Loka Karya Peninjauan Perubahan Prinsip, Kriteria dan Indikator RSPO

img20171024104909

ELSAM-Jakarta. Sebagai upaya mengawal proses perubahan terhadap Prinsip dan Kriteria Roundtable Sustainable on Palm Oil atau P&C RSPO, sejumlah organisasi masyarakat sipil mengadakan loka karya untuk meninjau perubahan Prinsip dan Kriteria RSPO pada tanggal 24 Oktober 2017 di Jakarta.  Perubahan Prinsip dan Kriteria RSPO dilakukan setiap lima tahun sekali untuk memastikan standar-standar RSPO berkelanjutan.

Diskusi tersebut dihadiri oleh salah satu anggota Task Force Perubahan P&C RSPO, Marcus Colchester dari Forest Peoples Programme (FPP).  Marcus menceritakan tentang proses peninjauan tersebut, pokok bahasan dan juga tentang apa saja langkah-langkah yang akan dilaksanakan ke depan.

Marcus menyatakan bahwa tujuan dari Prinsip dan Kriteria RSPO adalah untuk memastikan standar-standar minimal dalam memastikan adanya penghormatan hak asasi manusia, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan penggunaan lahan secara bertanggungjawab.  Tim Perumus Perubahan P&C RSPO telah melakukan rapat dua kali dan akan bertemu kembali sebelum roundtable ke-15 yang akan berlangsung di Bali pada Bulan November 2017.  Dalam proses tersebut, ia mencatat beberapa hal yang baik, tetapi ada juga hal-hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat sipil, khususnya di Indonesia.

Salah satu kriteria baru yang ditambahkan adalah mengenai lahan gambut. Isinya, perkebunan kelapa sawit tidak boleh lagi beroperasi dengan membuka kebun baru di lahan gambut. Akan tetapi, mereka tetap boleh melanjutkan perkebunan yang sudah berada di lahan gambut.

Adapun isu mengenai lingkungan diusulkan oleh masyarakat sipil adalah penggunaan metode Nilai Konservasi Tinggi (NKT).  Apabila usulan tersebut disetujui pada rapat tim perumus berikutnya, pokok diskusi akan fokus pada pembahasan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan penilaian dampak sosial secara detil.

Selain itu, perubahan kriteria juga berkaitan dengan isu buruh. Terutama dalam hal transparansi dan kebijakan etis perusahaan. Namun, terdapat kekhawatiran permasalahan akan meningkat karena jumlah pekerja formal semakin tinggi. Persoalan mengenai ketentuan persetujuan awal tanpa paksaan atau yang kerap dikenal dengan istilah Free Prior Informed Consent (FPIC), turut menjadi salah satu indikator yang perlu ditinjau kembali ketentuannya untuk memperkuat posisi masyarakat pemilik tanah.

Istilah Terjemahan Harus Disesuaikan Dengan Konteks Indonesia

ELSAM menilai bahwa kualitas terjemahan dokumen P&C RSPO juga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam tatanan implementasi. Beberapa istilah yang digunakan tidak sepadan dengan istilah di Indonesia akan membingungkan.

Sebagai contoh, istilah “growers” jika diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi kata pekebun, pemilik kebun, pemilik pabrik sawit, dan lain-lain. Penggunaan padanan kata tidak ajeg dan masih berubah-berubah. Hal ini bisa disalahartikan sehingga masyarakat tidak terlindungi.

Selain itu, definisi “smallholders” juga tidak jelas. Di dokumen ini, diterjemahkan sebagai petani kecil.  Padahal di Indonesia bagian timur, tidak mengenal istilah petani melainkan peladang, peternak, atau pemburu. Apabila definisi yang digunakan adalah “petani” maka dalam proses sertifikasi, perusahaan bisa lolos karena tidak ada “petani” di kawasan mereka.  Bahasa tetap menjadi persoalan yang penting dalam pelaksanaan P&C RSPO.

Terkait hal ini, Marcus mengatakan bahwa ada tim khusus yang membahas tentang “smallholders”.  Namun tujuan dari tim khusus akan mengeluarkan dokumen untuk memastikan para “smallholders” dapat tetap patuh terhadap P&C RSPO dengan standar yang lebih mudah. Alasannya karena “smallholders” tidak sebesar growers atau perusahaan.  Padahal persoalan utama bukan mengenai persoalan teknis dan produktifitas, dan sertfikasi, melainkan penerapan hak pekerja.

Marcus juga menyampaikan bahwa kelompok yang mendorong adanya pembahasan tentang strategi “smallholders” pada tahun 2017 hanya perusahaan dan organisasi masyarakat sipil, sedangkan presentase smallholders”nya sendiri sangat sedikiy.  Oleh sebab itu, perlu ada yang memantau proses pembahasan strategi bagi pekerja sendiri.

Selain bahasa, terdapat hal-hal krusial, salah satunya adalah terkait masyarakat adat.  Sebenarnya P&C RSPO sudah mengakui masyarakat adat. Hanya dalam ketentuan yang berlaku sekarang, dokumen otentik dari pemerintah setempat menjadi satu-satunya legitimasi untuk menilai keabsahan masyarakat adat. Padahal di Indonesia, masyarakat adat yang diakui secara sah dengan bukti dokumen otentik hanya sedikit jumlahnya dibanding dengan jumlah riil. Sehingga diperlukan adanya definisi lebih jelas dan detil, terutama terkait dokumen kepemilikkan lahan adat yang otentik dan sah.

Selanjutnya istilah rancu juga ada dalam konteks buruh. Istilah “pekerja usia muda” dan “buruh harian lepas” atau sebagainya sangat berpotensi menimbulkan konflik. Pasalnya, istilah ini tidak dibarengi dengen ketentuan usia pekerja, sehingga berpotensi membuka ruang untuk melegitimasi bagi pekerja anak.

Dalam  loka karya ini, masyarakat sipil dibagi menjadi empat kelompok untuk mewakili empat isu, yaitu:  hak asasi manusia, buruh, masyarakat adat, dan smallholders.  Masing-masing kelompok membahas perubahan kriteria dan indikator dari keempat isu dan memberikan masukan terkait perubahan yang ada.  Catatan dan masukan dari setiap kelompok dikompilasi dan diserahkan kepada Tim Perumus Perubahan P&C RSPO melalui website RSPO.  Masyarakat sipil akan terus memantau proses perubahan P&C RSPO dan memberi masukan pada konsultasi publik kedua, yang dijadwalkan akan dilakukan di awal tahun 2018. []

Penulis : Kania Mezariani

share on:

Leave a Response