Memastikan Peran Korporasi dalam Menghormati Hak Asasi Manusia Dalam Pembangunan Hutan dan Lahan Berkelanjutan

tenure-panel-10-1

ELSAM- Jakarta. Dalama acara Konferensi Tenure 2017, ELSAM turut serta dalam panel terkait “Peran Korporasi dalam Menghormati Hak Asasi Manusia Dalam Pembangunan Hutan dan Lahan Berkelanjutan” yang diselenggarakan pada 26 Oktober 2019. Diskusi ini merupakan lanjutan dari kegiatan Pra – Diskusi Kelompok Terfokus yang digelar sebelumnya pada tanggal 4 Oktober 2017 di Jakarta.

Dalam diskusi sebelumnya ada beberapa rekomendasi yang disampaikan dari pihak pemerintah, korporasi dan masyarakat. Salah satunya adalah adanya instrumen hukum yang menegaskan sifat mandatori bagi korporasi. Perkembangan ekonomi dan bisnis global menunjukkan sebuah pergeseran kuasa yang sangat tajam atara sektor bisnis dan negara. Untuk dapat menjalankan fungsi regulatif dan pemegang mandat perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM, negara harus dapat memposisikan dirinya di atas korporasi.

Dalam diskusi Panel 26 Oktober 2019, yang berlokasi di JS Luwansa tersebut hadir 7 pembicara yang merepresentasikan perwakilan multistakeholder. Mereka adalah Nur Kholis (Ketua Komnas HAM); Prof Hariadi Karto (Guru Besar IPB); Ignatius Purnomo (Komisaris Utama PT. Toba Pulp Lestari); Dr. Haskarlianus Pasang (Head of Sustainability Policy and Compliance PT. SMART Tbk); Marcus Colchester (Forest People Program); Rudi (Direktur WALHI Jambi); dan Pastor Anselmus Amo, (Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke – SKP-Kame). Hadir pula empat penanggap yakni Andi dari Perwakilan Direktur Kerjasama HAM, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Tiur Rumondang (Direktur RSPO Indonesia); Andiko Sutan Macahyo (AsM Law Office); dan Delima Silalahi (Koordinator Studi – KSPPM).

Dalam aspek kebijakan sistem perzinan dan paham tenurial positif yang berlaku sekarang sangat kental nuansa kolonial. Hak masyarakat adat dan lokal banyak terabaikan dan terpaksa dipinggirkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan paham secara radikal yang mengubah sistem perkebunan. Sehingga sistem yang memaksa masyarakat untuk melepaskan hak atas tanah mereka untuk selamanya tidak lagi berlaku. Salah satunya dengan sistem Hak Guna Usaha (HGU) yang mengizinkan perkebunan boleh dibangun di atas tanah yang disewa dari masyarakat.

Implikasi dari pandangan ini mengalun jauh sampai ke sistem perkreditan oleh bank. Sehingga jaminan tidak lagi mewajibkan HGU, Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau perizinan lainnya, tetapi dengan kesepakatan sewa menyewa antara masyarakat pemilik tanah dengan korporasi.

Adapun peran CSO adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mendorongnya menjadi lebih proaktif dalam memanfaatkan peluang-peluang penyelesaian konflik. Sembari meneruskan upaya bersama para pihak untuk mendorong terjadinya perubahan radikal dalam penguatan hak tenur dan HAM masyarakat.

“Korporasi perlu mengembangkan standar analisis untuk identifikasi, menilai dan mengelola risiko HAM dan dampak aktifitas bisnis, khususnya hak-hak kelompok rentan,” ujar Emil Khleden selaku palapor Panel 10 ketika membacakan rekomendasinya.  Ada lebih dari tiga puluh butir rekomendasi yang kemudian Panel ini sampaikan ketika usai penyelenggaran diskusi panel. []

Penulis : Sekar Banjaran Aji

share on:

Leave a Response