Konflik Lahan Di Indonesia Akan Meningkat Seiring Dengan Pertambahan Lahan dan Infrastruktur

img-20171018-wa0007

ELSAM-Pontianak. Pada 11 – 12 Oktober 2017, sebanyak 75 peserta Konferensi Agribisnis dan Hak Asasi Manusia berkumpul di Pontianak, Kalimantan Barat. Mereka membahas langkah-langkah memastikan Negara dan aktor-aktor Non-Negara menghormati, melindungi, memenuhi dan memulihkan hak asasi manusia di sektor agribisnis.

Hari pertama Konferensi, ELSAM berkesempatan memberikan pendapat dan pandangan sebagai Civil Society Organization terhadap perkembangan dan dinamika pengerukan sumber daya alam yang kini terjadi di Indonesia.

Dalam pemaparannya, Andi Muttaqien, selaku Deputi Direktur Advokasi menjelaskan bahwa data Kementerian Pertanian pada 2010-2015, terdapat 23 juta hektar lebih perkebunan dari 15 komoditas.

“Setengah diantaranya adalah Kelapa Sawit. Dan hingga kini, regulasi dan inisiatif  produksi perkebunan terus berjalan, khususnya palm oil plantation. Sehingga diprediksi perkebunan kelapa sawit akan terus massif jumlah arealnya ke depan. Artinya, kecenderungan konflik lahan akan meningkat kembali.” Jelas Andi.

Andi menjelaskan bahwa masyarakat sipil di Indonesia juga menolak RUU Perkelapasawitan yang sedang dalam proses pembahasan di legislatif Dewan Perwakilan Rakyat”.

“Masyarakat Sipil juga menolak RUU Perkelapasawitan karena bertentangan dengan prinsip sustainability. Salah satu poin dalam RUU ini, melegalkan perkebunan kelapa sawit yang kini berada di areal kawasan hutan,” tambah Andi.

Kerangka ‘pembangunan’ dalam era pemerintahan Jokowi-JK tidak hanya fokus pada areal agribisnis melainkan juga sektor infrastruktur. Ide meningkatnya pembangunan infrastruktur akan pula membangun subur potensi konflik sumber daya alam dan lahan. Adapun kelompok yang paling rentan mengalami ancaman pembunuhan dan penganiayaan yang kerap kali mewarnai konflik adalah masyarakat sipil atau pembela HAM dan lingkungan yang mempertahankan tanah mereka. Hal ini yang menjadikan dasar perlunya perlindungan bagi mereka.

Panel dalam Konferensi tersebut bersamaan dengan narasumber lainnya, Agus Sutomo dan Yustina Sabu dari LinkAR Borneo yang melaporkan hasil peninjauan lapangan di kasus Olak-olak, Kubu Raya.

Selain itu acara ini juga dihadiri oleh Ketua Komnas HAM, Nur Kholis, yang memaparkan isi dari National Action Plan on Business and Human Rights (NAP B&HR) yang telah dirilis pada Juni 2017 lalu.

“Di tengah keterbatasan inisiatif yang muncul dari Negara, Komnas HAM coba menginisiasi penerbitan NAP B&HR. Sehingga ini bisa menjadi alat advokasi baik di lapangan, maunpun utnuk mengangkatnya di bawah Peraturan Presiden, agar lebih mengikat Kementerian/Lembaga terkait.” Jelas Nur Kholis.

Konferensi tahunan kali ini diselenggarakan oleh Komnas HAM Indonesia, Yayasan PUSAKA dan LinkAR-Borneo, dengan dukungan Forest Peoples Programme. Adapun peserta konferensi terdiri dari perwakilan-perwakilan Institusi-institusi HAM Nasional negara-negara Asia Tenggara, Perwakilan Kantor Stas Presiden, UN Permanent Forum on Indigenous Issues, Pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam isu ini, serta perwakilan organisasi masyarakat adat. Termasuk organisasi internasional, termasuk dari Nepal, Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Thailand.

Konferensi ini diakhiri dengan pernyataan bersama dan menerbitkan Resolusi Pontianak tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara, yang diterima secara aklamasi. Adapun dokumen resolusi ini dapat diakses di situs ini. []

download

Pontianak Statement

Resolusi Pontianak 

share on:

Leave a Response