untuk mengajukan rancangan inisiatif pembahasan revisi UU Ormas;

Penerbitan Perppu Ormas Mengancam Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi

Merujuk pada Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013, dikatakan bahwa: “kebebasan berserikat adalah salah satu hak yang paling penting dalam negara demokrasi karena kebebasan berserikat merupakan jantung dari sistem demokrasi. Dengan kebebasan berserikat, warga negara dapat secara bersama-sama memperjuangkan kepentingannya yang tidak mungkin atau sulit dicapai secara individu. Selain itu, dengan kebebasan berserikat di dalamnya juga dijamin kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendirikan atau bergabung dalam organisasi manapun”.

Kebebebasan berserikat/berorganisasi ditempatkan sebagai jantung dari sistem demokrasi, oleh karenanya MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden, untuk tidak terlalu masuk atau campur tangan dalam kehidupan suatu organisasi, sebagai wujud implementasi dari kebebasan berserikat/berorganisasi. Sedangkan keluarnya Perppu a quo justru telah mengembalikan esensi dari UU No. 8 Tahun 1985 yang menjadi alat represif dari pemerintahan Orde Baru untuk melakukan tindakan pembubaran terhadap suatu organisasi. Sedangkan UU No. 17 Tahun 2013 yang dimaksudkan sebagai evaluasi dan koreksi terhadap UU No. 8 Tahun 1985, dengan pembeda pada mekanisme atau prosedur pembubaran organisasi, justru dinegasikan oleh kehadiran Perppu a quo. Dengan demikian keluarnya Perppu a quo, yang memberikan sangat besar dan mutlak bagi pemerintah untuk mendaftar, mengontrol, mengawasi, bahkan melalukan pembubaran terhadap suatu organisasi, adalah bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap kebebasan berserikat/berorganisasi, sebagai jantung dari sistem demokrasi, sehingga Perppu a quo, khususnya ketentuan Pasal 61 dan Pasal 80A bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Perppu Ormas Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum

Apabila membaca secara seksama mater-materi rumusan dalam Perppu a quo, terlihat bahwa lahirnya Perppu a quo telah menabrak prinsip-prinsip negara hukum tersebut, yang dalam aplikasi perumusan hukum menghendaki ditegakannya prinsip supremacy of law dan prinsp due process of law, sebagai inti atau tujuan utama dari perlindungan hak asasi manusia. Ketidaksesuaian Perppu a quo dengan prinsip-prinsip negara hukum antara lain terumuskan di dalam perumusan ketentuan Pasal 61, dan khususnya ketentuan Pasal 80A Perppu a quo, yang menyebutkan: “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”.

Dalam suatu negara hukum, tindakan pembubaran terhadap suatu organisasi, sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berorganisasi, yang merupakan salah satu wujud dari kebebasan sipil, harus sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip due process of law, dimana pengadilan memegang peranan kunci dalam prosesnya. Pengadilan harus digelar secara terbuka dan akuntabel, kedua belah pihak (pemerintah dan pihak yang dilakukan pembubaran) harus didengar keterangannya secara berimbang (audi et alteram partem), serta putusannya dapat diuji pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6-13-20/PUU-VIII/2010 mengatakan, ”Bahwa dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, mutlak  adanya due process of law yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Apabila ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan sehingga pelarangan peredaran suatu barang, misalnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum tidak dapat diserahkan kepada suatu instansi tanpa melalui putusan pengadilan”. Dalam putusan tersebut juga ditegaskan, tindakan perampasan atau pembatasan terhadap kebebasan sipil dalam bentuk pelarangan, yang dilakukan secara absolut oleh pemerintah, tanpa melalui proses peradilan, adalah tindakan negara kekuasaan, bukan negara hukum seperti Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dikatakan MK pula, tindakan pelarangan atau pembatasan terhadap suatu kebebasan sipil, ”… terutama tanpa melalui proses peradilan, merupakan suatu eksekusi tanpa peradilan (extra judicial execution) yang sangat ditentang dalam suatu negara hukum yang menghendaki due process of law. Due process of law seperti dipertimbangkan di atas, adalah penegakan hukum melalui suatu sistem peradilan”.

Selain itu, secara jelas dalam pertimbangan putusannya MK juga berpendapat bahwa, ”Pemberian kewenangan untuk melakukan pelarangan atas sesuatu yang merupakan pembatasan hak asasi tanpa melalui due process of law, jelas tidak termasuk dalam pengertian pembatasan kebebasan seperti yang dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945”. Sementara terhadap terhadap peluang dilakukannya gugatan tata usaha negara terhadap suatu keputusan pelarangan yang dikeluarkan oleh suatu badan atau pejabat tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan pendapat hukum dalam pertimbangan putusan ini, dengan mengatakan, ”… dalam hal suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, …, yang merugikan seseorang, ada upaya hukum yang dapat ditempuh yakni melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara setempat, akan tetapi pengadilan tata usaha negara akan berpegang dan mendasarkan putusannya kepada hukum yang berlaku in casu Undang-Undang …”.

Oleh karenanya, mengacu pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6-13-20/PUU-VIII/2010 di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan pembatasan dalam bentuk pembubaran atau pelarangan terhadap suatu kebebasan sipil, yang dilakukan tanpa proses pengadilan dapat dikatakan sebagai tindakan: (i) tindakan negara kekuasaan bukan negara hukum; (ii) tindakan eksekusi tanpa peradilan (extra judicial execution), yang sangat ditentang oleh negara hukum; (iii) tindakan yang tidak sejalan dengan aturan pembatasan yang diatur oleh ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Selain itu, meski terbuka peluang gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, mekanisme ini semata-mata hanya akan menguji prosedur teknis semata, bahwa pejabat tata usaha negara telah bertindak sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang, sehingga tidak tepat jika asas contrarius actus diterapkan dalam konteks pengujian terhadap suatu tindakan pembatasan kebebasan sipil.

Perppu Ormas Bertentangan dengan Prinsip Kepastian Hukum yang Adil

Ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf b Perppu Ormas mengatur mengenai ketentuan larangan, termasuk ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 82A ayat (2). Sayangnya ketentuan tersebut tidak memenuhi prinsip lex certa lex stricta, maupun prinsip kepastian hukum dan keadilan, sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal itu mengingat dalam perumusan pasal-pasalnya, justru Perppu Ormas tidak memperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 156a KUHP, yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Membandingkan rumusan pasalnya, nampak kesenjangan dalam perumusan antara Pasal 59 ayat (3) huruf b dan Pasal 82A Perppu Ormas, dengan ketentuan Pasal 156a KUHP, yang keduanya mengatur mengenai larangan “penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama”. Keberadaan pasal-pasal larangan dan ancaman pidana penodaan agama tersebut justru hanya akan menambah faktor kriminogen, yang kian mengekang kebebasan sipil, karena perumusannya yang tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan. Selain itu perumusan pasal-pasalnya memberikan pula suatu keluasaan yang dapat disalahgunakan oleh negara, atau menurut pendapat dari Prof. Rosalyn Higgins disebut dengan ketentuan clawback, karena asas kepastikan, keadilan dan kemanfaatan hukum tidak terpenuhi dalam rumusannya. Sebagaimana kita ketahui, ketentuan pidana penodaan agama selama ini selalu digunakan untuk mengkriminalisasi penganut atau kelompok agama minoritas, karena adanya tekanan dari mereka yang mengatasnamakan mayoritas. Oleh karenanya, keberadaan pasal pidana penodaan agama dalam Perppu Ormas ini justru akan semakin menambah kerentanan bagi kelompok agama minoritas di Indonesia. [ ]

share on:

Leave a Response