Mengupas Hambatan-Hambatan Resolusi Konflik Perkebunan Sawit

img_20171023_135831

ELSAM-Jakarta. Konflik sumber daya alam dalam sektor industri perkebunan kelapa sawit kian meningkat. Ditjenbun Kementerian Pertanian mencatat selama 2016 telah terjadi 439 konflik penguasaan dan penggunaan lahan, belum semuanya terselesaikan dan terus meningkat di tahun 2017. Adapun resolusi konflik dan penyelesaian sengketa yang disediakan berbagai lembaga pemerintah dan badan inisiatif lainnya seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) belum menjamin terpenuhinya hak atas pemulihan yang ekfektif.

Merespon lambannya resolusi konflik diatas, pada tanggal 23 Oktober 2017 ELSAM melaksanakan workshop “Menelusuri Hambatan dan Tantangan Akses Pemulihan yang Efektif Dalam Industri Perkebunan Kelapa Sawit” yang bertujuan memetakan dan menginventarisir permasalahan, hambatan serta tantangan yang melatarbelakangi latennya konflik-konflik itu terjadi, serta merumuskan strategi penyelesian konflik terhadap 5 kasus prioritas yang telah dipilih melalui mekanisme yudisial dan non yudisial.

Sebagaimana diketahui, luas areal perkebunan dan produksi minyak kelapa sawit selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menunjukkan adanya perluasan areal tanah mencapai ±1.000.000 ha dalam jangka waktu 2 tahun yaitu 2015 hingga 2017. Perluasan tersebut memang meningkatkan produksi 0,138% yang menyentuh angka 35.359.384 ton. Namun angka tersebut hanya fokus terhadap keuntungan ekonomi dan mengabaikan dampak buruk terhadap lingkungan, sosial, budaya, dan hak asasi manusia.

Tipologi Konflik Perkebunan Kelapa Sawit dan Mekanisme Resolusinya

Dalam beberapa kasus konflik perkebunan, ditemukan tipologi tindakan yang dilakukan baik pihak yudikatif dan perusahaan yang bertujuan memperlemah posisi perlawanan korban. Pihak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kerap kali mengeluarkan putusan yang mempermasalahkan prosedur pendaftaran. Sedangkan perusahaan akan melakukan tindakan kriminalisasi dan ancaman kepada masyarakat.

“Ada persamaan tipologi konflik apabila masyarakat adat maupun lokal berhadapan dengan konflik perkebunan minyak kelapa sawit. Kalau itu terkait dengan izin-izin dan HGU misalnya ketika dibawa ke pengadilan, pasti sering kali terbentur masalah prosedur masa tenggang pengajuan gugatan PTUN yang sudah kadaluwarsa yaitu telah lewat 90 hari dari dikeluarkannya SK HGU itu. Dan kalau itu untuk memperlemah gerakan penolakan masyarakat, pasti perusahaan selalu mempergunakan ancaman-ancaman kriminalisasi baik petani, buruh atau masyarakat lokal dan adat,” jelas Deputi Advokasi ELSAM Andi Muttaqien ketika membuka workshop ini.

Faktanya, jalur pengadilan memang sangat panjang. Namun workshop ini dimaksudkan untuk memetakan isu sentral permasalahan yang mendasar, terkait lambatnya penyelesaian konflik melalui lembaga-lembaga inisiatif seperti RSPO dan ISPO. Serta alternatif pengajuan komplain yang dapat digunakan masyarakat untuk dapat menekan perusahaan yang berkonflik dan memperluas tanggungjawab kepentingan, misalnya komplain juga ditujukan kepada lembaga-lembaga pembiayan/pemberi utang, perusahaan-perusahaan pembeli CPO, agar tidak lagi berafiliasi dengan perusahaan perkebunan yang bermasalah.

Agus Sutomo, Direktur Link-AR Borneo menguraikan pengalamannya menggunakan mekanisme RSPO dalam penyelesaian sengketa tanah di Kalimantan Barat.

“Untuk mekanisme RSPO sendiri, kita memang harus me-review seluruh kasus-kasus yang pernah diadukan ke RSPO. Saya sendiri sudah merasakan lambatnya proses penyelesaian sengketa yang ada di RSPO baik yang masuk ke complaint panel atau dispute settlement facility (DSF). Seperti kasus-kasus yang saya tangani, tidak memberikan hasil yang diinginkan masyarakat, dan menyerap waktu yang lama dan berbelit-belit.” Jelas Direktur Link-AR Borneo Agus Sutomo.

Agus menilai bahwa proses penyelesaian sengketa RSPO sangat lambat karena kurang sumber daya staf dan sistem pergantian staf dalam divisi penanganan konflik.

“Setelah saya cermati, proses penyelesaian sengketa di RSPO sangatlah lamban dikarenakan beberapa hal seperti  kurangnya sumber daya staf dan sering terjadinya pergantian staf yang fokus kepada penanganan konflik. Selanjutnya (ada –red) inkonsistensi kepatuhan RSPO sendiri terhadap P&C yang mereka rumuskan, dan perusahaan yang berkonflik yang kurang responsif dan proaktif dalam keinginan penyelesaian konflik,” tambah Agus Sutomo.

Resolusi Konflik Untuk Pelanggaran Hak Buruh

Selain konflik terhadap masyarakat adat dan kaitannya dengan kepemilikkan lahan, buruh dan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses industri sawit juga menjadi korban ketidakadilan. Suhib Nuridho staf organisasi OPPUK (Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-Usaha Kerakyatan) melihat masih lemahnya penegakan dan pemenuhan hak-hak dasar buruh di industri perkebunan kelapa sawit.

Beberapa penelitian dan temuan OPPUK menunjukkan masih banyaknya buruh yang diupah dibawah standar upah minimum provinsi. Selain itu tidak adanya fasilitas keselamatan dan keamanan kerja yang manusiawi seperti penginapan yang layak dan alat pelindung yang layak. Termasuk sistem kontrak kerja BHL (buruh harian lepas) yang merugikan buruh. Kondisi ini menjadi andalan perusahaan untuk dengan mudah memutus sepihak perjanjian kerja dengan tidak memberi jaminan sosial, pesangon, bonus dan hak-hak lainnya.

Suhib juga melihat mekanisme seritifikasi RSPO bagi anggota-anggota perusahaannya tidak memberikan jaminan penuh, bahwa perusahaan itu taat kepada aturan khususnya terkait pemenuhan hak-hak dasar buruh kelapa sawit. Sertifikasi yang dikeluarkan lembaga ini seakan menjadi alat pembenar dan pendongkrak citra perusahaan agar laku di pasaran Eropa, meski sangat berbanding terbalik dengan temuan di lapangan.

Diakhir sesi, para peserta sepakat untuk mengadakan agenda tindak lanjut, meninjau kembali kasus-kasus yang selama ini ditangani RSPO. Tujuannya untuk mengevaluasi mekanisme complaint panel dan dispute settlement facility (DSF) yang disediakan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Terutama dengan basis refleksi temuan-temuan hambatan dan tantangan yang muncul dari mekanisme ini, yang difokuskan terhadap 5 kasus yang saat ini ditangani ELSAM bersama jaringannya. Selain itu juga menyusun bersama strategi alternatif penyelesaian sengekata lainnya agar konflik-konflik perkebunan kelapa sawit dapat selesai secara cepat, sederhana dengan biaya murah. []

Penulis : Azhar Nur Alam

share on:

Leave a Response