ID-IGF: Tanggung Jawab Intermediaries dan Arah Kebijakan Indonesia

picture1

ELSAM – Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), ikut andil kembali dalam lokakarya keranjang hukum dan regulasi pada ID-IGF (Internet Governance Forum) di Jiexpo Kemayoran pada 27 Oktober 2017. Keranjang hukum yang berlangsung pada sesi kedua berjudul ‘Tanggung Jawab Intermediaries Dalam Pemanfaatan Teknologi Internet: Arah Kebijakan di Indonesia’.

Tanggung jawab intermediaries telah menjadi perbincangan dalam konteks global termasuk dalam transformasi digital Indonesia. Namun pengertian intermediaries sendiri belum memiliki arti sendiri atau konsep yang ajeg. Sehingga untuk menentukan tanggung jawabnya pula memiliki kesulitan dan masih mencari bentuk.

Keranjang hukum ini diwakili oleh tiga orang panelis yang mewakili masyarakat, pemerintah dan akademisi, yaitu Adzkar Ashinin, peneliti senior ELSAM, Sinta Dewi dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, dan Semmy Pangerapan dari Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kementrian Komunikasi dan Informatika (Ditjen APTIKA Kominfo).

Dalam diskusi ini, pembahasan difokuskan terhadap pengertian intermediaries dan keikutsertaan korporasi yang dianggap sebagai intermediaries dalam melaksanakan tanggung jawabnya, hingga sanksi dari pengabaian tanggungjawab tersebut.

Sebagai permulaan, Adzkar mencoba mejelaskan apa yang dimaksud sebagai intermediaries. “Intermediaries secara singkat berperan sebagai pemberi akses, penampung, pentransmisi dari pihak ketiga; dalam konteks hak asasi manusia perantara internet memiliki peran penting dalam ekosistem digital” jelas Adzkar.

Adapun intermediaries memiliki tanggungjawab yang beririsan dengan hak asasi manusia. “Kita perlu tanggungjawab korporasi yang bersifat exploitatif  dengan parameter lokal (localising human rights) yang membutuhkan pertimbangan negara dalam menyikapinya” jelas Adzkar.

Hal tersebut dianggap urgen mengingat korporasi juga dapat diidentifikasikan sebagai pelaku pelanggaran HAM, sama seperti negara. Sehingga adalah sebuah kewajiban untuk memperhatikan prinsip panduan tentang bisnis dan HAM yang mengatur mengenai kewajiban negara untuk melindungi, juga melibatkan korporasi dalam hal pertanggungjawaban dan penghormatan terhadap HAM.

Menurut Sinta Dewi, isu keterlibatan korporasi sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam penghormatan HAM telah berkembang di beberapa negara lain dalam sistem hukum yang berbeda.

“Praktik studi perbandingan regulasi dengan sistem hukum yang berbeda harus menjadi pertimbangan dalam perumusan di negara kita. Semisal sistem Eropa dengan Co-Regulation, akan berbeda dengan di Amerika yang mengadopsi Self-Regulation. Dan juga berbeda dengan di Cina dengan sistem Direct-Regulation.” Jelas Sinta.

Identifikasi praktik terbaik yang dilakukan di berbagai negara dengan beragam sistem tersebut diperlukan untuk mengakomodir semua kepentingan banyak pihak. Sehingga Indonesia dapat menemukan mekanisme yang paling tepat untuk diterapkan dengan situasi negara kita.

Namun sayangnya, pola yang saat ini sedang dijalankan pemerintah adalah gaya Direct Regulation seperti di Cina. “Pola yang sedang dijalankan pemerintah saat ini, regulasi dan penindakan hukumnya lebih condong meniru cara Cina dengan aturan tegas berupa ‘pelarangan’. Padahal garis tegas berupa pemblokiran pada konten-konten yang diduga melanggar standar ketentuan yang ada, dapat berdampak kepada hak atas kebebasan berekspresi” tambah Sinta.

Menganggapi hal itu Semmy Pangerapan menyatakan Kominfo menggunakan ketentuan mengenai ‘pelarangan’ dan bukan penyaringan. Bentuk pelarangannya adalah tindakan pemblokiran di internet. Selain itu, dasar hukum yang digunakan Kominfo adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang tersebar di beberapa regulasi sebagai pijakan untuk mengidentifikasikan konten terlarang. Sehingga pada praktiknya, akan ada koordinasi antar lembaga selain Kominfo untuk menindaklanjuti pelarangan pemblokiran tersebut.

“Bentuk pelarangan berupa sanksi tegas dengan pemblokiran. Tindakan pemblokiran konten oleh pemerintah akan selalu melakukan kordinasi untuk bekerja sama dan tidak bekerja sendiri. Kominfo hanya dapat melakukan pemblokiran langsung pada konten yang berhubungan dengan pornografi dan perjudian, untuk konten yang berkaitan dengan terorisme” jelas Semmy.

Semmy Pangerapan juga menambahkan mengenai tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah sebagai pengawas intermediaries. Selain itu, masyarakat juga harus diberikan literasi digital sehingga turut serta dalam pertanggungjawaban tersebt.

‘Tanggung jawab bukan hanya ada pada korporasi dan pemerintah namun juga oleh masyarakat itu sendiri dengan memperdalam literasi digital, karena jika literasi meningkat maka segala macam pelarangan di dalam peraturan terkait dunia digital akan menurun’ jelas Semmy.  []

Penulis : Riska Carolina

share on:

Leave a Response